Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEABSAHAN KONTRAK BERJANGKA PADA PLATFORM BINOMO Shakira Elagemda; Nuzul Rahmayani; Jasman Nazar
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.766 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i1.1293

Abstract

The development and progress of technology is very rapid, making everything now easier, including accessing the internet. The economy is one of the many fields that are experiencing rapid development as a result of technological developments, investment is no exception. One investment that is currently being discussed is the binomo platform. But in reality, binomo is not an investment but a platform that provides binary options services for potential investors. Juridically, the validity of futures contracts on the Binomo platform contradicts several articles in the Civil Code. The purpose of the research is to understand how the validity of futures contracts on the binomo platform is reviewed from the Civil Code. The research method is normative juridical research, namely research that is only aimed at written regulations, so this writing is closely related to libraries, because it will require secondary data from libraries that support the subject matter discussed and the laws and regulations. The results of the study, the validity of the futures contract on the binomo platform in terms of the Civil Code is contrary to several articles in the Civil Code, when referring to the legal terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code, binomo does not meet when viewed from the 3rd legal requirement, namely a certain thing and the third legal requirement. 4, namely the legal causes of law.
Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Muhamad Rizki Kurnia; Nuzul Rahmayani; Jasman Nazar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1142

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangannya adalah kemudahan distribusi produk digital yang melanggar hak cipta. Manga adalah salah satu karya berhak cipta yang didistribusikan secara ilegal dalam jumlah banyak. Efek dari pemyebaran scanlation (pembajakan) masih diperdebatkan. Manga telah menjadi objek pelanggaran hak cipta digital oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan fansubbing dan scanlation menciptakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan legalitas manga-scanlation pada situs mangaku.live menurut perspektif Udang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengetahui perlindungan hukum hak cipta manga-scanlation yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum“UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan penelitian dengan mengamati beberapa situs manga-scanlation. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semuamanga-scanlation yang terdapat pada situs online mangaku.live illegal (tidak berlisensi) dan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan. UU Hak Cipta berperan  dalam melindungi hak dan kewajiban pencipta antara lain mengatur dengan tegas hak Pemegang Hak Cipta, lisensi, tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada media komunikasi elektronik (internet), dan tindakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (perdata dan pidana).
Keabsahan Perjanjian Melalui Aplikasi Tik Tok Cash Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia Muhammad Hafizh Naufal; Nuzul Rahmayani; Mahlil Adriaman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1941

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keabsahan perjanjian melalui aplikasi Tik Tok Cash. Tik Tok Cash hadir ditengah masyarakat sebagai solusi dalam keuangan masyarakat yang dapat meningkatkan keuangan masyarakat dalam waktu yang singkat. dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pasal 1320 KUHPerdata sebagai acuan dalam melihat keabsahan perjanjian. pengumpulan data, dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif -yuridis normatif. Hasil penelitian, keabsahan perjanjian pada aplikasi TikTok cash ditinjau dari KUHPerdata bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPerdata, Apabila mengacu kepada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata, TikTok cash tidak memenuhi jika ditinjau dari syarat sah yang ke 3 yaitu suatu hal tertentu dan syarat sah yang ke 4 yaitu kausa hukum yang halal. Peneliti menemukan bahwa dalam melihat keabsahan hukum perjanjian TikTok cash di Indonesia bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRICE FIXING AGREEMENT PADA TARIF ANGKUTAN UDARA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Rahmatul Ulya; Nuzul Rahmayani; Mahlil Adriaman
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.923

Abstract

A price fixing agreement is an agreement practice entered into by companies in the same industry to fix prices for goods/services together in the relevant market. Price fixing agreements on air freight rates have a negative impact on business competition, especially for consumers who use air transport services. This study aims to determine the form of price fixing agreement practices on air freight rates and the form of legal protection for consumers against price fixing agreements on air freight rates. This research uses normative legal research methods through literature study. The results of this study indicate that business actors who enter into price fixing agreements to increase the price of airplane tickets beyond the specified tarif limit have violated the provisions of business competition law, which can harm consumers. The legal protection provided to consumers in the form of preventive legal protection and repressive legal protection depends on the jurisdiction and the applicable legal framework.