Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

THE INTEGRATION OF RELIGION, POLITICS, ECONOMY AND TECHNOLOGY IN INDONESIA Hulwati Hulwati; Slamet Mujiono; Nelmawarni Nelmawarni; Ahmad Wira
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.585 KB) | DOI: 10.15548/turast.v8i2.3627

Abstract

Science and technology development is an indication of human civilization progress which has the merit of a religious point of view. Based on anthology and epistemology, the development itself has shown amazing result, however based on axiology, the development itself requires great attention. In this case, there are four phenomenon arise in society related with the integration of religion, economy, and technology; namely i). Religion, economy, and technology are separating; ii) The occurrence of confrontation among religion, economy, and technology; iii) There is a dialogical relationship, and iv) The occurrence of integration. All of the four phenomenon are the axiology basic of human civilization progress. Implementing the axiology in society depends on the integration of religion, politics, economy, and technology with a reciprocal relationship to build benefit, justice, and democracy in a country, particularly in Indonesia. Nowadays in Indonesia, the relationship among religion, economy and technology is at the political policy variant level. Therefore, this research hinges on the integration of religion, politics, economy, and technology in Indonesia.
PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS MAQASHID SYARIAH AHMAD WIRA; HEFRIZAL HANDRA; ALFI SYUKRIA
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/maqdis.v3i2.186

Abstract

This study aims to analyze Islamic banking financial performance in Indonesia using the Maqasid Syariah Index method. A behavioral operationalization approach method is used to determine the maqasid sharia index performance indicators on Islamic banks which are then used for testing on samples from the Bank Nagari Sharia Business Unit. Banks are evaluated and at three levels based on their rank: 1) performance ratio, 2) performance indicators and 3) overall Maqasid Index. For the measurement of the Maqasid Islamic index this study uses a quantitative method The Simple Additive Weighting or weighted sum method. The results of the study indicate that Islamic banks have a performance of 11.52%.
SISTEM PEMBIAYAAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS ERA SONITA; AHMAD WIRA
Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019
Publisher : Prodi Manaj. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-masraf.v4i2.223

Abstract

Islamic cooperative is a financial system based on social and solidarity, where its characteristics are different from other financial institutions. This social financial institution is a set of interdependent relationships between financial and social. This paper explains about how the institutional economy in this case the Islamic cooperative understands the form of interaction between individuals, organizations in establishing mutually supportive relationships. What is the form of sustainability of Islamic cooperative financial institutions through its ability to respond to the needs of its members towards the needs of venture capital without applying interest and profit sharing. In the sense of the word form of work of this Islamic cooperative institution based on the concept of help to help members of the cooperative.
ANCAMAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PPKM TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM KOTA PADANG Zulhijatur Rahmi; Rozalinda Rozalinda; Ahmad Wira
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4396

Abstract

Peningkatan kasus positif Covid-19 baru-baru ini mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan lebih ketat lagi terkait kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan dan banyak orang. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelum adanya kebijakan dengan menggunakan istilah PPKM, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan pada awal tahun 2020 lalu, akan tetapi kebijakan tersebut dianggap kurang efektif sehingga lahirlah kebijakan yang mengatur tentang PPKM yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada tahun lalu sejak diberlakukannya PSBB mobilitas menjadi terhenti kegiatan perekonomian melemah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak. Kota Padang merupakan 15 dari Kota yang termasuk kedalam daftar PPKM Darurat, perekonomian Kota Padang pada masa transisi mulai berangsur membaik begitu juga dengan perkembangan UMKM, namun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan lagi. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaiamana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan dampak PPKM Darurat bagi perekonomian dan Perkembangan UMKM di Kota Padang akan berdampak buruk yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi.
STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA AHMAD WIRA
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/maqdis.v4i1.492

Abstract

The study of zakat in Malaysia is very interesting when it is associated with the way it is managed. Malaysia is one of the countries that regulates the issue of zakat, even though it is determined by the power of each country. In Malaysia there is no zakat law in the rank of nationality which can unite the zakat management system. In addition, the management of zakat is also still based on the policies of the territories of the fellowship and their respective countries. The management of zakat in Malaysia must determine the direction and have clear ownership in the management of zakat assets collected from muzakki. The objectives in the management of zakat are always directed to: First, increase zakat and payers levies. Secondly, it facilitates the rules of zakat payment. Third, educating Muslims about the obligation to pay alms. Fourth, introducing corporate management in zakat collection by using information and communication technology (ICT).
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA (STUDI KASUS PADA UMKM KULINER DI KOTA PADANG) BUDI KURNIAWAN; ROZALINDA ROZALINDA; AHMAD WIRA
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/maqdis.v6i1.496

Abstract

POTENSI PEER TO PEER LENDING SHARIAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA COVID 19 DI INDONESIA HULWATI HULWATI; SLAMET MUJIONO; AHMAD WIRA; ABDI FADHLAN
Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Prodi Manaj. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-masraf.v7i2.330

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan potensi Peer to Peer Lending Syariah terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid 19 di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Perusahaan Mitrausaha di Indonesia atau Fintech Modalku menyebutkan bahwa 70% pinjaman online adalah untuk kepentingan bisnis mereka selama Covid 19. Sejak Fintech Syariah muncul pada tahun 2017, jumlah perusahaan Fintech Syariah bertambah sebanyak 7 perusahaan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 bertambah 12 Perusahaan. Total aset Fintech Syariah sebagai pemberi pinjaman tercatat sebesar 36 miliar pada Februari 2020 dan meningkat menjadi 61 miliar selama Covid 19. Studi ini menegaskan Peer to Peer Lending Syariah dalam pemulihan ekonomi pasca Covid 19, dan menganalisis potensinya dalam Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, selain itu penelitian ini menggunakan studi literatur seperti website OJK, Covid, dan fintech. Dapat dikatakan Peer to Peer Lending Syariah memiliki potensi karena memiliki sistem penyaluran dana yang fleksibel yang digabungkan antara dana investor dan dana sosial seperti zakat, sadaqah, dan wakaf. Selain itu, Peer to Peer Lending Syariah mampu mendukung pendanaan Covid 19 melalui program dana pemulihan dengan program pembiayaan sosial berupa qardh al-hasan (pinjaman kebajikan). Sistem ini memberikan solusi bagi peminjam untuk mengatasi pembiayaan yang terbebani dengan sistem bunga selama masa Covid 19.