Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA ( Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ) Arifin Sihombing; Madin Silalahi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan yang banyak dan sering terjadi hingga saat ini adalah kurangnya keaktifan dan peran BPD dalam merancang dan mengawasi kinerja kepala desa. Keberadaan dan kehadiran BPD dianggap sebagai formalitas semata yang tidak memiliki kinerja dan pengaruh dalam roda pemerintahan desa dan hanya mengacu dan berpedoman pada kebijakan kepala desa saja. Selain itu, dukungan dan juga dorongan dari masyarakat untuk mengefektifkan peran dan fungsii BPD juga masih rendah dan tingkat kepedulian yang masih rendah.Konsep dan defenisi efektivitas merupakan hal yang mendukung tentang pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan teori tentang indikator atau ukuran tentang langkah-langkah yang efektif serta suatu program yang dikatakan efektif. Landasan toeri atau tinjauan pustaka sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencari solusi dan jawaban dalam penyelesaaian permasalahan penelitian. pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan, (Ginanjar Kartasasmita, 1994 : 68). Selanjutnya, membahas tentang konsep tata cara dalam melakukan penelitian serta bentuk/metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian guna memantapkan si peneliti mencari jawaban yang konkrit di lapangan. Selain itu, penentuan informan juga sangat diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang akurat guna memperdalam pembahasan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian kaulitatif dan dengan informan berjumlah (20) orang.Kesimpulan, bahwasanya peran dan fungsi Badan Permusyawratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengajukan usulan kebijakan atau usulan peraturan desa kepada kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang, sehingga BPD wajib melakukan tugas dan fungsi serta kewenangannya di desa.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN LISTRIK PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DI DESA HILIWOSI KECAMATAN ULUSUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN Madin Silalahi; Darmanto Giawa
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian bertujuan untuk mengkaji permasalahan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik NEGARA (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan, Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik Negara (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Hiliwosi sehingga ditarik kesimpulan Upaya Pemerintah Desa untuk mengatasi masalah baca meter adalah dengan Aparatur Pemerintah Desa Hiliwosi mendatangi kelapangan langsung, dan melakukan pendampingan dengan masyarakat untuk komplain ke PT. PLN dalam hal penggantian KWH yang buram/rusak, Sedangkan upaya PLN untuk mengatasi masalah keterlambaatan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan adalah bagi pelanggan yang telat bayar akan ada sangsi yang tegas dari PLN. Sementara Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik NEGARA (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan meliputi 3 faktor yaitu : (1). Faktor Fungsional, (2) Faktor Pengalaman, dan (3). Faktor Konsumsi.

IMPLEMENTASI PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO Welprim Welprim; Madin Silalahi
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi pelayanan dinas pemadam kebakaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo merupakan langkah yang harus dilakukan secara seerius untuk mencegah bahaya kebakaran terjadi tiap tahunnya sehingga kerugian besar secara materi dan korban jiwa yang dapat ditimbulkan. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo, yaitu Kabanjahe menjadi sorotan untuk diteliti apakah telah mampu menyelesaikan permasalahan bahaya kebakaran di Kabanjahe sekitarnya. Tujuan lainnya untuk melihat kebijakan apakah yang dilakukan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan staf Dinas kebakaran dan masyarakat yang pernah mengalami masalah dan dibantu pihak Dinas. Hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan adalah Dinas melakukan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran di Kabanjahe sekitarnya atau KabupatenKaro terhambat lemahnya pengawasan dan sarana serta prasarana. Selain itu masalah finansial yang terbatas di Kabupaten Karo. Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dalam cara penanggulangan sebelum terjadi kebakaran juga masih belum dilaksanakan.

