Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Bunga Annisa Widyanie; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The crime of obscenity against minors is increasingly prevalent, especially in the city of Bandung, as in the case of Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, in this case the sexual abuse of minors is carried out by children. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence. This research is an empirical juridical research using a victimological approach based on field studies and literature as well as secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, it is related to the application of crime and the judge's considerations in making decisions. It can be seen that by being given to perpetrators of sexual abuse of children committed by children in the juvenile criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future. Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi khususnya di Kota Bandung seperti dalam Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg , dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas studi lapangan dan kepustakaan dan juga data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) Regina Anjani; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4917

Abstract. Disparities in corruption crimes can be caused by the law itself and the use of the freedom of judges which, although recognized by law and are in fact necessary to ensure justice, are often used to transgress limits thereby reducing the authority of law in Indonesia. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. Palembang State in Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg in the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) corruption case and knowing the implications of the disparity in criminal sanctions on achieving the objective of sentencing. Based on the results of the research, it is known that the judge's considerations in imposing a criminal verdict on the two perpetrators of Corruption, the panel of judges and the Defendant Endang Saprudin have considered the loss of state money based on PERMA Number 1 of 2020 Concerning Guidelines for Punishment Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, but the judges decided to drop the Defendant Askari has not implemented, so this decision has not reached justice because there is still a very large gap in the results of decisions, namely 8 (eight) years in prison and 3 (three) years in prison, so there is a Disparity in Criminal Decisions where those who are detrimental to the state are greater get heavier prison sentences, but here the reality is not. Then, in the two decisions it is considered that it will affect the implications for sentencing purposes where judges must consider the laws that live in society, so this sentencing disparity can be minimized in the future. Abstrak. Disparitas dalam tindak pidana korupsi dapat disebebkan oleh hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun ] diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunanya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pada kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengetahui implikasi disparitas sanksi pidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku Tipikor, majelis hakim dengan Terdakwa Endang Saprudin sudah mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU TIPIKOR namun dalam hakim pada menjatuhkan Terdakwa Askari belum menerapkan, sehingga putusan ini belum mencapai keadilan karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan 3 (tiga) tahun penjara maka terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana seharusnya yang merugikan negara lebih besar mendapat Pidana Penjara lebih berat, tetapi disini kenyataannya tidak. Kemudian, dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi pada tujuan pemidanaan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, maka disparitas pemidanaan ini dapat di minimalisirkan dikemudian hari.

Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Maimuna Latupono; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4928

Abstract. The background of this research is one of the Decisions of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag concerning traffic crimes. One of the problems that arise in judicial practice is the application of articles by the Public Prosecutor and Judges in a past accident crime which is sometimes not in accordance with the actions of the defendant. This study aims to examine and find out the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence on the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. as well as the application of Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. This study uses a normative juridical method with the nature of analytical descriptive research, which uses secondary data. The data is obtained by analyzing the study of decisions related to research. Then the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that there was no thoroughness by the Public Prosecutor in formulating the indictment because Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was not used as an indictment in the decision. The judge's consideration has no correlation with the defendant's actions, so the judge's consideration does not show and does not prove that the defendant's actions have fulfilled the element of negligence in Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. After consideration, Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is not appropriate if it is applied in decision Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag because the defendant has made assumptions and caution in the verdict. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag tentang tindak pidana lalu lintas. Permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan salah satunya yaitu penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu yang terkadang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. serta penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya ketelitian Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan karena Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukannya pertimbangan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak tepat jika diterapkan dalam putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian dalam putusan tersebut.

