Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Hukum Jurisdictie
Nurul Alfiyani Hidayah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TELAAH PENGATURAN EFEKTIF PEMANFAATAN ZISWA UNTUK BANTUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM Efridani Lubis; Bambang Haryanto; Muhajir Muhajir; Sinta Elviyanti; Nurul Alfiyani Hidayah
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2088

Abstract

Pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWA) selama ini ditujukan untuk memastikan kaum mustahik terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pemikiran bahwa kaum mustahik dimaksud juga perlu diberdayakan secara produktif sehingga lingkaran kemiskinan bisa diputus dengan memberikan sumber pendapatan yang jelas dan terukur, mengembangkan pemikiran pemanfaatan ZISWA untuk sektor produktif namun tetap sasarannya adalah mustahik yang telah melakukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih terbatas pada aspek bantuan manajemen bisnisnya. Tulisan ini bermaksud mengkaji potensi ZISWA untuk dimanfaatkan bagi bantuan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Pertimbangan utamanya adalah halal merupakan syarat Syariah untuk konsumsi ummat muslim yang tidak bisa ditawar karena merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al Qur’an. Menggunakan metode penelitian normatif yuridis didukung oleh kuesioner kepada UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWA dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal apabila ZISWA telah didayagunakan untuk mustahiq yang memerlukannya dan sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk itu, perlu dengan hati-hati dan terukur untuk memastikan keterpenuhan dimaksud. Selain itu dilakukan seleksi sektor produktif yang akan memanfaatkan ZISWA adalah sektor yang menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu masih perlu peraturan teknis untuk mengukur dan memastikan keterpenuhan syarat-syarat dimaksud.
LEGAL ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOL VIOLATION IN COVID-19 PANDEMIC Nurul Alfiyani Hidayah; Mulyono Mulyono; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.89

Abstract

The spread of the COVID-19 virus that has hit Indonesia at this time has had a wide impact on the joints of the life of the nation and state. Efforts to prevent and control the spread of the COVID-19 virus to be more effective have legal consequences, namely by implementing a criminal policy regarding limiting crowds with the threat of sanctions in the form of criminal sanctions, social sanctions and administrative sanctions. This study uses a normative juridical research method and is descriptive analytical. The regulation of criminal sanctions against perpetrators of violations of the health protocol, refers to Article 10 of the Criminal Code which consists of basic and additional penalties. The form of civil law sanctions can be in the form of obligations followed by the creation of new legal conditions. Social sanctions are types of sanctions outside the Criminal Code such as administrative sanctions, law enforcement against violations of health protocols as well as the criminal justice system. Such as the investigation and investigation stage, the prosecution stage, the examination stage in court and the decision implementation stage. One of the violations of health protocols that caused a crowd, which refers to the case that ensnared the Deputy Chairperson of the Tegal City DPRD Wasmad Edi Susilo, was sentenced by the Panel of Judges to imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000.00,- (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. The results of this study indicate that both the Criminal Code and the special law on health quarantine are used as the basis for punishment for violators of health protocols. The criminal sanctions imposed by the government on perpetrators of violating health protocols are expected to be significant in dealing with Covid-19, of course, by considering the principle of proportionality and based on the goal of realizing justice.
Co-Authors Bambang Haryanto Efridani Lubis Muhajir Muhajir Mulyono Mulyono Sinta Elviyanti