Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pembajakan pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Sandi Gunawan Sadda; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Cinematography is a creation which comes from human thoughts. Cinematography are a mass communication media for motion pictures, which include: documentary films, reportage, or a story made with scenarios or cartoon films. In the cinematography industry, there are cases of act against the law which is cinematography piracy without rights through an unofficial websites. This study aims to understand the legal protection of copyright law in cinematography films and to understand the legal responsibility of cinematography piracy without rights in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. The research method in this thesis uses normative juridical using the secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtain through library research by using research specifications that are descriptive analysis through a qualitative juridical approach, which is a research starting point from copyrights and then analyzed qualitatively. The results of this research can be concluded that the preventive legal protection and repressive legal protection as well for the owner of cinematography copyrights of Keluarga Cemara film has been fulfilled and is in accordance with existing regulations. When the cases reviewed from the aspect of civil liability and criminal liability, there are aspects that are not fulfilled by the hijackers, which is the aspect of liability based on fault, where there should be a civil liability in the form of material compensation. Then if the cases viewed from Article 1365 Civil Code the decision in this case is not appropriate because there is no compensation as the responsibility of the hijackers to PT. Visinema Pictures as the copyright owner whose economic rights are violated. Abstrak. Sinematografi merupakan sebuah karya cipta yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Karya sinematografi merupakan media komunikasi masa gambar gerak, yang meliputi: film documenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario atau film kartun. Dalam industri sinematoragfi film terdapat kasus perbuatan melawan hukum yaitu pembajakan sinematografi film tanpa hak melalui situs web tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi film serta untuk memahami pertanggung jawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian berititik tolak dari perundang-undangan hak cipta kemudian dianalsis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan juga perlindungan hukum represif terhadap pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditinjau dari aspek pertanggung jawaban perdata dan aspek pertanggung jawababan pidana, terdapat aspek yang tidak dipenuhi oleh pembajak yaitu dari aspek liability based on fault, di mana seharusnya terdapat pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi yang bersifat material. Kemudian apabila ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata keputusan terhadap kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi sebagai pertanggungjawaban dari pembajak kepada PT Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang hak ekonominya di langgar.

Penggunaan Logo Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang erdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Riska Andina Putri; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract A brand is a sign to distinguish a product produced by a person or a legal entity from a product produced by another party. The arrangement regarding brands that must be rejected is regulated in The Brand Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.But in fact there are registered brands that resemble welcome monument sketches. This research aims to find out the Legal Protection for registered brands that resemble welcome monument sketches under Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and the legal consequences of the use of registered brand logos that resemble welcome monument sketches reviewed from Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Research methods use normative juridical approaches using secondary data in the form of primary legal materials, obtained through (Library Research) using research specifications that are descriptive of analysis and then analyzed qualitatively. The results showed the legal consequences of the use of a registered brand logo that resembled a welcome monument sketch, namely Grand Indonesia was sanctioned to pay compensation of 1 billion to heirs Henk Ngantung as the copyright holder of the welcome monument sketch work. nonconformity of the Brand & IG Law in the registration of Grand Indonesia, where the Grand Indonesia brand should be denied registration. The existence of similarities between the logo and the welcome monument sketch is the reason for the rejection of the Registration of the Grand Indonesia brand. Keywords: Legal protection, registered marks, sketches, unauthorized Use. Abstrak Merek merupakan tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Pegaturan mengenai merek yang harus ditolak sudah diatur didalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Tetapi pada faktanya terdapat merek terdaftar yang menyerupai skesta monumen selamat datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang ditinjau dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai skesta monumen selamat datang yaitu Grand Indonesia dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 1 milyar kepada ahli wari Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa monumen selamat datang tesebut. ketidaksesuaian UU Merek & IG didalam pendaftaran Grand Indonesia, dimana seharusnya merek Grand Indonesia tersebut ditolak pendaftarannya. Adanya persamaan diantara logo dengan sketsa monumen selamat datang itulah yang menjadi alasan untuk ditolaknya pendaftaran merek Grand Indonesia tersebut. Kata kunci: Perlindungan hukum, merek terdaftar, penggunaan tanpa izin

Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izin sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Riefa Adzany; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Advances technology and information affect the use of portrait in daily life, especially in business sector because can increase selling value. However, technology advances provide risks because easy access to online platforms can misused by others and used as personal gain. Case in use unauthorized portraits taken through blog sites and used for advertising to reap profits cause losses for portrait owners. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta regulated the rights of the creator and procedures for using portraits which part of copyrighted works that receive legal protection. This research was conducted to find out the legal protections against the use of portrait works without permission as advertisements and how legal efforts can be made by owners of portrait works used without permission. This research uses normative juridical methods, research specifications using descriptive analytical, type of data used is secondary data, data collection techniques library research, data analysis techniques using qualitative juridical.Based on the results of this research, preventive legal protection is obtained before the occurrence of violations or prevention efforts in the form of registering objects of creation to Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual and applying a license. Repressive protection is carried out after violations through the Pengadilan Niaga and Arbitration and Alternative Institutions of Dispute Resolution. In addition, legal efforts can pursued by the creator are civil legal efforts by filing damages to Pengadilan Niaga and criminally by filing a complaint that settlement in litigation path can be carried out, in addition can pursued through non-litigation channels. Abstrak. Kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi penggunaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor bisnis karena dapat meningkatkan nilai jual dan merupakan aspek yang penting. Namun, adanya kemajuan teknologi memberikan risiko karena akses yang mudah pada platform online dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan digunakan sebagai keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi dalam penggunaan potret tanpa izin yang diambil melalui situs blog dan digunakan untuk iklan untuk meraup keuntungan yang menimbulkan kerugian untuk pemilik potret. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak pencipta dan prosedur menggunakan potret yang merupakan bagian dari karya cipta yang mendapat perlindungan hukum.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya potret tanpa izin sebagai iklan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik karya potret yang digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penilitian ini, diperoleh perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan berupa mendaftarkan objek ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan lisensi. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu upaya hukum secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan agar penyelesaian dijalur litigasi dapat terlaksana, selain itu dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi.

Pencantuman Label Halal dalam Produk Umkm Tauco Cianjur menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Adinda Mutiara I; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers have the right to comfort, a security and safety in consuming goods and or services. For Muslim consumers, safe goods or services are halal goods or services. The obligation to include halal products is stated in an article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning to guarantee Halal Products. A survey conducted by Frontier shows that 82.6% of Muslim consumers want the inclusion of a halal label. Based on data from LPPOM MUI, the issuance of Halal Certification is relatively low. The Cianjur government has the “ Gerbang Marhamah” Concept, but there is still Cianjur MSME products that have not been certified halal, including Tauco Cianjur.The purpose of this study is to understand the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and to understand the implementation of the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products in terms of Law Number 33 of 2014 concerning a halal Product Guarantee. The researcher uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and uses primary and secondary data types. The data collection techniques used are a library and interview methods and data analysis methods using a qualitative analysis.The results of this study are the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is absolute responsibility (Stick Liability) and uses the principle of a reverse liability. the implementation of the inclusion of halal labels in MSME products Tauco Cianjur in terms of Law Number 33 of 2014 concerning to Guaranteed Halal Products is not yet implemented as whole. Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bagi konsumen muslim, barang atau jasa yang aman adalah barang atau jasa yang halal. Kewajiban mencantumkan kehalalan produk tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Survey yang dilakukan oleh frontier menunjukan 82,6 % konsumen muslim menghendaki pencantuman label halal. Berdasarkan data LPPOM MUI, penerbitan Sertifikasi Halal relative rendah. Pemerintah Cianjur memiliki Konsep Gerbang Marhamah, namun masih terdapat produk UMKM Cianjur yang belum bersertfikasi halal termasuk Tauco Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya pelindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta untuk memahami implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan wawancara serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal sebagai upaya pelindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak (Stict Liability) dan menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbalik. Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah belum terimplementasi secara keseluruhan.

