Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Relevansi Ekowisata Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Konservasi Alam Sabowo, Hudi Karno; Purwanto, Purwanto; Saryana, Saryana
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v21i1.5096

Abstract

Ecotourism is the empowerment of a sustainable tourism sector by utilizing the gifts of ecosystems and the existence of culture in natural habitats. Taking advantage of biodiversity. by paying attention to the concept of nature conservation and the surrounding environment. Ecotourism, as part of the tourism sector, is a leading sector globally which is used as a source of the nation's and state's economy which continues to be developed and needs to be improved. Considering the socio-economic aspect, the tourism sector is proven to be able to contribute to increasing income starting at the community level, opening and expanding employment opportunities, to increasing income for the government and increasing the country's foreign exchange, because through the tourism sector it has grown new businesses by encouraging regional economic development in the form of various kinds of entrepreneurship in the surrounding community. The research method carried out in scientific writing here uses normative juridical methods. Namely legal research through library study by examining predetermined library materials or sources accompanied by other secondary data, with an emphasis on problems related to the research topic. The research concluded that the concept of ecotourism development cannot be separated from the connection or relevance of local governments in managing and utilizing local communities. As stated in the regional autonomy policy. The obstacles are the lack of management and the lack of supporting capacity of the local community. Therefore, the successful use and management of ecotourism destinations is a collective responsibility, not only the burden of the government, but also local communities and managers. So that all these lines communicate with each other, facilitated by the regional or central government. Furthermore, it provides information on the importance of preserving natural resources, including the existence of diverse biodiversity, flora and fauna. So that the natural principles inherent in ecotourism can be sustainable and develop well.
KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA CRUDE PALM OIL DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR Sabowo, Hudi Karno; Irianto Legowo, Mig; Purwanto, Purwanto
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.403

Abstract

Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meingkatnya harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak mentah dunia. Situasi itulah yang mendorong meningkatnya ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional sehingga memicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO terhitung sejak 28 April 2022. Namun tidak lama kemudian yakni tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor CPO telah dicabut kembali seiring dengan kembali melimpahnya pasokan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya penurunan harga minyak goreng serta pertimbangan banyaknya pekerja yang terlibat dan bekerja pada industri kelapa sawit. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yakni menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam situasi problematis, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dengan menciptakan stake holder berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan secara umum di masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak di pasaran.
Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia Sabowo, Hudi Karno; Saryana, Saryana
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1250

Abstract

Komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan iklim investasi yang kondusif ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 4 Mei 2021 yang tertuang dalam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanaman Modal. Untuk mewujudkan program tersebut, penanaman modal memerlukan peran aktif dengan pengawasan, termasuk penyelesaian kendala terkait dunia usaha dan pelaksanaan usaha oleh Satgas Percepatan Penanaman Modal yang telah dibentuk dan diluncurkan oleh pemerintah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam karya ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menghasilkan suatu rumusan dimana penyusunan peta proyek strategis yang dilakukan pemerintah dibarengi dengan kajian informatif yang komprehensif mengenai studi kelayakan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga investor akan mendapatkan sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news) dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, pemerintah hendaknya memberikan peraturan atau kebijakan paten, mulai dari perizinan, serta ketersediaan lahan dan kepastian hukum, tanpa mengurangi keberpihakan pihak-pihak tertentu.