Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Society
Charles Hutapea
Universitas Palangka Raya
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Charles Hutapea
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5148

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan (Studi : Desa Tumbang Liting dengan Kecamatan Katingan Hilir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif, tujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Teknik pengumpulan data, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Hubungan Kepala Desa dengan Camat dengan indikator pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan dalam bidang pelayanan, bidang pemberdayaan dilaksanakan dengan baik dan bidang pembangunan kurang optimal dalam belum terselesaikannya pembangunan jembatan dalam RKPDes Tahun 2020. Indikator Penataan pemerintahan pengarahan, pembinaan, fasilitasi, berjalan dengan optimal. Indikator Pemberdayaan masyarakat setempat, bidang koordinasi saling tidak berkoordinasi dalam program pelatihan, bidang pembinaan dan pengawasan, Camat tidak berkontribusi dalam program pelatihan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bidang koordinasi, terjadinya banjir bandang, bidang pembinaan dan pengawasan, adanya kekosongan jabatan sementara Kepala Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Tumbang Liting. Kendala Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah kualitas sumber daya aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting. Sehingga Kepala Desa melakukan penyimpangan kekuasaan dan perangkat desa mengalami pekerjaan merangkap, akibatnya penyelenggaraan pemerintah desa tidak optimal dalam menjalankan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan. Keoptimalan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukannya peningkatan peran aktif Kepala Desa dan seluruh jajaran aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting untuk mengetahui lebih jauh terhadap bentuk keteraturan yang mengatur terhadap uraian tugas dan fungsi. Orientasinya akan menciptakan keefektifan dan keefisiensian dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan pemerintah daerah.
DESA: TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN OTONOM Charles Hutapea
Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 9 No. 2 (2022): Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin
Publisher : Jurusan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/wacana.v9i2.7487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Tahun Anggaran 2020 di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini mengangkat permasalahan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pembangunan dengan indikator transparansi yang digunakan adalah : ketersedian dan aksesbilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamintransparansi. Adapun siklus keuangan pemerintah desa yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Jaweten dalam Transparansi Keuangan dalam Pembangunan masih kurang transparansi hal tersebut diukur dari indikator transparansi menurut Kristianten (2006) yaitu : ketersediaan aksesbillitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Deskripsi Perilaku Pemilih Etnis Banjar Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Kalimantan Tengah 2020: Description of Banjar Ethnic Voter Behavior: Lessons from the Simultaneous Regional Head Elections for the Governor and Vice Governor of Central Kalimantan Province in 2020 Ricky Zulfauzan; Charles Hutapea; Nur Elysa Mitharie
Society Vol 10 No 2 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v10i2.385

Abstract

This study was motivated by the low voter turnout in the 2020 Regional Head Election for Governor and Vice Governor in Central Kalimantan Province, Indonesia. The Banjar ethnicity was chosen because the Banjar ethnicity is the third largest ethnic majority in Central Kalimantan, so the behavior of the Banjar ethnicity can determine political contestation in Central Kalimantan. This study aimed to find out and analyze the behavior of the Banjar Ethnic voters. Qualitative research methods with a descriptive approach. The focus of the research is the behavior of ethnic Banjar voters, with research benchmarks using the Voter Behavior theory as follows: (a) Rational Voters, (b) Critical Voters, (c) Skeptical Voters (d) Traditional Voters. The results of the study, after the informants were interviewed, it was found that the behavior of ethnic Banjar voters mostly claimed to be rational voters, but the characteristics shown were closer to traditional voters. The critical behavior of ethnic Banjar towards prospective candidates did not combine a high orientation towards the performance of political parties and skeptical behavior towards ethnic behavior. Their Banjar is not oriented towards ideology or party and candidate policies. The behavior of traditional voters in Ethnic Banjar can be classified as traditional voters because issuing voting rights prioritizes socio-cultural closeness, origin, ethnicity and religion. This study concludes that the Banjar Ethnic voters’ behavior belongs to the Traditional Voters.
Co-Authors Nur Elysa Mitharie Ricky Zulfauzan