Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Urology Inicio Legis : Jurnal Hukum
Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu
Division of Urology/Department of Surgery, Faculty of Medicine/Gadjah Mada University, Sardjito General Hospital, Yogyakarta.
Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EVALUATION OF TENCKHOFF CATHETER INSERTION USING OPEN SURGERY IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS Nugroho, Indra Bayu; Singodimedjo, Prawito; Indrawarman, Indrawarman
Indonesian Journal of Urology Vol 23 No 1 (2016)
Publisher : Indonesian Urological Association

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32421/juri.v23i1.182

Abstract

Objective: To evaluate the dysfunction rate of Tenckhoff catheter insertion for end stage renal disease patients at Sardjito General Hospital Yogyakarta. Material & method: Data were collected from medical record retrospectively for all chronic kidney disease (CKD) patients underwent continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), by open surgery at Sardjito General Hospital Yogyakarta, from January 2010 until Desember 2013. The cause of CKD and dysfunction rate was studied. Data was analyzed using SPSS ver 18.0 (IBM corp, USA). Results: There were 43 CKD patients underwent Tenckhoff cateter placement using open surgery. Tenckhoff catheter dysfunction was found in 11.7% patients. Disfunction was caused by blockage of the catheter by omentum (6.9%) and catheter migration (4.8%). Peritonitis complication was found in 2.3% patients. The cause of CKD at Sardjito General Hospital Yogyakarta was diabetes mellitus (53.5%), hypertension (44.2%), and glomerulonefritis (2.3%). There were no correlation of dysfunction rate with gender and the cause of CKD. Conclusion: Tenckhoff catheter placement by open surgery at Sardjito General Hospital Yogyakarta have good outcome.
Tinjauan Kritis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Perspektif Penguatan Fungsi kelembagaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia nugroho, Indra bayu
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.25880

Abstract

Keberadaan DPD sebagai konsep baru dalam lembaga perwakilan dan legislasi Indonesia merupakan suatu hal yang sangat baik dan progresif karena dapat menjadikan sistem perwakilan di Indonesia menjadi tidak hanya menitikberatkan pada sisi Politik belaka dengan adanya DPR namun juga mengakomodir prinsip perwakilan rakyat murni. Selain itu keberadaan DPD juga menjadi jalan agar suara daerah menjadi lebih diperhatikan.  Namun, fakta normatif menunjukkan bahwa keberadaan DPD belum dapat mewujudkan semua harapan tersebut mengingat kewenangan yang diberikan kepada DPD sangalah terbatas. DPD juga cenderung hanya menjadi sebuah lembaga tanpa fungsi dalam sistem ketatanegeraan Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan suatu konsep perwakilan yang ideal dengan memperkuat fungsi dan kewenangan DPD. Selain itu, hal ini juga untuk mempertegas sistem perwakilan atau parlemen Indonesia apakah menggunakan sistem bikameral atau unikameral mengingat dalam sistem bikameral harus terdapat kesetaraan dalam dua lembaga legislatif.
Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi Nugroho, Indra Bayu; Zubaba, Bagaz; Arivia, Cinta Tarisa; Sahrin, Alfi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27625

Abstract

ABSTRAKFast-Track Legislation merupakan konsep legislasi cepat yang telah diterapkan di beberapa negara, konsep ini memungkinkan suatu Undang-Undang di Parlemen untuk dibahas dan disahkan secara lebih cepat dibandingkan dengan Undang-Undang biasa. Dinamika legislasi cepat di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui adanya Perppu, namun sejatinya secara hakikat menggunakan Perppu sebagai legislasi cepat adalah suatu penyimpangan ketatanegaraan karena Perppu digariskan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan, sehingga dibutuh fast-track legislation untuk mengakomodir konsep legislasi cepat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah usulan teoritis penetapan legislasi cepat secara normatif menggunakan metode fast-track legislation. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada adanya studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep fast-track legislation dapat diterapkan dengan mengakomodirnya dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ABSTRACTSeveral nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. The establishment of a Perppu has really allowed Indonesia to execute the dynamics of quick legislation; nevertheless, utilizing a Perppu as fast legislation is essentially a constitutional deviation, as the constitution established the Perppu's response to emergencies Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. Fast-track legislation is required to accommodate the concept of fast legislation in Indonesia, even though the dynamics of fast legislation have actually been implemented through the existence of a Perppu. In essence, using a Perppu as fast legislation is a constitutional deviation because the Perppu was outlined by the constitution to respond to emergencies. The theoretical suggestion for normative quick legislation establishment through the fast-track legislative approach is the goal of this research. This scientific work was written using a normative legal research method with a literature study focus. The study's conclusion is that the law governing the creation of legislative regulations can incorporate the idea of fast-track legislation.
PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nugroho, Indra Bayu; Amiliya, Amiliya; Nugroho, Lucky Dafira
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.29959

Abstract

Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak  kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum 
Co-Authors Amiliya, Amiliya Arivia, Cinta Tarisa Indrawarman Soeroharjo Lucky Dafira Nugroho Prawito Singodimedjo Sahrin, Alfi Zubaba, Bagaz