Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PENGARUH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MEDAN Paul Ramon Tarigan; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1335

Abstract

The Occupational Health and Safety Management System (K3) is a process that is carried out continuously during the agency's activities. However, there are still some problems in the implementation of the OHS managements ystem that affect employee performance. This study aims to determine the effect of the occupational safety and health management system on the performance of employees at the Medan City Fire Prevention and Fighting Service (DP2K) in dealing with fire disasters. The method use disassociative/quantitative. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires and documentation. The data obtained were then analyzed using the Smart PLS (Partial Least Square) software version 3.3.2. The sample of this study was 100 respondents from the Medan City Fire Prevention and Fighting Service. From the results of the study, it can be seen that the reisan effect of the occupational safety and health management system on the performance of employees at the Medan City Fire Prevention and Fighting Service (DP2K). This can be seen from the results of the path analysis test of 0.883 and the results of hypothesis testing the t-statistic value of 47.581 which is greater than the t-table of 1.66.
Pengawasan yang Efektif dalam Pengelolaan Peralatan Berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Diki Ariski; Tunggul Sihombing
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 3 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.623

Abstract

This study aims to find out and describe effective supervision in heavy equipment management in the Medan City Public Works Office. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews, observations, and documentation, the data obtained were analyzed qualitatively with the supervisory theory approach proposed by Siagian. The results of the study show that supervision of heavy equipment management at the Medan City Public Works Office has been effective. This can be seen from the clear role and target of supervision from people who are authorized to supervise the management of heavy equipment. Supervisors have been able to detect problems and take precautions. The problem is that there is no Standard Operating Procedure (SOP) for heavy equipment management which causes supervisors not to carry out objective supervision but to carry out supervision subjectively, namely conducting supervision at will without a clear procedure flow regarding what parts will be supervised.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH Mario Kiki Manurung; Tunggul Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8459

Abstract

Kualitas pelayanan dari Badan Pertanahan Nasional sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama dari sisi pelayanan, terlebih  yang berada di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional yang berada daerah-daerah. Beberapa permasalahan yang kerap muncul dan terjadi dalam pelayanan ialah permasalahan terkait dengan biaya, waktu serta sikap yang diberikan oleh pemberi layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan kualitas pelayanan pengurusan sertifikat tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi yang didapat, dianalisisi secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry tahun 1990, yang meliputi dari 5 variabel yaitu, tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan menggunakan pendekatan teori kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry tahun 1990 masih belum diterapkan  maksimal. Karena dari variabel responsiveness dan empathy, pelayanan yang diberikan masih sangat belum maksimal dan maih jauh dari kata sempurna. Berbeda dengan variabel tangible, reliability dan assurance  sudah berjalan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Coordination in Managing Earthquake Disaster Emergencies in North Tapanuli Regency in 2022 Rikki Andika Hutahaean; Tunggul Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8791

Abstract

This research aims to identify and describe in detail the coordination in the emergency response to earthquake disasters in North Tapanuli Regency in 2022. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively using the coordination theory proposed by Sugandha (1988:83-101) which includes: organizational structure, planning, procedures, and supervision. The results of the study indicate that the formation of the organizational structure and planning was coordinated effectively. However, procedures and supervision were not coordinated effectively. In the subvariable of organizational structure, the structure depicts important functions as part of the main tasks, the presence of unity of command, and a clear division of labor. In the subvariable of planning, the activity plans, implementation methods, and facilities used are well-coordinated. Furthermore, in the procedural implementation, the distribution of staple food aid to earthquake victims does not follow the procedure, as the distribution is not timely and inconsistent. In the subvariable of supervision, discrepancies are found between implementation and planning, where there are third parties providing direct assistance to victims; discrepancies between implementation and procedure, where the distribution of aid does not follow the correct procedures; discrepancies between implementation and objectives, in which the needs of the victims are not met evenly and not on time.
AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA Adelia Br Manalu; Tunggul Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8533

Abstract

Inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kasus penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Putus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dan kantor Desa Tanjung Putus. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Jonathan GS Koppell. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat melalui lima dimensi atau indikator akuntabilitas yaitu: Pertama, transparency yang terbatas agar data tidak disalahgunakan. Kedua, liability atau kewajiban yang belum bisa terlaksana karena terhambat jarak antar desa dan Inspektorat yang cukup jauh. Ketiga, controllability atau pengawasan belum memadai karena kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan. Keempat, responsibility atau tanggung jawab harus lebih ditekankan lagi supaya kinerja Inspektorat semakin baik. Kelima, responsiveness atau daya tanggap yang belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan perangkat desa.
POLICY IMPLEMENTATION OF ONE DATA INITIATIVE IN LOCAL GOVERNMENT: A CASE STUDY OF MEDAN CITY Aulia Rahman; Tunggul Sihombing; Asima Yanty S. Siahaan
OPINI: Journal of Communication and Social Science Vol. 2 No. 3 (2025): November
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/ytyk3v20

