Frial Ramadhan Supratman
Paramadina Graduate School of Diplomacy

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Cold War Order and Technology Development in Indonesia Frial Ramadhan Supratman
Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah Vol 6, No 2 (2022): Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hm.v6i2.20452

Abstract

After revolution period (1949-1950), Indonesians had to face several social and economic problem, urging development in all sectors of life. They needed to build public transportation, communication, education, health and agriculture, emphasizing on “developmentalism” in modernizing society. Meanwhile, Indonesia and other Third World countries also urged decolonization through anti-Westernism and anti-Imperialism. Relations between decolonization and development opened a new discourse in Third World countries in 1950’s. Constructivism approach in political science and international relations emphasize excessively on military and ideological conflicts among liberalism and communism. However, the studies ignore pragmatic view of Third World countries during Cold War in order to develop the countries in economic and social lives. Author finds that Cold War Order forced Third World countries to adapt with anti-imperialism ideology and development necessities. Third World leaders, such as Sukarno, Nehru, Nasser, did not always view Cold War from political rivalry perspective. They urged Third World countries to be strong and advance country through development of new technology. In 1959 Indonesia, for instance, established Bandung Institute of Technology (ITB) in order to produce future Indonesian engineers and scientists. Sukarno also built Planetarium and Observatorium in order to encourage research on astronomy science.  Cold War Order which rose after 1940’s offered opportunities for building technology. Indonesia and other Third World countries received many opportunities from Great Powers in building science and technology. In this article, author observes another story of Cold War which not only emphasizes on political and military conflict, but “cooperation” and “development” in building science and technology. Author argues that Cold War Order was not solely shape political conflict among Great Powers in Third World countries,  yet it offered opportunities for Indonesia to develop technology.
PEMIKIRAN SUKARNO MENGENAI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) (1950-1965) Frial Ramadhan Supratman
Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/candrasangkala.v8i2.15996

Abstract

Sebagai seorang salah satu pemimpin bangsa Asia Afrika yang terkemuka di masa lalu, Sukarno mengambil peran penting dalam diplomasi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sukarno tentu saja memiliki harapan yang besar akan kehadiran PBB di dalam sistem internasional.  Para sarjana liberal internasionalisme meyakini bahwa institusi internasional merupakan sarana fundamental yang dapat mencegah terjadinya perang besar. Kendati demikian, peran dan fungsi PBB sebagai mediator perdamaian seringkali tidak berjalan dengan semestinya. Artikel ini menganalisis pemikiran Sukarno mengenai fungsi institusi internasional. Dalam artikel ini, penulis menempatkan pemikiran Sukarno dalam konteks perdebatan teori hubungan internasional mengenai institusi dalam pendekatan realisme dan utopia liberalisme. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari arsip, surat kabar dan buku yang diterbitkan antara 1950-1960’an. Penulis berargumen bahwa Sukarno melihat PBB sebagai institusi internasional melalui pendekatan realisme yang kritis terhadap visi institusi internasional. Pendekatan realis yang dimiliki Sukarno dalam menempatkan negara dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dalam berpartisipasi di PBB. Sukarno melihat bahwa sistem internasional terdiri dari anarki dimana setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing (self-interest) untuk bertahan.
INTERNASIONALISME DALAM POLITIK ISLAM ABAD KE-20 Frial Ramadhan Supratman
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/ttjksi.v7i2.8060

Abstract

Sejak keruntuhan Imperium Ottoman pada 1923, politik Islam di berbagai negara Muslim kemudian mulai melepaskan diri dari ide Pan-Islamisme dan mendorong ide nasionalisme berdasarkan etnik dan bahasa. Kemudian tidak lama setelah itu, politik Islam pun menemukan ekspresi melalui internasionalisme pasca Perang Dunia II. Usaha mewujudkan persatuan (ukhuwah) seringkali dikendalikan oleh semangat internasionalisme melalui organisasi-organisasi internasional. Namun usaha ini pun seringkali dikesampingkan atas dasar kepentingan nasionalisme, politik domestik dan dinamika internal dari masing-masing negara Muslim. Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara-negara mayoritas Muslim mengekspresikan politik Islam melalui ide internasionalisme. Artikel ini memanfaatkan pendekatan sejarah global dengan menganalisis interaksi dan koneksi antarnegara Muslim sepanjang abad ke-20. Melalui artikel ini penulis berargumen bahwa ekspresi politik Islam di dunia Muslim tidak dapat menjadi homogen hanya dengan semangat internasionalisme. Ide nasionalisme dan visi Dunia Ketiga walau bagaimanapun menjadi penentu bagi negara-negara Muslim dalam membangun hubungan internasional pada abad ke-20.