Legal Responsibility For Negligent Actions Of Nurses In Hospital Which Results In Exchanging Newborn Babies Vira Komala; Edi Setiadi; Sri Ratna Suminar
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12760891

The obligation to respect human rights is reflected in the Preamble to the 1945 Constitution, especially Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that: Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. To ensure healthcare measures are by standards and are safe, hospitals need to implement processes that support patient rights as long as patients receive services and care at the hospital and are responsible for protecting patients, especially babies who are at high risk of experiencing forms of discrimination and violence in their lives. To improve patient safety so that patient safety incidents do not occur. The research aimed to determine the hospital's responsibility and the legal consequences for nurses for their negligence which resulted in the exchange of newborn babies. Then the results were obtained that based on the teachings of the Doctrine of vicarious liability, hospitals are responsible for compensating for losses by Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and nurses can be held criminally liable based on Article 277 of the Criminal Code.

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Nanda Thalia Prayogi; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9756

Abstract. Ilegal investment schemes, commonly known as Ponzi or pyramid schemes, often harm communities and can have significant social consequences. Conventional legal approaches to dealing with Ponzi schemes typically focus on criminal prosecution and legal sanctions, but this approach may be less effective in addressing the social impact and necessary recovery. Restorative justice, an alternative approach to conflict resolution, emphasizes repairing relationships, recovering losses, and shared responsibility. In the context of Ponzi schemes, the implementation of restorative justice can be an innovative and beneficial model. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that the restorative approach may involve mediating processes between victims and perpetrators of Ponzi schemes, focusing on mutual understanding, apologies, and compensation. Additionally, it can involve parties affected on a broader scale, such as communities that fall victim to Ponzi schemes. This approach seeks justice not only through punishment but also by creating space for rehabilitation and social recovery. Therefore, restorative justice can be an effective tool in handling Ponzi scheme cases, restoring public trust, and promoting collective well-being. However, it is essential to consider the challenges and limitations in implementing the restorative approach in this context. . By incorporating elements of restorative justice into addressing Ponzi schemes, communities can achieve a more holistic and sustainable form of justice. Abstrak. Investasi bodong atau skema investasi ilegal seringkali merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pendekatan hukum konvensional untuk menangani pelanggaran investasi bodong cenderung fokus pada penuntutan pidana dan sanksi hukum, tetapi pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang diperlukan. Restorative justice, atau keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menekankan perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks investasi bodong, penerapan restorative justice dapat menjadi suatu model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pendekatan restoratif dapat melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku investasi bodong, dengan fokus pada pemahaman bersama, permintaan maaf, dan kompensasi. Selain itu, dapat melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara luas, seperti masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Pendekatan ini tidak hanya mencari keadilan melalui hukuman, tetapi juga menciptakan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani kasus investasi bodong, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan Bersama. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan pendekatan restorative. Dengan menggabungkan elemen restorative justice dalam penanganan investasi bodong, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Aditya Kazuya Pratama; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9757

Abstract. The issue of law enforcement related to human trafficking, especially involving underage individuals, has become a global concern, including in Indonesia. Addressing the complexity and challenges of detecting present-day human trafficking necessitates regulations that are more responsive to current conditions. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that despite existing legal provisions concerning human trafficking in Indonesia, they are considered inadequate. Even though there are two articles within the Criminal Code (KUHP) that can be utilized for certain actions related to human trafficking, namely Article 297 concerning the trafficking of women and underage boys and Article 324 concerning debt bondage, the application of these articles has limitations that require specific attention. Abstrak. Masalah penegakan hukum terkait perdagangan manusia, terutama anak di bawah umur, telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam era teknologi yang maju, praktik perdagangan manusia saat ini seringkali sulit terdeteksi karena tersembunyi di balik kegiatan yang sah dan dapat menyeberangi batas-batas negara. Meskipun terdapat ketentuan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia, namun dinilai belum cukup memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia memiliki keterbatasan. Meskipun ada dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa digunakan untuk sebagian tindakan yang terkait dengan perdagangan manusia, yakni Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324 tentang budak belian, namun penerapan pasal-pasal ini memiliki keterbatasan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic oleh Partai pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Malvin Muhamad Dicaprio; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9810