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the One Data Policy in Medan City as a strategic effort to support the achievement of Indonesia’s Golden Vision 2045. The policy represents a public service innovation based on information technology, designed to establish an accurate, integrated, and transparent data system across regional government agencies. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and document analysis. Van Meter and Van Horn’s implementation theory serves as the analytical framework, encompassing six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, inter-organizational communication, and external environment. The findings reveal that the standards and objectives have been outlined through Mayor Regulation No. 31 of 2021. However, the policy implementation faces several challenges, particularly in human resource capacity and inter-agency communication, which is hindered by sectoral egos. Despite support from the socio-political environment, the policy's impact on public service delivery remains suboptimal. The study recommends strengthening coordination, enhancing human resource capacity, and conducting regular evaluations to improve policy effectiveness in achieving long-term development goals.
Institutional Readiness and Digital Service Quality as Determinants of Entrepreneur Trust in Risk Based Business Licensing Services Tunggul Sihombing; Medlin Anggreyni Hura; Asima Yanty Siahaan
Journal of Applied Data Sciences Vol 7, No 2: May 2026
Publisher : Bright Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47738/jads.v7i2.1429

Abstract

This study examines digital licensing governance in risk-based business licensing services by integrating institutional readiness, digital service quality, service dependability, procedural transparency, public trust, entrepreneur satisfaction, and compliance intention. A quantitative explanatory design was applied using 300 valid responses from entrepreneurs who had used local government licensing services and the Online Single Submission system. The respondent profile shows that 73.0% were micro and small enterprises, 60.7% operated in medium- and high-risk categories, 50.4% used assisted online services at the DPMPTSP office, and 38.3% experienced permit processing durations of more than seven days. The measurement model demonstrated strong validity and reliability, with Composite Reliability values ranging from 0.908 to 0.936 and AVE values ranging from 0.663 to 0.701. The structural model revealed that institutional readiness significantly affected digital service quality and service dependability, while digital service quality strongly influenced service dependability and procedural transparency. Procedural transparency had the strongest direct effect on public trust, with a path coefficient of 0.547, followed by entrepreneur satisfaction toward compliance intention at 0.511 and public trust toward entrepreneur satisfaction at 0.452. Mediation analysis confirmed that digital service quality contributed to satisfaction through service dependability, procedural transparency, and public trust. The findings show that digital licensing reform does not depend solely on system availability, but on the alignment of institutional capacity, digital quality, reliable service delivery, transparent procedures, and public trust. This study contributes a comprehensive governance model for explaining how digital public services strengthen satisfaction and formal compliance among entrepreneurs.
Pengaruh Public Service Motivation terhadap Kinerja Asn dengan Mediasi Jabatan Fungsional: Bukti dari BPS Provinsi Sumatera Utara Lely Kustinova Samosir; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Tunggul Sihombing
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol. 9 No. 3 (2026): Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/k1arnx78

Abstract

This study aims to analyze the influence of Public Service Motivation (PSM) on the performance of State Civil Apparatus (ASN) by considering the role of functional positions as a mediating variable in ASN at the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra Province. The research method used was a quantitative approach with an explanatory design. Data were collected through a survey using a structured questionnaire measured on a Likert scale and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with the help of SmartPLS 4. The results showed that PSM had a positive and significant effect on functional positions (β = 0.636; p < 0.001), PSM had a positive and significant effect on ASN performance (β = 0.660; p < 0.001), and functional positions had a positive and significant effect on ASN performance (β = 0.257; p = 0.001). Testing for indirect effects indicates that functional positions partially mediate the influence of PSM on ASN performance (β = 0.163; p = 0.001). Furthermore, the research model has strong explanatory power, with an R² value of 0.716 for the ASN performance variable. The conclusion of this study is that Public Service Motivation is the primary factor driving improved ASN performance, both directly and through institutional mechanisms such as functional positions. Therefore, strengthening public service motivation and optimizing the functional position system need to be synergistically implemented to improve the performance of public sector organizations.  Keywords: Public Service Motivation, ASN Performance, Functional Position, Mediation  
IMPLEMENTATION OF THE SP4N-LAPOR PROGRAM IN RESPONDING TO REPORTS AND COMMUNITY ASPIRATIONS AT THE COMMUNICATION AND INFORMATICS OFFICE OF SIMALUNGUN REGENCY Joel F Sidabutar; Tunggul Sihombing
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 4 No. 3 (2026): October 2026, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSP
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v4i3.207

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the National Public Service Complaint Management System (SP4N-LAPOR) in responding to public reports and aspirations at the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Simalungun Regency. SP4N-LAPOR is a technology-based public service innovation designed to improve transparency, accountability, and citizen participation in government administration. However, its implementation at the regional level still encounters several challenges that affect the effectiveness of complaint management. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with two SP4N-LAPOR liaison officers and two community members who had submitted complaints, supported by direct observation and documentation. The analysis was conducted using George C. Edward III’s policy implementation framework, which focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that communication among liaison officers, regional government agencies, and the public remains ineffective due to limited socialization and unclear information delivery. Resource constraints include technical disruptions, inadequate infrastructure, and the absence of dedicated budgets and incentives for implementers. In terms of disposition, weak coordination and inconsistent follow-up have reduced the effectiveness of complaint resolution, leading to public dissatisfaction. Furthermore, frequent staff rotations and the lack of a formally approved Standard Operating Procedure have created inconsistencies in implementation. The study concludes that optimizing SP4N-LAPOR requires stronger communication strategies, improved human and technical resources, accelerated institutionalization of operational procedures, and enhanced inter-agency coordination. These measures are essential to strengthen responsive, participatory, transparent, and accountable public service delivery in Simalungun Regency.