Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies
Toto Tohir Suriaatmaja
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Nurwindi Astrie; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.946 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.409

Abstract

Abstract. OJK has the function to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, and to provide special consumer protection for consumers in the financial services sector. the case of default on the payment obligations of customers' claims occurred in Bumiputera Life Insurance 1912. There were five million customers intended for children's education funds or Education Insurance in the company. This study aims to determine and analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the solvency of Insurance Companies in the Joint Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 in terms of Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.05/2018 concerning financial health for insurance companies in the form of entities. joint venture law. And Implementation of the Role of the Financial Services Authority (OJK) in law enforcement against the Joint Life Insurance Company (AJB) Bumiputera 1912 regarding the payment of education insurance funds to customers in terms of regulations in the insurance sector linked to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The research method used in this research is normative juridical and data collection techniques through literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the OJK has the authority to ask the company to carry out a financial restructuring plan if the company has not met the solvency level target and the role of OJK in law enforcement against the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance company, namely OJK has given administrative sanctions in stages. Abstrak. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan melakukan perlindungan konsumen khusus pada konsumen sektor jasa keuangan. kasus gagal bayar atas kewajiban pembayaran klaim nasabah terjadi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Ada lima juta orang nasabah ditujukan untuk dana pendidikan anak atau Asuransi Pendidikan di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi solvabilitas Perusahaan Asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan keuangan bagi perusahaan Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Dan Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terkait pembayaran dana asuransi pendidikan kepada nasabah ditinjau dari peraturan di bidang perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OJK berwenang untuk meminta kepada perusahaan untuk melakukan rencana penyehatan keuangan apabila perusahaan belum memenuhi target tingkat solvabilitas dan Peran OJK dalam penegakan hukum terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu OJK sudah memberikan sanksi administratif secara bertahap.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Laporan Keuangan PT Hanson International Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Muhamad Bintang Sahmada; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15749

Abstract

Abstract. Service providers that play an important role in society are financial services, especially in the capital markets sector. Every company registered on the stock exchange, which becomes a public company, is required to carry out activities in the capital market guided by the principles of openness, including in the annual financial report (LKT). The application of the principle of transparency in the capital market is realized by analyzing Law No. 8 of 1995 supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015. One case related to manipulation of financial reports that did not apply the principle of transparency occurred in PT's annual financial report. Hanson International Tbk which was carried out by the Company Director with the initials BJ. The manipulation of financial reports was carried out by falsifying data records in the financial reports and using the full accrual method in recording the company's financial reports. The research results show that the application of the principles of openness implemented in the analysis of Law No. 8 of 1995 is supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015 on PT's annual financial reports. Hanson International Tbk has not complied with the guidelines for implementing financial reports, resulting in losses for investors. In this case PT. Hanson International Tbk committed unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, BJ as Director violated the provisions in Law No. 8 of 1998 concerning capital markets. Abstrak. Penyedia layanan yang memainkan peran penting dalam masyarakat adalah layanan keuangan, terutama di sektor pasar modal. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan menjadi perusahaan publik diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang dipandu oleh prinsip keterbukaan, termasuk dalam laporan keuangan tahunan (LKT). Penerapan prinsip transparansi di pasar modal diwujudkan dengan menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015. Salah satu kasus terkait manipulasi laporan keuangan yang tidak menerapkan prinsip transparansi terjadi pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan berinisial BJ. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan memalsukan catatan data dalam laporan keuangan dan menggunakan metode akrual penuh dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015 pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk belum mematuhi pedoman pelaksanaan laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini, PT. Hanson International Tbk melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, BJ sebagai Direktur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang pasar modal.
Perlindungan Hukum terhadap Para Penonton Konser yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Terselenggaranya Konser Fadhli Dwi Nur Fadhillah; Toto Tohir Suriaatmaja; Muhammad Ilman Abidin
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6647

Abstract

Abstract. Music plays an important role in modern society, especially for young people as a medium of expression and entertainment. Music concerts are one form of entertainment that is in demand because it provides a direct experience. However, promoters often cancel concerts unilaterally without fulfilling obligations to consumer rights. This research aims to understand the legal protection for consumers due to concert cancellations and the refund mechanism for those who have purchased tickets. The approach used is normative juridical with analytical descriptive method, focusing on relevant laws and regulations and related legal theories. The results showed that the promoter did not fulfill its obligations according to Article 7 of the GCPL, such as providing clear information and compensation to consumers. In addition, the refund mechanism stipulated in Article 19 of GCPL is also often ignored. Therefore, stricter regulations are needed regarding the refund mechanism and sanctions for violating promoters. Promoter transparency and responsibility are essential to effectively protect consumer rights. Abstrak. Musik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama bagi anak muda sebagai media ekspresi dan hiburan. Konser musik menjadi salah satu bentuk hiburan yang diminati karena memberikan pengalaman langsung. Namun, sering terjadi pembatalan konser secara sepihak oleh promotor tanpa memenuhi kewajiban terhadap hak konsumen. Penelitian ini bertujuan memahami perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser serta mekanisme pengembalian dana bagi mereka yang telah membeli tiket. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan serta teori hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan pembatalan konser.Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 7 UUPK, seperti memberikan informasi yang jelas dan kompensasi kepada konsumen. Selain itu, mekanisme pengembalian dana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK juga sering diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait mekanisme pengembalian dana serta sanksi bagi promotor yang melanggar. Transparansi dan tanggung jawab promotor sangat penting untuk melindungi hak konsumen secara efektif. .
Co-Authors Fadhli Dwi Nur Fadhillah Muhamad Bintang Sahmada Muhammad Ilman Abidin Nurwindi Astrie