Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Hukum Bisnis
Ramadhan Putra Gayo
Universitas Deli sumatera
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE Ramadhan Putra Gayo
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.2505

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money dan mengetahui penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder, data dianalisis dengan kualitatif. Hasil peneltian menjawab bahwa Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi;meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan pengawasan dan regulasi yang tepat serta mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran
DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE Ramadhan Putra Gayo
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2584

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money dan mengetahui penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder, data dianalisis dengan kualitatif. Hasil peneltian menjawab bahwa Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi;meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan pengawasan dan regulasi yang tepat serta mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran
MENGENAL INVESTASI DARI SUDUT PANDANG EKONOMI DAN HUKUM Ramadhan Putra Gayo
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i2.304

Abstract

Investasi adalah pengorbanan sekarang untuk keuntungan masa depan. Peluang investasi perlu ditingkatkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Berinvestasi dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan koridor Islam. Bagi investor muslim, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang harus diperhatikan, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu aspek moral spiritual. Dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan untuk menyaring kegiatan ekonomi yang dilarang dalam investasi Islam. Islam sangat menganjurkan investasi, namun tidak semua bidang usaha diperbolehkan untuk berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang memberlakukan pembatasan-pembatasan kegiatan mana yang halal dan haram untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol masyarakat dari kegiatan yang merugikan masyarakat.
Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang: Early Marriage and Its Impact on the Divorce Rate in Sei Mencirim Village, Deli Serdang Regency Nindy Aulia Pratiwi; Ramadhan Putra Gayo
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 04 (2026): Call for Papers Juli 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i04.9080

Abstract

Early marriage is still prevalent in Sei Mencirim Village and is influenced by various social, economic, and cultural conditions, as well as legal enforcement. This study aims to analyze the factors driving early marriage, its implications for divorce vulnerability, and the implementation of Law Number 16 of 2019. The study used an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Sunggal District Office of Religious Affairs (KUA), traditional leaders, and purposively selected parents. Secondary data were sourced from KUA documentation, laws and regulations, and related literature. Data were analyzed qualitatively and tested through source triangulation. Economic limitations, low education, cultural pressures, premarital pregnancy, and suboptimal legal prevention influence early marriage. KUA documentation shows 36 marriages involving prospective brides and grooms under the age of 19 during the period 2022–2024. These factors are interrelated and increase the vulnerability of household conflict due to the psychological, social, and economic unpreparedness of couples. The implementation of the minimum marriage age has not been fully supported by legal education, data collection, and inter-institutional coordination. Early marriage does not automatically lead to divorce, but it can increase vulnerability. Prevention requires increased access to education, economic empowerment, reproductive health education, strengthening the role of families, and coordination between village governments, the Religious Affairs Office (KUA), schools, community health centers (Puskesmas), and community leaders.
Co-Authors Nindy Aulia Pratiwi