Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL GOVERNANCE OPINION
Arifin Sihombing
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM KERANGKA REALISASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN PULAU-PULAU BATU KABUPATEN NIAS SELATAN Arifin Sihombing; Dedi Iswandi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Untuk menjawab masalah tersebut maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.Yang menjadi informan dalamPenelitian ini adalah berjumlah 10 orang yang masing-masing terdiri dari Camat Pulau-PulauBatu 1 orang, Ketua PNPM-MP Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang, Kepala Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang, Sekretaris Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang danMasyarakat Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 6 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta dan data informasidan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Studi dokumentasi dengan mengadakan pengamatan/penelitian langsung pada objek atau lokasi penelitian, baik melalui wawancara maupun dengan Observasi.Dari hasil penelitian diketahui Implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam kerangka realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan masih belum terlaksana dengan baik sehingga banyak masyarakat tidak semua mengetahui tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan tersebut dan perlu adanya evaluasi yang significant dalam menindaklanjuti program PNPM-MP dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA ( Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ) Arifin Sihombing; Madin Silalahi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang banyak dan sering terjadi hingga saat ini adalah kurangnya keaktifan dan peran BPD dalam merancang dan mengawasi kinerja kepala desa. Keberadaan dan kehadiran BPD dianggap sebagai formalitas semata yang tidak memiliki kinerja dan pengaruh dalam roda pemerintahan desa dan hanya mengacu dan berpedoman pada kebijakan kepala desa saja. Selain itu, dukungan dan juga dorongan dari masyarakat untuk mengefektifkan peran dan fungsii BPD juga masih rendah dan tingkat kepedulian yang masih rendah.Konsep dan defenisi efektivitas merupakan hal yang mendukung tentang pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan teori tentang indikator atau ukuran tentang langkah-langkah yang efektif serta suatu program yang dikatakan efektif. Landasan toeri atau tinjauan pustaka sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencari solusi dan jawaban dalam penyelesaaian permasalahan penelitian. pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan, (Ginanjar Kartasas­mita, 1994 : 68). Selanjutnya, membahas tentang konsep tata cara dalam melakukan penelitian serta bentuk/metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian guna memantapkan si peneliti mencari jawaban yang konkrit di lapangan. Selain itu, penentuan informan juga sangat diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang akurat guna memperdalam pembahasan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian kaulitatif dan dengan informan berjumlah (20) orang.Kesimpulan, bahwasanya peran dan fungsi Badan Permusyawratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengajukan usulan kebijakan atau usulan peraturan desa kepada kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang, sehingga BPD wajib melakukan tugas dan fungsi serta kewenangannya di desa.
GAYA KEPEMIMPINAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK Arifin Sihombing; Beni Ginting; Nusantara Ginting; Mardona Barus
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gaya kepemimpinan yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku bawahannya agar sesuai dengan budaya kerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Ketika pemimpin mampu menunjukkan kepemimpinan yang bisa diteladani, para bawahan mereka akan berkesempatan untuk mempelajari perilaku yang tepat untuk berhadapan dengan tugas sehari hari yang diemban sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi mereka Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan yang dilaksanakan dalam peningkatan kinerja ASN di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Penelitian juga bertujuan mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Kantor Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Kinerja ASN dalam meningkatkan peningkatan pelayanan publiknya. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lakukan melalui observasi, dokumen, dan juga melalui wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Dinas tipe Demokratis dalam pengambilan keputusan, memotivasi karyawan dengan melihat kemampuan, terbuka, aktif dalam melaksanakan komunikasi ke jajarannya, menerapkan kendali ke bawahan dengan persuasif meskipun tetap ada pengawasan, dan memikul atau bertanggungjawab sebagai pimpinan yang merasakan kinerja Dinas dalam meningkatkan pelayanan publik merupakan tanggung jawab utamanya. Dinas Perhubungan masih mengalami hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang adminsitrasi, utilitas, dan bidang kemasyarakatan. Jabatan Kepala Dinas yang belum defenitif mengurangi otoritas untuk melaksanakan kebijakan atau program kerja yang maksimal, SDM yang masih belum semua mengikuti budaya kerja yang baru diterapkan, serta penempatan struktur organisasi yang belum diterapkan dalam mendukung pogram kerja terkini, prasarana kerja yang belum memadai dalam mendukung peningkatan pelayanan publik Dinas Perhubungan Karo kepada masyarakat di Kabupaten Karo.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LUMBANJULU, KECAMATAN LUMBANJULU, KABUPATEN TOBA Arifin Sihombing; Renaldi Halomoan Silalahi; Simto FR Tampubolon
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam upayanya melakukan pemberdayaan kepada para petani kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu. Di sisi lain, penelitian ini ingin mencari tau apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan tersebut, mengingat selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani kopi di Desa Lumbanjulu baru sebatas pembagian bibit kopi jenis Robusta. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan ilmiah dari permasalahan ini dengan cara deskriptif kualitatif. Para informan dipilih berdasarkan kriteria bahwa informan sangat paham pada hal yang ingin diketahui, teknik ini disebut sebagai purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Mereka dianggap cukup memberikan keterangan yang diperlukan. Selama penelitian dilangsungkan, peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba selama ini melakukan pemberdayaan di tingkat hulu. Kemudian selain itu, para petani menganggap selama ini tidak ada peningkatan yang berarti dari pemberdayaan ini, malah selama Pandemi Covid-19 penghasilan mereka semakin berkurang. Hal ini ditambah kerusakan lingkungan akibat penggunaan herbisida pembukaan hutan dengan dibakar untuk menekan mahalnya ongkos produksi kopi mereka. Pada kesimpulannya peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba untuk memberdayakan masyarakat petani kopi lebih kepada pemberdayaan sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pupuk. Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ini dikarenakan antara lain: tidak adanya program insensentifikasi bagi para petani kopi; tidak ada penyesuaian program dengan kebutuhan para petani kopi; dan terdapat tindakan maladministrasi dalam pemberdayaan tersebut.
PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KANTOR CABANG MEDAN DALAM MEMBUAT KARTU BPJS KESEHATAN Arifin Sihombing; Elinda Lase; Eliman Ndruru
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Medan dalam membuat kartu BPJS kesehatan. Apa kendala dalam pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Kantor Cabang Medan Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan pendekatan objek penelitian untuk mendapatkan informasi dalam proses wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Medan di bidang customer Pelayanan yang dihasilkan pegawai sudah cukup optimal alat ukur yang menjadi optimal adalah salah satu standar pelayanan pada masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelnggara terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas cepat, mudah, terjangkau, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, transpransi, keadilan, dan terukur.
KOORDINASI KESBANGPOL DAN LINMAS DENGAN KPUD DALAM PILKADA DI KABUPATEN KARO Arifin Sihombing; Salpinus Ginting
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2018 local election system has come to the attention of the Karo people. Society views candidate pairs based on ethnicity, race and religion not from career backgrounds and competencies, which raises issues that are not good and quite serious. Therefore the KESBANGPOL (United Nations and Politic) and LINMAS (Cross Society) and the KPUD (regional election commission) coordinate to provide socialization and guidance to the public so that they are smart in their choices so as to produce quality regional heads. This study aims at finding out how the Coordination of the KESBANGPOL and LINMAS Karo Regency together with the Regional Election Commission (KPUD) conducted a Regional Election in the District of Karo. This research is descriptive qualitative type. The results of observations and interviews by the author of the Karo district Election Commission and KESBANGPOL and Karo district LINMAS in connection with the 2018 Regional Head General Election, are that the two government agencies have coordinated the implementation of the Regional Head Election in Karo Regency starting from preparation, simulation title voting, carrying out political socialization, and increasing the participation of joint voters. Other coordination is facing vulnerability in elections, black campaigns and political money as well as coordination in efforts to create conducive situations and conditions in dealing with the 2018 elections. The impact makes the implementation of Regional Head Election in Karo district can run well, especially the regional head elections of 2018.
ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PILKADA 2018 DI SUMATERA UTARA Arifin Sihombing; Sutarto Sutarto; Besti Rohana Simbolon; Fendrikus Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As 2018 local election organizer, General Election Commissions (KPU) of North Sumatra plays an active role in succeeding of election activities and increases voter participation. This study aims at determining how the performance of The North Sumatera Provincial KPU in 2018. This research method is descriptive qualitative where data collected are in the form of words and images, not numbers as in quantitative research. This research was conducted in Medan at the Provincial KPU office and several agencies because the informants came from the party supporting both candidates for governor, Ombudsman, academic and KPU candidates. Based on the results of the study, the researchers conclude that, the North Sumatra Provincial KPU has served well and consistently in accordance with the tasks charged. From the eleven informants, eight have argued that the General Election Commission of North Sumatra Province already have a good category. One said the performance was classified as neutral, had done it but had not been significant in the quality difference from before. Two other informants said that it was not good because in some areas there was a re-election. General Election Commission of North Sumatra Province is not intervened by any party in carrying out their duties and in the dissemination of information such as socialization; it involves mass media so that the public knows all the stages. It has carried out its duties and functions in accordance with the provisions of the Election Law which have been designated as election organizers.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PLANNING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA BAPPEDA KOTA MEDAN Martinus Waruwu; Arifin Sihombing; Doli TMR Panjaitan
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur di kantor walikota Medan, dan apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem e-planning tersebut. pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. pada pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembagunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan sudah di kembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat juga memberikan kemudahan dan lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah dalam perencanaan sesuai dengan peraturan yang ada. lalu terkait infrastruktur yaitu untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan, dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Medan masih ada hambatan dalam pelaksanaanya yaitu OPD sering rotasi, jaringan internet juga kurang memadai, dan regulasi belum ada penggunaan secara resmi dalam peraturan walikota.
Co-Authors Beni Ginting Besti Rohana Simbolon Dedi Iswandi Doli TMR Panjaitan Eliman Ndruru Elinda Lase Fendrikus Laia Madin Silalahi Mardona Barus Martinus Waruwu Nusantara Ginting Renaldi Halomoan Silalahi Salpinus Ginting Simto FR Tampubolon Sutarto Sutarto