Garuda - Garba Rujukan Digital

Services and Development of Social Services of Semarang Regency in Handling With the Social Welfare Problems of Abandoned Children Ridho Pakina; Yulies Tiena Masriani
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

This paper aims to describe the factors that cause children to be neglected, as well as the impact experienced by children who are neglected. The formulation of the problem, how is the service and guidance of the Semarang Regency Social Welfare Service in handling neglected children with social welfare problems and what are the obstacles and solutions to services and guidance in handling neglected children with social welfare problems. Research This research is a qualitative research that produces qualitative data. The data used in this study is primary data by conducting interviews and secondary data from books, journals and laws and regulations. From the results of the analysis of research findings, it can be seen that abandoned children tend not to be easy to communicate with, children tend not to want to be fostered, family motivation towards children is still lacking. The existence of abandoned children is caused by poverty, personality deviations, and internal and external factors of the child. They have their own way of life. Therefore, to overcome the problem of neglected children, it is necessary to empower potential sources of social welfare through Private Welfare Institutions/stakeholders, religious leaders, community leaders, community social workers, academics in an integrated, synergistic, collaborative and sustainable manner. The limitations of human resources and infrastructure at the Semarang Regency Social Service Office, especially the absence of a halfway house, need special attention from the Semarang Regency Regional Government.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Melty Shabrinna Putriyadi; Yulies Tiena Masriani
Notary Law Research Vol 3, No 2 (2022): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v3i2.3406

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang telah membeli tanah dari pihak penjual, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut dibuat oleh PPAT. Sedangkan di lapangan, masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta jual beli tanah yang dibuat di bawah tangan, mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, dan untuk mengetahui dan menganalisia pertimbangan hakim tentang jual beli tanah dengan akta di bawah tangan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Grt. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif , spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), setelah data terkumpul akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Apabila dianalisis dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, maka meskipun jual beli tersebut dilakukan secara dibawah tangan, hal tersebut tidak dapat menjadi penyebab atau suatu permasalahan bagi pembeli, khususnya dalam kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari jual beli tersebut. Namun perjanjian ini tidak dapat digunakan untuk mengubah data kepemilikan tanah. Majelis hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi penggugat guna mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan bangunan rumah yang penggugat beli dari tergugat. Hal tersebut juga dikarenakan penggugat mampu membuktikan semua dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Nopemer 2015, untuk melihat objek sengketa, sehingga dengan berbagai pertimbangan akhirnya majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Kata Kunci : akta, di bawah tangah, jual beli, perlindungan hukum, tanah.

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TIMOR AMARASI DI DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG Delila Siki; Yulies Tiena Masriani
Notary Law Research Vol 3, No 1 (2021): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v3i1.3395

Hukum adat mengatur tingkah laku masyararakat adat dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (unstatuta law), sedangkan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (statuta law).Mengenai pengertian hukum waris barat atau perdata atau disebut juga waris BW (Burgerlijk Wetboek),Dalam hal pewarisan, masyarakat suku Timor Amarasi mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta warisan. Biasanya harta warisan yang dibagi berupa bidang-bidang tanah dan hewan ternak yang ditinggalkan si pewaris.Penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris, pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Adat.Aspek empirisnya adalah menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuui kedudukan perempuan dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi.Hasil penelitian ini menunjukan pada kedudukan perempuan dalam pewarisan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi dia bisa diberikan bagian oleh anak laki-laki. Perempuan bisa mendapatkan uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan, namun pemberian itu hanya sebatas untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki. Jadi tanah tersebut tidak bisa dijual oleh anak perempuan ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa peggunaan di Desa Soba Kecamatan Amarasi yang menggunakan Adat Timor memiliki pembagian waris yang berbeda dengan hukum waris Perdata/Nasional. Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan Timor Amarasi tidak dianggap sebagai ahli waris. Hanya anak laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima warisan peninggalan orangtua. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemberian dari anak laki-laki yang tidak dapat dikatakan sebagai hak karena tidak dapat dituntut. Kata Kunci : Hukum Adat, Warisan, Hukum Waris BW, Hak Perempuan, AdatTiimor, Desa Soba, Amarasi.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA Khishtin Thonia Zamrud; Yulies Tiena Masriani
Notary Law Research Vol 4, No 1 (2022): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v4i1.3421

Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, tapi juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Permasalahan ”Bagaimana prosedur yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan? Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan Tindak Pidana dalam pembuatan akta otentik? Apakah terhadap pidana tersebut aktanya menjadi terdegradasi?” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dalam pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan, untuk mengetahui dan mengalisis tanggungjawab notaris yang telah melakukan tindak pidana, untuk mengetahui dan menganilisis status akta otentik akibat pidana tersebut akibat pemalsuan akta tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat diskriptif analitis, pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah: Prosedur dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi kesalahan adalah dengan menerapkan asas kecermatan, menjalankan jabatan dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur - unsur tindak pidana dan memenuhi unsur - unsur kesalahan. Akta yang di dalamnya terdapat tindak pidana pemalsuan, tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum dan terdegradasi otentitasnya sebagai alat bukti karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian. Kata Kunci : Notaris, pemalsuan akta, tanggungjawab, tindak pidana

Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Yulies Tiena Masriani
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.6092

This research has the objective of making a comprehensive interpretation of the relation of Islamic law in maqashid sharia to the foundation of Indonesian law, namely Pancasila. The research method is normative juridical with descriptive research characteristics. The results showed that Maqashid sharia Asy-Syatibi contains 5 general principles or kulliyat al-khamsah namely: (1) Preserving religion, (2) Preserving the Soul, (3) Preserving the Intellect, (4) Preserving the Offspring, and (5) Preserving the Property . Pancasila is basically an implementation of maqashid sharia values which are the core of Islamic teachings. There is also no content and content of Pancasila that harms the primary principle of maqashid sharia to bring benefit and distance from harm. Pancasila and maqashid sharia have a similar vision relationship to create a good life order for humans. The implementation of maqashid sharia in each of the precepts in Pancasila is included in Maslahat al-kulliyah, namely maslahat that returns to all people in the form of goodness and benefits, namely protecting the people from division. If Pancasila is viewed from the perspective of maqashid sharia, then maqashid can contribute related to development (things that bring goodness) in every precept. Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya pemaknaan secara komprehensif terkait relasi hukum islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni pancasila. Adapun metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah Asy-Syatibi mengandung 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah yakni : (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam pancasila termasuk dalam Maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan. Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search