Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Iqbal Tanjung
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5135

Abstract

Masalah sosial sangat menunjang terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan penelitian terkait masalah-masalah sosial yang sering menjadi penyebab timbulnya peristiwa pidana sebagai upaya pencegahan.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Edukasi Tentang Yuridis dan Psikososial Kepada Masyarakat Jati Agung) Rimanto Rimanto; Sumarni .; Desy Amalia; Iqbal Tanjung
Bagimu Negeri Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52657/bagimunegeri.v6i2.1878

Abstract

Pernikahan dini adalah pernikahan di usia muda. Indonesia sudah memiliki UU No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batas usia minimum bagi warga negara untuk menikah. Faktanya, masih banyak pemuda dan pemudi yang menikah sebelum usia 19 tahun. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Sosialisasi dan Ilmu Perpustakaan dan tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait perkawinan anak. Anak-anak merupakan populasi yang dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, kemampuan anak untuk bertahan dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah berpindah dari pengaruh baik menjadi buruk. Perkawinan anak merupakan fenomena sosial utama di Indonesia. Karena jumlah perkawinan anak yang tinggi, negara kehilangan produktivitas yang signifikan karena konsekuensi dari generasi anak yang menikah. Selain itu, hal ini menyebabkan negara memiliki masa depan yang berkurang karena ketidakmampuan untuk menghasilkan warga negara yang lebih produktif. Pemahaman yang lebih luas tentang perlindungan anak ini tercapai berkat hasil yang dihasilkan oleh layanan ini.
The Status of Children Born Out of Wedlock in Relation to Guardianship and Inheritance Post-Constitutional Court Decision Desi Amalia; Sumarni Sumarni; Iqbal Tanjung; Tajul Muttaqin
Jurnal Hukum Replik Vol 14 No 1 (2026): Jurnal Hukum Replik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/21knvb38

Abstract

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has brought significant changes to the legal status of children born out of wedlock, particularly concerning guardianship and inheritance rights. This study aims to analyze the juridical implications of the decision on the civil rights of children born out of wedlock, especially in terms of guardianship and inheritance. The research employs a normative juridical method with a legislative and judicial decision approach, complemented by analysis of legal doctrines and relevant case studies. The findings indicate that following the Constitutional Court ruling, children born out of wedlock who can demonstrate biological ties to their fathers through scientific and technological evidence and/or other legally recognized proofs, are entitled to recognized civil rights, including guardianship and inheritance rights. Nevertheless, practical implementation continues to face challenges, primarily regarding the proof of biological relationships and social acceptance. Therefore, there is a need for regulatory harmonization and a more progressive understanding by law enforcement officers in upholding the rights of children born out of wedlock post-Constitutional Court ruling.Keywords: Children born out of wedlock, guardianship, inheritance, Constitutional Court decision, civil rights.