Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal
M. Gaussyah
Fakultas Hukum
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAYANAN POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP LAPORAN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT YANG BELUM MELAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 Nabila Novara; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk menjelaskan pelayanan Polresta Banda Aceh terhadap laporan yang diajukan oleh masyarakat yang belum melakukan vaksinasi Covid-19, menjelaskan kesesuaian tindakan Polresta Banda Aceh yang mensyaratkan sertifikat vaksin sebagai dasar pelaporan dengan hukum positif di Indonesia, dan menjelaskan pemenuhan hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum di masa pandemi Covid-19 oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Polresta Banda Aceh dengan cara menolak laporan dugaan upaya pemerkosaan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 25 Tahun 2009, Perkapolri No. 14 Tahun 2011, serta misi dan motto dari SPKT Polresta Banda Aceh. Selain itu, tindakan Polresta Banda Aceh yang mensyaratkan sertifikat vaksin sebagai dasar pelaporan, tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur keadaan pandemi, seperti Perpres No. 14 Tahun 2021, Imendagri No. 48 Tahun 2021, dan Surat Edaran Menpan RB No. 21 Tahun 2021. Di sisi lain, tindakan tersebut juga telah mengenyampingkan hak-hak yang dimiliki korban ketika berhadapan dengan hukum. Disarankan kepada Polri untuk mencari solusi ketika dihadapkan oleh situasi darurat seperti pandemi, semisal menyuruh korban menempuh mekanisme pelaporan via telepon atau online. Kemudian, bagi pemerintah atau pembuat regulasi, diharapkan dapat menciptakan peraturan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.
Aceh’s Government Role Implementation in Overcoming Emergency of Natural Disaster and Outbreak of Diseases M. Gaussyah; Mirja Fauzul Hamdi; Ahmad Mirza Safwandy
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.30312

Abstract

This article addresses how to implement the Government of Aceh's role in resolving emergency circumstances resulting from natural and man-made disasters. As a strategy for addressing the post-disaster effects in Aceh, it is essential to implement regulations and policies that anticipate emergency circumstances and disaster emergencies. Aceh has a high risk of natural and man-made disasters, necessitating the active participation of the Aceh government and the entire community in anticipating and mitigating these risks. The Government of Aceh must be able to carry out its responsibilities successfully and efficiently, particularly in emergency situations. This can be achieved through the development of swift, accurate, solution-oriented, and responsive legislation. Decentralization of affairs and authority from the centre to the regions to formulate regulations and policies according to regional interests are supporting factors for the Aceh Government's role in dealing with disaster emergencies, while the absence of regulations that give direct authority to the Aceh Government to compile practical regulations and policies in dealing with emergency situations are inhibiting factors.
Co-Authors Ahmad Mirza Safwandy Mirja Fauzul Hamdi Nabila Novara