<![CDATA[AbstractProperty owned by the debtor which has been declared bankrupt by the court, based on Article 1131 Indonesia Civil Code will be gathered as bankruptcy estate and used for repayment of all debts. Article 60 Paragraph (2) Regulation 37/2004 regulates in the event that the collateral object is successfully executed by a separatist creditor during the 2 months period, if then there are privileged creditors such as tax and workers’ wage whom asks for a share of the sales, the creditor is obliged to provide whereas the collateral good isn’t always sufficient to settle the related separatist creditor's bill. In practice, judges often issue discretion to achieve justified distribution of bankruptcy estate. Therefore, there’s a need for legal certainty regarding rights of the sale of collateral goods by separatist creditors, and legal remedies the preferred creditor can use to get their rights. Keywords: Structured Creditor Principle; Preferred Creditor; Miscellaneous Lawsuit. AbstrakSegala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan untuk pelunasan atas segala utangnya. Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur dalam hal benda jaminan berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis selama masa 2 bulan tersebut, jika kemudian terdapat kreditor yang diistimewakan seperti pajak dan buruh yang meminta bagian dari hasil penjualan tersebut maka kreditor separatis wajib memberikan. Di lain sisi, belum tentu benda jaminan tersebut cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis terkait. Pada prakteknya, hakim seringkali mengeluarkan diskresi supaya pembagian harta pailit memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terkait hak atas hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen untuk mendapatkan haknya. Kata Kunci: Prinsip Structured Creditor; Kreditor Preferen; Gugatan Lain-Lain.]]>
