Cahyaningratri Prima R
Teknik Geologi, Universitas Trisakti, Jakarta, Indsonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EDUKASI MITIGASI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR, DAERAH DEPOK DAN SEKITARNYA BAGI KARYAWAN CV. RUMAH KAMPUNG Suherman Dwi Nuryana; Cahyaningratri Prima R; Himes Fitra Yudha; Bayu Satiawira
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i3.37995

Abstract

Daerah Depok merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta yang sangat cepat berkembang. Daerah yang asalnya relatif masih banyak lahan terbuka seiring dengan pesatnya perkembangan dari pemukiman baru sehingga  penggunaan lahannya berubah dengan cepat. Dalam kurun waktu awal tahun 2000 sampai sekarang telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan wilayahnya, khususnya perluasan daerah yang terbangun, di mana daerah tanah terbuka berkurang hampir 45%. Seiring dengan berkurangnya daerah terbuka, permasalahan yang timbul adalah sering terjadinya genangan dan banjir pada waktu musim hujan dan adanya indikasi terjadinya tanah longsor pada daerah-daerah aliran sungai dengan kemiringan yang agak curam. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu kiranya sosialisasi tentang adanya bahaya banjir dan tanah longsor pada masyarakat, sebagai pengetahuan dan menciptakan rasa kepedulian masyarakat dalam memahami bencana alam ini sebagai tujuan dari pelaksanaan PkM. Metode yang digunakan adalah pemaparan dan melakukan kuesioner. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif terhadap hasilnya. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan masih kurangnya pemahaman dari para peserta terhadap bahaya banjir dan longsor dengan faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana cara mitigasinya. Hampir 52% dari para peserta belum memahami dan setelah sosialisasi menunjukkan tingkat  pemahaman yang relatif tinggi, mencapai 90%. Di samping itu, ke depannya harus ada kebijakan pemerintah untuk menjaga kawasan di sepanjang DAS Ciliwung agar tetap dijaga dan tidak di alih fungsikan menjadi kawasan terbangun.