Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Progressive Law Review
Nurlinda Yenti
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG Fitra Oktoriny; Nurlinda Yenti
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.326

Abstract

Pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Permenkum Ham nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Padang dijalankan dengan merujuk padaketentuan hukum yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diubah lagi pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021.Kajian tentang pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahasn penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptifyang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libararyresearch dengan analisis data secara kualitatif. Dengan melalui tahap-tahap dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Menkun Ham nomor 43 tahun 2021. Prosedur juga memperketat persyaratan untuk pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Hak asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas menetapkan bahwa bentuk pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan membuat pernyataan bahwa narapidana yang diberikan hak asimilasi akan mematuhi semua persyaratan asimilasi yang ditetapkan dan bersedia untuk tetap berada di rumah selama menjalani masa asimilasi. Pelaksanaan asimilasi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan hak integrasi yang dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi yang dijalankan di rumah dan bersamaan pengeluarannya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini lebih dikenal dengan sebutan asimilasi rumah.
LAW ENFORCEMENT FOR THE DESTRUCTION OF THE CULTURAL HERITAGE BUILDING EMA IDHAM’S HOUSE IN WEST SUMATRA Nurlinda Yenti; Netra Meldi
Progressive Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i2.294

Abstract

The investigation into the destruction of Ema Idham's heritage building by PPNS at BPK West Sumatra is governed by Article 66 Paragraph (1) of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. It states that everyone is prohibited from damaging cultural heritage, whether in whole or in part, from the unit, group, or original location. The research questions are: 1) How is the investigation of the criminal act of destroying Ema Idham's cultural heritage building by PPNS at BPK West Sumatra conducted? 2) What are the obstacles faced during the investigation of this crime? 3) What efforts are being made to overcome these obstacles? This study uses a sociological-legal approach and a descriptive method. The findings are: 1) The investigation met the elements of the crime of destroying cultural heritage, but legal proceedings faced challenges because the Padang District Court canceled the suspect’s status through a pre-trial decision. 2) Obstacles include limited witnesses, investigator capabilities, and PPNS officials at BPK West Sumatra. 3) To address these issues, efforts include increasing community awareness to gather witnesses, enhancing cooperation among PPNS officials, and improving capacity through training and discussion forums.
Co-Authors Fitra Oktoriny Netra Meldi