Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bandung Conference Series: Law Studies
Andoko
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Upaya Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 Analisa terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Andoko; Beby Sendy; Irma Fatmawati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.201 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4867

Abstract

Abstract. The new normal era is a necessity and must be faced by all countries until the discovery of the Covid-19 vaccine. The implementation of this new normal era policy has caused public debate regarding various public concerns, especially the state's readiness to guarantee the safety of the population from Covid-19 transmission, especially in protecting children in fulfilling their life needs. right. This paper aims to find out the organizers of child protection in providing protection and fulfillment of children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic and to find out the implementation of policies to protect children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic. This research uses doctrinal law research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach in helping to solve the problem formulation. This study concludes that the right effort to face the new normal era is to strengthen child protection based on children's rights, starting from parents, families, communities, and the government during the pandemic. Related to the policy determination of the schedule for children to enter school during the new normal era in the midst of the Covid-19 pandemic. The key to child protection in the new normal era is the health protocol rules that can serve as guidelines for parents and child caretakers and the fulfillment of children's main rights in the new normal era is the aspect of child health and safety. Abstrak. Era new normal merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga penemuan vaksin penyakit Covid-19. Pemberlakuan kebijakan era new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19, khususnya dalam perlindungan anak dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan hidupnya. hak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perilaku new normal selama masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap perlindungan hak anak dalam perilaku new normal selama masa Covid-19 pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang tepat untuk menghadapi era new normal adalah dengan memperkuat perlindungan anak berdasarkan hak-hak anak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah selama masa pandemi. Terkait dengan penetapan kebijakan jadwal anak masuk sekolah saat era new normal di tengah pandemi Covid-19. Kunci perlindungan anak di era new normal adalah aturan protokol kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pengasuh anak serta pemenuhan hak utama anak di era new normal adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak.
Tinjauan Yuridis Pemenuhan Unsur Halal pada Vaksin Covid-19 dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia Andoko; Irma Fatmawati; Beby Sendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.899 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4868

Abstract

Abstract. The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused health, economic and social challenges globally. In these circumstances, an effective vaccine plays an important role in saving lives, improving population health, and facilitating economic recovery. In Muslim-majority countries, Islamic jurisprudence, which attaches great importance to the sanctity and safety of human life and the protection of livelihoods, may influence the uptake of vaccines. Efforts to protect humans, such as vaccines, are highly recommended in Islam. However, concerns about the Halal status (permitted for consumption by Islamic law) of vaccine products and potential hazards may hinder acceptance. The Fatwa Council agrees that vaccines are necessary in the context of our current pandemic; receiving a COVID-19 vaccination is actually a form of compliance with Sharia law. The wider use of the free animal component of the reagent during manufacture could further increase its acceptance among Muslims. Here we describe the interaction between Sharia (Islamic law) and scientific considerations in addressing the challenges of accepting the COVID-19 vaccine, particularly in Muslim populations. Abstrak. Pandemi penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) telah menyebabkan tantangan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara global. Dalam keadaan ini, vaksin yang efektif memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa, meningkatkan kesehatan penduduk, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi. Di negara-negara mayoritas Muslim, yurisprudensi Islam, yang sangat mementingkan kesucian dan keselamatan hidup manusia dan perlindungan mata pencaharian, dapat mempengaruhi penyerapan vaksin. Upaya untuk melindungi manusia, seperti vaksin, sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, kekhawatiran tentang status Halal (diizinkan untuk dikonsumsi oleh hukum Islam) produk vaksin dan potensi bahaya dapat menghambat penerimaan. Dewan Fatwa setuju bahwa vaksin diperlukan dalam konteks pandemi kita saat ini; menerima vaksinasi COVID-19 sebenarnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum Syariah. Penggunaan lebih luas dari komponen hewani gratis reagen selama pembuatan lebih lanjut dapat meningkatkan penerimaan di kalangan Muslim. Di sini kami menjelaskan interaksi antara Syariah (hukum Islam) dan pertimbangan ilmiah dalam mengatasi tantangan penerimaan vaksin COVID-19, khususnya pada populasi Muslim.
Urgensi Pendafataran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia Andoko; Irma Fatmawati; Saiful Asmi Hasibuan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.757 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4869

Abstract

Abstract. As a Muslim-majority country, it goes without saying that Indonesia protects the rights of Muslim consumers regarding risk-free and halal food distribution. This doctrinal juridical approach aims to analyze the regulation of consumer rights for safe and halal food and its application to the legal realm; decision. The regulation of the distribution of halal food has provided legal protection for the food consumer. The weakness of the regulation lies in the general criminal sanctions without any specific minimum provisions. A review of court decisions shows that the application of criminal sanctions for violations of consumer rights to safe and halal food is still inconsistent. This is the implication of general criminal sanctions that provide free space for law enforcers to apply minimum penalties. This condition causes potential violations of regulations by food business actors. Abstrak. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, tak perlu dikatakan lagi bahwa Indonesia melindungi hak-hak umat Islam konsumen tentang distribusi makanan yang bebas risiko dan halal. Pendekatan yuridis doktrinal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal serta penerapannya ke ranah hukum; keputusan. Pengaturan peredaran makanan halal telah memberikan perlindungan hukum terhadap makanan tersebut konsumen. Kelemahan peraturan tersebut terletak pada sanksi pidana yang bersifat umum tanpa ada ketentuan khusus ketentuan minimal. Peninjauan terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen pangan yang aman dan halal masih belum konsisten. Ini adalah implikasi dari sanksi pidana umum yang memberikan ruang bebas kepada penegak hukum untuk menerapkan pidana minimum. Ini Kondisi tersebut menyebabkan berpotensi dilanggarnya regulasi oleh pelaku usaha makanan.
Co-Authors Beby Sendy Beby Sendy Irma Fatmawati Saiful Asmi Hasibuan