<![CDATA[Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang di lakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.]]>
