Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal
Mirja Fauzul Hamdi
Fakultas Hukum
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH M. Faza Adhyaksa; Mirja Fauzul Hamdi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan Pergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA. 
Aceh’s Government Role Implementation in Overcoming Emergency of Natural Disaster and Outbreak of Diseases M. Gaussyah; Mirja Fauzul Hamdi; Ahmad Mirza Safwandy
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.30312

Abstract

This article addresses how to implement the Government of Aceh's role in resolving emergency circumstances resulting from natural and man-made disasters. As a strategy for addressing the post-disaster effects in Aceh, it is essential to implement regulations and policies that anticipate emergency circumstances and disaster emergencies. Aceh has a high risk of natural and man-made disasters, necessitating the active participation of the Aceh government and the entire community in anticipating and mitigating these risks. The Government of Aceh must be able to carry out its responsibilities successfully and efficiently, particularly in emergency situations. This can be achieved through the development of swift, accurate, solution-oriented, and responsive legislation. Decentralization of affairs and authority from the centre to the regions to formulate regulations and policies according to regional interests are supporting factors for the Aceh Government's role in dealing with disaster emergencies, while the absence of regulations that give direct authority to the Aceh Government to compile practical regulations and policies in dealing with emergency situations are inhibiting factors.
Co-Authors Ahmad Mirza Safwandy M. Faza Adhyaksa M. Gaussyah