Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Fitra Oktoriny
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG Fitra Oktoriny; Nurlinda Yenti
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.326

Abstract

Pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Permenkum Ham nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Padang dijalankan dengan merujuk padaketentuan hukum yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diubah lagi pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021.Kajian tentang pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahasn penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptifyang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libararyresearch dengan analisis data secara kualitatif. Dengan melalui tahap-tahap dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Menkun Ham nomor 43 tahun 2021. Prosedur juga memperketat persyaratan untuk pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Hak asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas menetapkan bahwa bentuk pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan membuat pernyataan bahwa narapidana yang diberikan hak asimilasi akan mematuhi semua persyaratan asimilasi yang ditetapkan dan bersedia untuk tetap berada di rumah selama menjalani masa asimilasi. Pelaksanaan asimilasi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan hak integrasi yang dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi yang dijalankan di rumah dan bersamaan pengeluarannya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini lebih dikenal dengan sebutan asimilasi rumah.
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN KEPALO KOTO PADANG Fitra Oktoriny; silvia rosita
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v6i1.849

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Riskesdas mencatat, anak perempuan yang menikah pertama kali pada usia sangat muda, 10-14 tahun, cukup tinggi, jumlahnya 4,8 persen dari jumlah perempuan usia 10-59 tahun. Sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-19 tahun berjumlah 41,9 persen. Dengan demikian, hampir 50 persen perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun. Dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksinya, kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja (putri) yang kelak akan menikah dan menjadi orangtua. Kesehatan reproduksi yang prima akan menjamin generasi yang sehat dan berkualitas. Selain dampak reproduksi literasi keuangan sangat mempengaruhi pasangan muda. Semakin bertambah usia akan semakin baik literasi keuangan.Kata Kunci : pernikahan dini, kesehatan reproduksi, literasi keuangan
UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Fitra Oktoriny
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 1 No 1 Septembe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 bahwa Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukantindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi.Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakanlan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Jemmy, Marisa; Fitra Oktoriny; Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.438

Abstract

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosesdur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalanan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
Upaya Penanggulangan Pembakaran Lahan Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Oleh Unit ARFF (Airport Rescue And Fire Fighting) PT. Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Minangkabau Fitra Oktoriny; Tommy Pratama
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2025): Normatve: jurnal ilmiah hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The prohibition of land burning activities in the flight safety operation area (KKOP) of Minangkabau International Airport (BIM) West Sumatra has been expressly stated in international and national regulations, in international regulations it is regulated in Annex XIV concerning Aerodrome and national regulations prohibition and sanctions are regulated in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. The impact of this land burning has an impact on disrupting flight operational activities and causing material losses for airport managers and airlines as well as inconvenience for airport service users, but until now land burning activities are still ongoing. The formulation of the problem is How are the efforts, obstacles and ways to overcome obstacles in dealing with land burning in the flight safety operation area (KKOP) by the ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) unit of PT Angkasa Pura Indonesia Minangkabau International Airport, West Sumatra?The problem approach used is sociological juridical, meaning that researchers will study the applicable positive rules, then connect them with the reality or implementation that occurs in the field. The nature of this research is descriptive, meaning that it presents data in accordance with the facts in the field systematically and logically. The results of the study on efforts to overcome land burning in the flight safety operation area by the ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) unit of PT Angkasa Pura Indonesia Minangkabau International Airport are with non-penal efforts as follows: Patrol supervision and prevention of fire hazards by the ARFF unit, direct appeal to the community around the airport, socialization and understanding to the community regarding the impact and legal sanctions for land burning activities in the airport KKOP area and carrying out criminal efforts for perpetrators of land burning in the airport KKOP area, The obstacles faced are the social and economic conditions of the community, Lack of public understanding of the impact and legal sanctions for burning land in the BIM airport flight safety operation area (KKOP), Lack of active role from Government Agencies and the absence of criminal law sanctions for perpetrators of land burning around BIM airport. Efforts to overcome these obstacles are Improving the social and economic conditions of the community through the Corporate Social Responsibility (CSR) program, implementing socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for land burning activities in the BIM airport flight safety operation area (KKOP) on a scheduled basis, and encouraging the application of criminal sanctions for perpetrators of land burning in the BIM flight safety operation area (KKOP).
Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Negeri 08 Kampung Baru Kec. Kupitan Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Sijunjung (Studi kasus: LP /B/16/III/2023/SPKT/POLRES SIJUNJUNG) Fitra Oktoriny; Nuraini Nuraini
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2025): Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investigation is a series of investigator's actions in terms and according to the methods regulated in this Law to search for and collect evidence and with that evidence to shed light on the criminal act that occurred in order to determine the suspect. Law Number 35 of 2014 concerning the protection of women and children is one of the foundations and guidelines for law enforcers when acts of violence, specifically child abuse, occur. The crime of sexual abuse is a form of crime that is handled by investigators or the police, which precisely occurred in the Sijunjung area, the perpetrator was a teacher who had the heart to molest his own students. The formulation of the problem in this research is how to investigate criminal acts of sexual abuse committed by unscrupulous teachers against students at State Elementary School 08 Kampung Baru District. Kupitan at the Sijunjung Police PPA unit in the case study LP/B/16/III/2023/SPKT/Sijunjung Police, what are the obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse committed by unscrupulous State Primary School teachers?08 Kampung Baru District. Kupitan at the Sijunjung Police PPA unit in the case study LP/B/16/III/2023/SPKT/Sijunjung Police. What are the efforts to overcome obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse that occurred at state elementary school 08 Kampung Baru, Kec, Kupitan, in the PPA unit of Sijunjung Police, case study LP/B/16/III/2023/SPKT/Sijunjung Police. The method used in this research is a sociological juridical approach. The method of processing data in this research is through editing and coding. The results of the research obtained by the author are that the case began with a report from the victim's parents to the Sijunjung Police, followed by investigation, investigation, arrest, search, detention, examination of witnesses, victims and perpetrators and finally making an investigation report ( BAP). Obstacles in carrying out investigations include difficulty in getting witnesses, difficulty in getting information from victims and inadequate supporting facilities. Efforts that can be given are increasing the role of the police in public awareness through counseling or socialization among the community about the importance of the role of witnesses related to criminal acts of sexual abuse against children and it is hoped that there will be cooperation with internal parties such as parents in investigating criminal acts of sexual abuse as well as improving facilities and infrastructure in each area. schools in the Sijunjung area.
Co-Authors Marisa Jemmy Nuraini Nuraini Nurlinda Yenti Silvia Rosita Tommy Pratama Yunimar