Pencantuman Keterangan Tidak Halal pada Produk Farmasi Jenis Obat-Obatan yang Mengandung DNA Babi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Arham Bima Amantana; Asep Hakim Zakiran; Neni Sri Imaniyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4936

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (UUJPH) regulates the obligation of business actors to include non-halal information on products containing haram ingredients. The existence of regulations regarding these obligations in practice are not followed by compliance with business actors, in Indonesia itself the last 4 years have been enlivened by cases of the discovery of pharmaceutical products containing haram ingredients circulating in the Indonesian market without including non-halal information on their packaging. This study aims to determine the responsibility of business actors who do not include non-halal information on pharmaceutical products types of drugs containing Pig DNA according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products and to determine legal protection for consumers for the distribution of pharmaceutical types of drugs containing Pig DNA without including information that is not halal according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. The researcher uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the method of literature and the method of analysis used is qualitative analysis. The results of this study are that the responsibility of business actors who do not include non-halal information on pharmaceutical products of the type of drugs containing Pig DNA according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products is absolute responsibility and uses the principle of inverted liability. Legal protection for Muslim consumers for the circulation of pharmaceutical products of the type of drugs containing Pig DNA without including non-halal information according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products can be carried out through internal and external legal protection. Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Adanya peraturan mengenai kewajiban tersebut dalam prakteknya tidak di ikuti dengan patuhnya oleh para pelaku usaha, di Indonesia sendiri belakangan 4 tahun ini diramaikan dengan kasus ditemukannya produk farmasi yang mengandung bahan haram beredar dipasaran Indonesia dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal didalam kemasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi Jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak dan menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbalik. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara internal dan eksternal.

Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terhadap Insiden Kecelakaan Kapal Laut yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Dikatkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Nandiny Pratiwi Ariandi; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5006

Abstract. Tracing the diversity of community tourism currently in Indonesia, there are many entertainment alternatives that can be enjoyed by the wider community. One of them is marine tourism. However, accountability for security and safety guarantees owned by managers in the practice of operating marine tourism transport services is still minimal and sometimes responsibility is released due to the lack of awareness by business actors about safety for consumers who use the services of the vehicle itself. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of business actors for incidents of ship accidents that cause harm to consumers who use marine tourism ship transportation services in terms of UUPK in conjunction with the Tourism Law and analyze legal remedies for enforcing consumer rights against incidents of ship accidents. sea based on UUPK In this research, the method used is normatively normative because it uses primary data as the main source, while the research specifications are descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding legal responsibility for victims of marine tourism ship transport services in Tanjung Kelayang. The research phase was carried out by means of literature and data analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of the form of legal protection as it should be regulated in Article 7-8 UUPK for consumers who use marine tourism ship transport services has not been carried out which is due to unlawful acts committed by marine tourism ship transport services that have not been carried out optimally as already regulated in Article 19 UUPK. Namely only providing health care at the hospital and the defendant has been criminally convicted. Abstrak. Menelusuri beraneka ragamnya wisata masyarakat saat ini di indonesia banyak alternatif hiburan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Salah satunya pariwisata bahari. Namun pertanggungiawaban atas jaminan keamanan dan keselamatan yang dimiliki pengelola dalam praktik pengoperasian jasa angkut wisata bahari itu sendiri masih minim dan yang kadang kala lepas tanggung jawab dengan faktor kurangnya kesadaran oleh pihak pelaku usaha akan keamanan bagi konsumen pengguna jasa dari wahana itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak pelaku usaha terhadap insiden kecelakaan kapal laut yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari ditinjau dari UUPK jo Undang-Undang Kepariwisataan dan menganalisis upaya hukum terhadap penegakkan hak-hak konsumen terhadap insiden kecelakaan kapal laut berdasarkan UUPK Pada penelitian in metode yang digunakan vaitu secara vuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar pertanggumgjawaban hukum terhadap korban pengguna jasa angkut kapal wisata bahari di Tanjung Kelayang. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan, dan analisis data. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana seharusya diatur dalam Pasal 7-8 UUPK terhadap konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari belum terlaksana yang mana akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak jasa angkut kapal wisata bahari belum dilakukan dengan optimal sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Yaitu hanya memberikan perawatan kesehatan di rumah sakit dan terdakwa telah dihukum secara pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Laundry pada Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Desitasari Riswayana; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5012

