Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Potensi Pelita Kota Journal Jurnal Archipelago
Ronaldy Lovina
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN PERENCANAAN WILAYAH KEPULAUAN DALAM INTERPRETASI HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN WILAYAH Ronaldy Lovina
JURNAL PELITA KOTA Vol 3 No 2 (2022): JURNAL PELITA KOTA, AUGUST 2022
Publisher : Karimun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/pelita.v3i2.557

Abstract

Abstract Regional spatial management is regulated as a guideline in preparing a synchronous and integrated sustainable development program between planning documents. The Planning Documents can be in the form of Regional and City Planning Documents as well as Zoning Planning Documents for Water Areas and Small Islands, in addition to being included in documents that regulate development program plans such as Long-Term, Medium-Term Development Planning Documents and Work Plans for each Instasi/ Institution. In the preparation of the Planning Document whose output is in the form of laws and regulations, namely in the form of Government Regulations, Presidential Regulations and Regional Regulations. The preparation of the Planning Document and its legalization process is guided by the law and planning administration. The existing planning administration law has provided room for movement and guidelines that can provide direction in making a decision on the content of regional planning documents (space, land and sea). After understanding the legislation which is a regional planning law, the author wants to analyze and examine its substance. Keywords: Legal; Administration; Regional; Planning Abstrak Pengelolaan ruang kawasan diatur sebagai pedoman di dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan yang sinkron dan terintegrasi antar-inter dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut dapat berupa, dokumen perencanaan wilayah dan kota serta dokumen perencanaan zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil, selain itu termasuk ke dalam dokumen yang mengatur rencana program pembangunan seperti dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan rencana kerja pada masing-masing Instasi/Lembaga. Didalam penyusunan dokumen perencanaan yang outputnya berupa peraturan perundangan yakni berupa peraturan pemerintah , peraturan presiden maupun peraturan daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan proses legalisasinya berpedoman kepada hukum dan administrasi perencanaan. Hukum adminsitrasi perencanaan yang ada telah memberikan ruang gerak dan pedoman yang dapat memberikan arahan di dalam membuat suatu keputusan tentang muatan dokumen perencanaan wilayah (ruang, darat dan laut). Setelah memahami peraturan perundangan yang merupakan hukum perencanaan wilayah, penulis ingin menganalisis dan mengkaji substansinya. Kata Kunci: Hukum, Administrasi, Perencanaan, Wilayah, Kepulauan
KAJIAN KONSEPSI PENGEMBANGAN ZONA EKONOMI MARITIM DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU Ronaldy Lovina
Jurnal Potensi Vol. 3 No. 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/jpot.v3i2.1216

Abstract

Islands located and scattered in the Riau Archipelago Province must be built evenly and proportionally so as not to cause inequality in growth. Therefore, it is necessary to have a conception of coastal area development based on archipelego. The results of the Location Quotion analysis in each region, there is a dominance of 9 (nine) superior/base sectors in the Batam Bintan and Karimun areas as well as in Tanjungpinang City (BBK) and 10 (ten) leading/base sectors in the Natuna Anambas and Lingga areas ( NAL) which is the main source of regional income based on Gross Regional Domestic Revenue (GRDP) for business fields. By looking at the direction of development and development orientation, it is necessary to build an economic system that can focus development on the maritime sector, agriculture sector, agropolitan and agro-industry as well as the marine and fisheries sector. With the treatment of an island-based development system, the two KSN and NAL areas will be able to synergize with each other. Based on that, the pattern of regional development in terms of policy and the results of the Location Quontient statistical analysis, the concept of development can be applied to the concept of Maritime Economic Development
Kajian Pengembangan Kawasan di Tepian Air dan Pesisirnya Ronaldy Lovina
Jurnal Archipelago Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i1.21