HUBUNGAN IKLIM ORGANISASI DENGAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN Madin Silalahi
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 1 (2019): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Para ahli teori organisasi mengatakan bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai adalah iklim organisasi. Suasana yang tercipta di dalam organisasi akan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Populasi peneltian ini seluruh pegawai kecuali Camat dan Lurah,yang semuanya berjumlah 50 orang. Penelitian ini menggunakan sampel total, karena jumlah populasi di bawah 100 orang.Tujuan enelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan iklim organisasi dan tingkat motivasi pegawai.Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara iklim organisasi dengan motivasi kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskripitf korelasi produc moment dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket.Variabel dalam penelitian ini adalah Iklim Organisasi (x) sebagai variabel bebas, dan Motivasi Kerja (y) sebagai variabel terikat.Setelah diketahui M dan SD, maka diuji kecenderungannya. Karena penelitian ini bersifat korelasi, maka skor variabel iklim organisasi (x) dan variabel motivasi kerja (y) harus berdistribusi normal dengan malakukan uji linearitas keberartian regresi. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan apilikasi SPSS diperoleh kesimpulan, bahwa keadaan iklim organisasi di Kecamatan Medan Belawan berada pada kategori cukup. Demikian juga dengan tingkat motivasi kerja pegawai berada dalam kategori cukup. Setelah data Variabel Iklim Organisasi dan Variabel Motivasi Kerja dianalisis dengan teknik korelasi di dapat kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara Iklim Organisasi dengan Motivasi Kerja Pegawai di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik iklim organisasi maka semakin tinggi motivasi kerja.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMIK COVID-19, DI KECAMATAN DOLAT RAYAT, KABUPATEN KARO Rasmita Ginting; Madin Silalahi; Otolius Waruwu
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemik Corona Virus Disease 2019, atau yang dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia.atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19, menimbulkan krisis ekonomi berat di masyarakat. Sebagai negara yang melindungi rakyatnya seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang, pemerintah hadir dan berusaha mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi diakibatkan hadirnya Pandemik COVID-19 ini.Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat suatu kebijakan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penduduk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan DolatRayar Kabupaten Karo, selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Penyaluran Bantuan Program BLT dan Bantuan Sembako kepada masyarakat yang terdampakPandemik Covid-19 di Kecamatan DolatRayar Kabupaten Karo. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana untuk mendapatkan informasi dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari perangkat desa, dan juga masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Dolar Rayat termasuk sudah efektif, karena tidak ditemukannya bantuan sosial yang tumpang tindih, demikian juga dengan kulitas dan kuantitas barang yang baik, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan agar tujuan program dapat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hambatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 ini, ada di bidang ketidaktepatan sasaran yang disebabkan ketidaklengkapan data-data kependudukan masyarakat, dan berubahnya jadwal pembagian bantuan sosial ke desa yang sering menimbulkan pertanyaan warga.

POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI POLITIK PERINDO PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI SUMATERA UTARA Madin Silalahi; Parlindungan Marpaung; Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan; Bastian Da’o
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Political parties are political organizations that have the authority to recruit legislative candidate figures in each general election. The low participation of women in politics is caused by women assuming that politics is men's business and advancing as a legislative candidate only spends money. This study aims at finding out how the Perindo Party's DPW process in recruiting women who have the ability to be promoted as legislative candidates. The study uses a qualitative descriptive approach. DPW Perindo Party of North Sumatra carries out the function of political recruitment in recruiting women legislative candidates for the North Sumatra DPRD. The results showed that the North Sumatra Perindo DPW carried the North Sumatra Province DPRD candidates, there were 59 men with a percentage of 64.8% while women legislative candidates numbered 32 people with a percentage of 35.2%. Based on the results of research conducted, the recruitment process is carried out openly by reporting acceptance of registration through banners, billboards and the official website of the Perindo Party. It is followed by the implementation of fit and proper test, compilation of a provisional list of candidates. After that the registration was done in the General Election Commission (KPU) and the official announcement of permanent candidates for legislative candidates through the mass media. Recruitment is carried out without any element of female discrimination. The obstacle in recruiting is the difficulty in finding female figures who are willing to run for legislative candidates.

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM MENGUSUNG DAN MENENTUKAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI NIAS SELATAN PERIODE 2020-2025 Madin Silalahi; Dermanjaya Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of mapping the right strategy is to achieve the goals and objectives as expected and can also have a positive impact on the entire community through political education and increase public participation in democracy. The research method used is to find concrete answers in the field and to determine informants in order to obtain accurate information and data through interviews, documentation, research techniques and observation (observations). The research method is a qualitative approach with 15 informants. The conclusion is that the strategy carried out by the Democratic Party must go through a regulatory mechanism and be in line with the vision and mission of the Democratic Party. In addition, inhibiting factors, both internally and externally, also become obstacles in the process of determining the candidate pairs to be carried later in the Election of the Head of the Regional Head of South Nias in December 2020, they must also be coordinated with the DPD (Regional Representative Board) of the Democratic Party of North Sumatra. The community's response and the forms of participation provided by the community in the Election of the Head of the South Nias Region must choose a candidate pair who has a track record that is known by the community before giving their political choice and can run well and conducive.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search