Abstract. Problems that occur in the implementation of business activities in laundry services often still cause events that are detrimental to consumers as service users. Business actors are inseparable from the existence of a form of agreement, namely a standard contract, especially one accompanied by an exoneration clause that excludes the obligations or responsibilities of business actors. The enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as a form of legal protection for consumers. This study aims to determine legal protection for consumers of laundry services in standard agreements containing exoneration conditions in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the responsibilities of laundry service businesses that impose standard agreements containing exoneration conditions in terms of the Act. Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The research data was collected using a literature study and an interview stage. The data analysis used is juridical qualitative. The results of this study are that the government provides preventive legal protection as mandated by Article 30 Paragraph (1) UUPK. through the UUPK, in the context of preventive protection, arrangements regarding standard clauses were determined following Article 18 of the UUPK. Legal sanctions for violations of the provisions of the UUPK are in the form of civil and criminal legal sanctions. In civil terms, the actions of the Family Laundry Service and the Xpress Automatic Laundry System have fulfilled the elements of an unlawful act, so the violators can be held accountable for claims for compensation as referred to in Article 19 Paragraph (1) which imposes product responsibility with the burden of proof being reversed. Criminally, consumers who feel aggrieved can file a complaint by asking for criminal accountability as stipulated in Article 62 UUPK. Criminal liability in this provision is included in the type of complaint offense. Abstrak. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada jasa laundry seringkali masih menimbulkan peristiwa yang merugikan Konsumen selaku pengguna jasa. Pelaku Usaha tidak terlepas dari adanya suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku (standart contract) terutama yang disertai klausula eksonerasi yang mengecualikan kewajiban atau tanggungjawab Pelaku Usaha. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Konsumen jasa laundry pada perjanjian baku yang mengandung syarat eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui pertanggungjawaban Pelaku Usaha jasa laundry yang memberlakukan perjanjian baku yang mengandung syarat eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan dan Tahap wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum preventif, pemerintah memberikan tugas pengawasan sebagaimana dalam Pasal 30 Ayat (1) UUPK. melalui UUPK, dalam rangka perlindungan preventif ditentukan pengaturan mengenai klausula baku sesuai Pasal 18 UUPK. Sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan dalam UUPK berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan Jasa Family Laundry dan Xpress Automatic Laundry System telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka pelaku pelanggaran dapat diminta pertanggung jawaban tuntutan ganti rugi sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) yang dibebankan tanggung jawab produk dengan beban pembuktian terbalik. Secara pidana, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dengan meminta pertanggung jawaban secara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 UUPK. pertanggung jawaban pidana dalam ketentuan tersebut termasuk dalam jenis delik aduan.

Pemenuhan Hak Pasien Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Antidiskriminasi di Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Althaf Naufal Romero; Sri Ratna Suminar; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5014

Abstract. Health is part of the basic right of every human being and is a basic need of every human being that cannot be reduced under any circumstances. In an effort to obtain the right to health, people will receive a health service. Health services are one of the most needed forms of service by the community. Service is oriented towards fulfilling consumer demands and expectations, so it cannot be separated from quality or quality. Regarding the quality of health services, there are still problems in its implementation. For example, there are cases of discrimination against patients participating in BPJS Kesehatan in hospitals in obtaining health services. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals and the legal responsibility of hospitals for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination in health services based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is a literature study and uses qualitative analysis methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of fulfilling the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals has not been carried out properly. This is because there is still discriminatory treatment for patients participating in BPJS Kesehatan and hospital legal liability for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the form of administrative sanctions. Regarding the civil liability of hospitals, it will refer to Article 1367 of the Civil Code which is supported by the doctrine of corporate liability. Abstrak. Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai upaya mendapatkan hak kesehatan, masyarakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan berorientasi pada pemenuhan atas permintaan dan harapan konsumen, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan kualitas atau mutu. Berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Sebagai contoh terdapat kasus diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perlakuan diskriminasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berupa sanksi administratif. Terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit, maka akan merujuk kepada Pasal 1367 KUHPerdata yang didukung dengan doktrin corporate liability.

Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik Yogi Suprayogi; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5064

Abstract. Books are windows to the world that open scientific insights. Along with the development of the information system era and advances in technology, buying and selling transactions are experiencing rapid progress, ranging from electronic goods, household needs to online book sales which are selling well in electronic trading services. Electronic trading services as organizers of electronic transaction activities have a very important role as a medium for buying and selling transactions in this modern era. Today, more and more results of thought and creative processing are produced by the expertise of creators. In order to produce a work that can be protected by copyright, the creation itself must have its own characteristics. Copyright is the right owned by the creator to exploit in various ways the work he produces. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are rights to obtain economic benefits from creations and related rights products. Intellectual Property is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. KI or Intellectual Property Rights (IPRs) are economic rights granted by law to a creator or inventor for a work based on human intellectual abilities in the fields of science, technology, art and literature consisting of copyrights which include literary works, portraits, cinematography, music and Industrial Property Rights which includes patents, brands and industrial designs Abstrak. Buku merupakan jendela dunia yang membuka wawasan keilmuan. Seiring dengan berkembangnya zaman sistem informasi dan kemajuan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan pesat mulai dari barang elektronik , kebutuhan rumah tangga sampai dengan penjualan buku online yang laris manis di jasa perdagangan elekronik . Jasa perdagangan elektronik sebagai penyelenggara kegitan transaksi elektronik memilki peran yang sangat penting sebagai media transaksi jual beli di era modern ini. Dewasa ini, semakin banyak hasil olah pikir dan olah cipta yang dihasilkan oleh keahlian pencipta. Untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi hak cipta, ciptaan itu sendiri harus memiliki khas-nya sendiri. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya yang dihasilkannya. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. KI atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang terdiri dari Hak Cipta yang meliputi hasil karya kesastraan, potret, sinematografi, musik dan Hak Atas Kekayaan Industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri.

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Viony Yulia Putri; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5113

Abstract. The development of technology and information in the current digitalization era affects the existence of portraits in every life, especially in the business sector because portraits have selling points and portraits are easily accessible via websites or online platforms. The ease of accessing portraits can have a negative impact because they can be misused by irresponsible parties for commercial interests to gain personal gain which will result in losses for the portrait owner. As happened with the use of portraits taken from the Twitter platform without permission and then transformed into illustrations and used as novel covers. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated copyright on portrait works and procedures for using portraits as well as procedures for translating works that are part of copyrighted works which are protected by law so that both the Author or the Copyright Holder and the works created for legal protection. This study uses normative juridical research methods, with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, data collection techniques use library research techniques, and data analysis techniques use qualitative juridical. Based on the results of this study, it is obtained that there is preventive legal protection that is provided before the occurrence of a violation, namely by registering the creation at the Directorate General of Intellectual Property and submitting a license agreement. Repressive legal protection which is carried out after the violation occurs through a lawsuit to the Commercial Court and the Arbitration Institution and Alternative Dispute Resolution. In addition, legal remedies that can be taken by creators or copyright holders can be in the form of civil legal remedies by filing compensation to the Commercial Court and criminally by filing through litigation or non-litigation. Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi era digitalisasi saat ini mempengaruhi keberadaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sektor bisnis karena potret memiliki nilai jual di dalamnya serta potret mudah diakses melalui situs web atau platform online. Adanya kemudahan mengakses potret dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial demi meraup keuntungan pribadi yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik karya potret. Seperti yang terjadi pada penggunaan potret tanpa izin yang diambil dari platform twitter kemudian dialihwujudkan menjadi bentuk ilustrasi dan digunakan sebagai cover novel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak cipta atas karya potret dan prosedur penggunaan potret serta prosedur dalam melakukan pengalihwujudan karya yang merupakan bagian dari karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang sehingga baik Pencipta atau Pemegang hak cipta dan karya yang diciptakan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data mengunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh adanya perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan perjanjian lisensi serta perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat berupa upaya hukum perdata dengan mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search