ABSTRAK-Penelitian ini berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat kesalahan dari Bawaslu dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan membagikan uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi bagaimana penyelesaian tindak pidana money politic ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknis studi litelatur. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. kegiatan pembagian uang di Masjid terbukti merupakan Tindak Pidana money politic karna memangku kepentingan partai. Bawaslu sebagai pengawas dalam kegiatan berkampanye telah salah dalam mengambil keputusan dengan menyebutkan bahwa kegiatan pembagian uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai bukanlah tindak pidana money politic, sedangkan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum hal tersebut merupakan tindak pidana money politic. diharapkan kedepannya Bawaslu lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan dalam hal yang serupa atau sama. ABSTRACT-This research focuses on law enforcement against criminal acts of money politics committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. There was an error by Bawaslu in making a decision regarding the activity of distributing money at mosques using envelopes with party logos. The aim of this research is to provide information on how to resolve money politics crimes in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. This research method uses a normative juridical method, using a statutory approach and using data collection techniques using literature study techniques. This research proves that there are errors in law enforcement decisions regarding money politics crimes committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections carried out by Bawaslu. The activity of distributing money at the mosque was proven to be a criminal act of money politics because it served the interests of the party. Bawaslu as the supervisor in campaign activities made the wrong decision by stating that the activity of distributing money in mosques using envelopes with party logos was not a criminal act of money politics, whereas according to Law No. 7 of 2017 concerning general elections this was a criminal act of money politics. It is hoped that in the future Bawaslu will be more careful in making decisions on similar or similar matters.

Perlindungan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Saryan Rio Siva Muliawan; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12625

Abstract. Terrorism is a crime that is categorized as an extraordinary crime and is also categorized as a crime against humanity or crimes against humanity. Terrorism is a form of organized crime in an effort to create noise and chaos and can cause the loss of the existence of human rights in a country. The aim of this research is to protect children's rights from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method in this research is a normative juridical and statutory approach. Based on the research results, legal protection for children from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, means that children involved in criminal acts of terrorism are actually victims. The rights of children of perpetrators of criminal acts of terrorism are something that really needs to be taken into account, children of perpetrators of criminal acts of terrorism are not perpetrators of criminal acts because in cases of criminal acts of terrorism children are victims as a result of criminal acts committed by their parents as perpetrators of criminal acts of terrorism. Therefore, children's rights in child protection actually need to be protected and paid attention to. Abstrak. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir dalam upaya untuk menciptakan kegaduhan dan kekacauan serta dapat menyebabkan kehilangan eksistensi Hak Asasi Manusia disuatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme dan menganalisis cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban. Hak – hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, anak dari pelaku tindak pidana terorisme bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dalam kasus tindak kejahatan terorisme anak sebagai korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu hak - hak anak dalam perlindungan anak justru periu dilingdungi dan diperhatikan.

Legal Aspects of Ownership of Medical Records Documents as Objects of Material Property Rights for Hospitals Vira Komala; Edi Setiadi; Sri Ratna Suminar
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 2 (2024): IJLSH - November 2024
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v1i2.167

Article 297 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health explains that medical record documents belong to health service facilities. This has legal consequences for hospitals to maintain the security, integrity, and confidentiality of medical records. However, patients still assume they are the owners of the contents of the records, so violations often occur in disclosing medical records which are not by the provisions. In the Indonesian legal system, ownership of property rights, according to Article 499 BW, is known as the term material which includes the meaning of goods and rights that property rights can control. With this background, the research aims to determine the legal aspects of ownership of medical record documents as objects of property rights for hospitals, so that disclosure of information contained in medical record documents is carried out by applicable legal provisions. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are analytical descriptive. The data collection technique in this research is literature study and the analysis method in the research uses qualitative analysis methods. The research results prove that medical records can be classified as objects or goods (tangible objects). When referring to the grouping of objects, medical records can be categorized as movable objects. Medical records as movable objects can be owned by the party in charge of the property rights so that whoever controls the object is considered the owner as regulated in Article 1977 of the Civil Code.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search