Abstract

Terjadinya ketimpangan pembangunan diakibatkan oleh pembangunan yang kurang merata, hal ini disebabkan oleh aksessibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata sehingga membuat minat investasi berkurang. Menjangkau tujuan yang diinginkan memerlukan ketepatan jadwal keberangkatan armada transportasi dan tentunya akan ditentukan juga oleh potensi yang dapat di eksploitasi dan dieksplorasi. Jika dilihat dari luasnya wilayah Kepulauan Riau dengan luas laut 98 % yang memiliki 2.025 pulau maka ini menjadi tantangan didalam mengembangkan kawasan sehingga perlu dilakukan penataan kawasan tepian air dan kawasan pesisirnya, terutama yang jauh dari kepadatan penduduk atau perkotaan. Dengan dilakukan re-develompent kawasan pesisir yang memiliki produksi unggulan utama dibidang kelautan dan perikanan, maka akan memberikan multiplier effect kepada masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh minat dan investasi dibidang sumber daya kelautan dan perikanan. Maka model kota pantai yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan kondisi bentang alam yang ada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka dengan demikian kota berbasis kepulauan dan perairan akan menjadi penyeimbang terhadadap wilayah daratan yang sudah tumbuh sejak lama.
Kajian Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi) Yang Disinergikan Dengan Pembangunan Jalur Hijau Di Kota Tanjungpinang Ronaldy Lovina
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.42

Abstract

Upaya untuk mewujudkan kota tangguh memerlukan pembangunan yang berorientasi berkelanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan itu telah diatur didalam rencana tata ruang Kota Tanjungpinang yang telah dilingkupi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini sesuai dengan 17 komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Agenda 2030. Salah satu yang menjadi perhatian di perkotaan adalah pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan utilitas kota yang bersinergi dengan pembangunan lingkungan yaitu dengan tetap melakukan optimalisasi pembangunan ruang terbuka hijau disepanjang jaringan jalan. Pelaksanaan Kajian Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi) yang disinergikan dengan Jalur Hijau di Kota Tanjungpinang metode yang digunakan adalah studi lapangan, pendekatan lingkungan, pendekatan kualitatif, dan studi pustaka. Ini semua bertujuan agar dapat memperoleh sumber data yang maksimal terhadap kondisi dan dampak positif atau negatif terhadap pembangunan infrastruktur, utilitas yang berada pada area dan lokasi yang sama. Fenomena yang terjadi adalah pembangunan jaringan utilitas berada pada bagian jalan namun dengan menggunakan model jaringan udara sehingga keberadaannya menyebabkan tanaman atau pohon-pohon pelindung dipangkas untuk menghindari jaringan kabel (telekomunikasi, listrik dan sejenisnya). Akibatnya pohon akan condong dan bahkan akan tumbang pada suatu waktu dan pada angin kuat sehingga berdampak kepada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Berkenaan dengan itu maka pembangunan infrastruktur harus sejalan agar manfaat pohon dan fungsi lindung dapat berfungsi dengan baik.
KAJIAN KONEKTIFITAS ANTAR PULAU DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU Ronaldy Lovina
Jurnal Potensi Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/jpot.v2i2.1013

Abstract

Human civilization is caused by a nomadic life from one place to another with the aim of finding a decent life. By moving a person or group of people will add to the association, so that will make the way of life more advanced. So that an area is formed and supporting facilities and infrastructure are built to meet the needs. Due to the density of an area due to human development and increasing needs, it is necessary to find new arable land, land needs such as agriculture, education, industry and others. The location sought is usually seen from a strategic location such as close to the river or the coast. In areas characterized by islands, life generally begins at the edge of the coast or waters because it can provide convenience in meeting food needs such as marine and fishery activities and the results are also easier to market. Regional development in the coastal area with the aim of gaining access to each area will have an impact on the trade system between regions, regions and countries. To accelerate the development and trade system in the archipelagic region in the current era of globalization, what is really needed is accessibility and an integrated transportation system, both land, sea and air transportation, so that it can improve connectivity or assemble islands to knit the country so that an archipelagic region is developed and capable of being developed. compete in the era of globalization. The availability of smooth, safe and comfortable transportation facilities and infrastructure to facilitate the movement of each person or group so that it has an impact on regional development and can reduce disparities between regions in the Negeri segantang lada.
Co-Authors