Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Gadai dalam Adat (Suatu Perbandingan Hukum Jaminan dalam Adat, Perdata dan Syariah) Yushadeni, Yushadeni
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/wngb5e97

Abstract

Adanya wanprestasi dalam perjanjian gadai menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Apabila yang melakukan wanprestasi adalah kreditur karena kelalaiannya, maka pertanggungjawabannya berdasarkan pada perjanjian gadai yaitu ganti rugi, Sedangkan dalam hal debitur wanprestasi pihak kreditur dapat menjual barang gadai dengan cara lelang untuk kemudian dapat melunasi hutang debitur. Tetapi hal ini akan berbeda jika dilihat dari aspek adat, karena hukum adat yang tidak mengenal daluarsa (verjaring). Jika pemilik tanah belum mampu untuk menebus kembali tanah miliknya pada waktu yang ditentukan, penerima gadai tidak bisa memaksakan kehendaknya agar pemilik tanah segera menebus tanah tersebut. Mengenai gadai tanah dalam adat terdapat Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, belum diterapkan secara mutlak dalam masyarakat, karena ada beberapa kelemahan, sehingga masyarakat lebih memilih tetap berpegang pada ketentuan gadai tanah menurut hukum adat yang tidak mengenal daluwarsa.
Aplikasi Produk Asuransi Unit Link Syariah dan Aspek Hukumnya Yushadeni, Yushadeni
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/cqz96s97

Abstract

Boomingnya reksadana atau unit trust di pasar modal mengawali perkembangan asuransi jiwa unit link, sertarendahnya bunga deposito menjadikan unit link sebagai alternatif investasi yang lebih menarik. Produk asuransi unit link dirancang dengan mengkaitkan (linked) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Asuransi unit link merupakan polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa, ditambah dengan unsur investasi dengan menggunakan harga unit, di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Tujuan adanya unit link adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Unit link merupakan produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda sebagai proteksi sekaligus investasi yang tidak didapatkan pada jenis asuransi yang lain seperti asuransi kerugian. Dengan berkembangnya produk unit link ini, perusahaan asuransi syari'ah pun mulai menawarkan produk unit link. Secara prinsip unit link syariah tidak jauh berbeda dengan unit link perusahaan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. serta pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.
KONTROVERSI SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Yushadeni, Yushadeni
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08102

Abstract

Social movement from classic to modern demands changes included in the law. The law will not be progress if it was not changed and modernized. One law that is expected to contribute greatly to the reform laws in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to give contribution in the reform of the current law, included in the family law of Islam. Actually , Islam gave a valuable contribution to reform of Islamic law in Indonesia with changing provisions of irrelevant islamic law. Nevertheless, the reforms caused controversy among Indonesia's Muslim community. The controversy about marriage ACT has happened since the time of colonization until this time and has resulted two groups, namely (1) female/feminist activist stronghold; and (2) the priest. During the new order period, negative feedback from the community of Muslims against the proposed legislation had to do with the Netherlands East Indies Government discretion castrate Islamic law. Although the Netherlands Indies Invaders have been expelled from Indonesia physically, but its concepts still entrenched in Indonesia. Meanwhile, in the reform era, is a symptom of religious fundamentalism is getting stronger. [Perkembangan sosial dari klasik hingga modern menuntut adanya perubahan termasuk dalam bidang hukum. Hukum tidak akan berkembang apabila hukum itu tidak diubah dan dimodernisasi. Salah satu hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan memberikan kontribusi dalam reformasi hukum saat ini, termasuk hukum keluarga Islam. Sebenarnya, Islam telah memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak relevan. Meskipun demikian, pembaruan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Kontroversi UU perkawinan terjadi sejak masa penjajahan sampai saat ini dan menghasilkan dua kubu, yaitu (1) kubu aktivis perempuan/ feminis; dan (2) kubu agamawan. Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sementara itu, di era reformasi, gejala fundamentalisme agama semakin kuat.]