Garuda - Garba Rujukan Digital

PENANGANAN STATUS KEPENDUDUKAN ETNIS ROHINGYA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR) Asmar, Abd. Rais
Borneo Law Review Journal Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

AbstractThe handling of Rohingya ethnic refugees who entered the city of Makassar due to persecution in their home countries, Myanmar is very necessary because of the vulnerability experienced by Rohingya ethnic refugees, especially this is an international community agreement through the 1951 Convention on Refugees. This vulnerability can occur in children, women, and vulnerability to refugee status. Determination of refugee status is a full right of UNHCR because Indonesia has not ratified the 1951 Convention so that there is no government involvement in this matter both in terms of regulation and action. The fact is that Makassar City is one of the destinations for Rohingya ethnic refugees who want to improve their destiny. The government has issued Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning handling refugees but not yet adequate. As a result, they do not get residence status so they can enjoy educational, health, legal assistance and other needs because of administrative document problems. Therefore, national regulations are needed for them and the role of non-governmental institutions so that ethnic Rohingya refugees can enjoy the facilities available in Makassar City.Keywords: Rohingya Refugees, Population Status???????????????? ?Abstrak??????????????? Penanganan pengungsi etnis rohingya yang masuk ke Kota Makassar akibat persekusi di negara asalnya yaitu Myanmar sangat diperlukan karena kerentanan yang dialami oleh para pengungsi etnis rohingya apalagi ini merupakan kesepakatan masyarakat internasional melalui Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kerentanan tersebut dapat terjadi pada anak-anak, perempuan, maupun kerentanan status pengungsi. Penetapan status pengungsi menjadi hak penuh dari UNHCR karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini baik dalam hal regulasi maupun aksi. Faktanya Kota Makassar menjadi salah satu tujuan pengungsi etnis rohingya yang ingin memperbaiki nasib. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi tetapi belum memadai. Akibatnya mereka tidak mendapatkan status kependudukan sehingga dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, bantuan hukum dan kebutuhan lainnya karena terbentur masalah dokumen adminstrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi nasional yang memadai bagi mereka dan peran lembaga-lembaga non pemerintah agar pengungsi etnis rohingya dapat menikmati fasilitas yang ada di Kota Makassar.Kata Kunci: Pengungsi etnis rohingya, Status kependudukan

Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) Hamzah, Ahmad Zakiy Mubaraq; Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16290

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi atas kebiasaan masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan dan Penegakan hukum terhadap keberadaan minuman Ballo pada Masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Studi bermaksud untuk mengungkap kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ballo, padahal masyarakat ini adalah mayoritas muslim dan taat beragama. Kebiasaan berbanding terbalik dengan keyakinan terhadap agama mereka. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden, yakni tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan dan pelaku minum ballo serta mantan pelaku yang sudah sadar. Di samping data sekunnder juga menggunakan sekunder, yakni mengkaji undang-undang dan bahan-bahan pustaka lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Kelurahan Romang Polong, dan mengambil data di Kepala Kelurahan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Minuman Ballo di Masyarakat Romang Polong masih banyaknya terjadi tindak pelanggaran di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman Ballo. Biasa dalam bentuk mabuk-mabukan, berteriak-teriak mengganggu ketenteraman masyarakat. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengkonsumsi minuman Ballo adalah di samping menghargai ajakan dari teman, juga pengaruh lingkungan, pengantar tidur serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan minuman keras dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Keberadaan minuman Ballo dan diharapkan Peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapakan.

Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa Amin, Imran Rosyadi; Marilang; Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.

Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Saharuddin; Asmar, Abd. Rais; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21423

This study analyzes the use of discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic. The results showed that regulation No. 1 of 2020 which became law No. 2 of 2020 is contrary to the principle of the rule of law because it abolishes criminal and civil sanctions for officials who harm the state. This has implications for the state budget. Normative research with data collection from library sources was used in this study. Overall, this study concludes that discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic are contrary to the principles of the rule of law and have an impact on the state budget.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi Muthmainnah, Alifiah; Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22055

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertanggungjawaban pengelola parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir terkait pelanggaran klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian Hukum Normatif) dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, pendapat ahli hukum, koran, majalah, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir harus tetap bertanggungjawab atas hilangnya barang/kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dapat mengacu pada klausula eksonerasi. Pengelola parkir diwajibkan menyesuaikan klausula baku agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Jika konsumen mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di tempat parkir yang menggunakan klausula eksonerasi, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Upaya yang dapat dilakukan melibatkan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).

The Effectiveness of The Indonesian Ombudsman in Managing The Administration during The Covid-19 Pandemic Ismail, Nurwaqiah; Safriani, Andi; Asmar, Abd. Rais
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22414

This study aims to evaluate the effectiveness of the Ombudsman in handling cases of maladministration in the midst of the Covid-19 pandemic and identify obstacles and efforts in the handling process. Through a qualitative approach with primary and secondary data sources, the results showed that the effectiveness of handling maladministration by the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing South Sulawesi decreased during the pandemic. This was due to the adoption of the Work from Home Policy and the implementation of the PSBB, which resulted in delays in the completion of the report. The Ombudsman took steps such as requesting written clarification from the reported Party and opening a Covid-19 complaint post in an effort to make it easier for the public to report suspected maladministration without having to interact directly to prevent transmission of the virus.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search