Asmini Asmini
Universitas Samawa Sumbawa Besar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISA KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI DI MASA PANDEMI COVID- I9 ( STUDI PADA KANTOR DESA LABUAN BADAS SUMBAWA ) Asmini Asmini; Ismawati Ismawati; Wahyu Haryadi; Subhan Purwadinata
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2321

Abstract

The legal protection of the PP police unit in controlling street vendors (PKL), while the author chose this title because until now the PP Satpol policy is mainly related to controlling street vendors, it still feels lacking due to several factors. The main problem in the article is to discuss how the duties and roles of the Satpol PP (Pamong Praja Police) functions are, then followed by law enforcement of the Satpol PP in controlling street vendors (PKL). The conclusion from the discussion discussed is that the SatPol PP includes the role of law enforcement in the police unit in controlling street vendors. In carrying out the duties of the Satpol PP, among others, is carrying out environmental order by carrying out. Supervision by Satpol PP in Controlling Street Vendors. The supervision carried out by the Satpol PP officers is that the Satpol PP officers carry out patrols. The practice carried out by street vendors in using public facilities is very disturbing to other people, especially pedestrians. The sidewalk, a place that should be used by pedestrians to walk, is misused by street vendors to sell, so pedestrians walk on the highway and cause congestion. The practice disturbs a lot of people causing congestion and chaos on the Road. The methodology used in this research is normative research, which will use a descriptive type of research with a normative juridical approach, based on applicable laws and regulations.
UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA Marisa Sutanty; Asmini Asmini; Elly Karmeli; Suprianto Suprianto; Roos Nana Sucihati
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2324

Abstract

Pembangunan sektor ekonomi suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk di perjuangkan, mengingat pembangunan ekonomi merupakan. salah satu indikator untuk mengukur pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, Salah satu sector yang diharapkan mampu memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu daerah dan khususnya Kabupaten Sumbawa, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM ). Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal demgan judul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM ) Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa , dapat ditunjukkan sebagai berikut : 1.Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM ) di Kabupaten Sumbawa. Cukup Banyak . Dengan Produk yang potensial. Sebut saja kopi, madu, permen susu, manjareal, masin, kerupuk atom dan lainnya terus dibina agar semakin berkembang. Baik dari aspek produksi maupun pemasarannya, 2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Cukup Besar. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2019 ini seluruhnya mencapai 12.648 unit usaha. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.050 unit usaha yang baru terbentuk pada periode Januari hingga Agustus tahun 2019 Pada tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 UMK akan diterbitkan IUMK-nya, namun yang sudah terealisasi atau sudah diterbitkan iumk-nya sebanyak 310 UMK , Berdasarkan Jenis Usaha Jumlah yaitu : 1. Usaha Mikro 410, 2. Usaha Kecil 411, 3 . Usaha Menengah 32, 4 .Penyerapan Tenaga Kerja melalui UMKM meningkat setiap Tahun. Rata–rata dari 3 Tahun jumlah UMKM =11.569. Dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja 46.677. 5 Pemerintah dan Perbankan sangat mendukung Pengembangkan (UMKM),Dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Juli 2022, dimana Kabupaten Sumbawa tertinggi mengakses KUR sebanyak Rp 596,27 miliar dengan jumlah 15.617 debitur. 6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Memegang Peraan Strategis ,Hal Ini atas menggambarkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat Urgen untuk membangun ekonomi suatu daerah dengan perannya yang sangat nyata dalam perekonomian, mulai dari sumbangannya terhadab PDRB, kemampuannya menyerap tenaga kerja, maupun besarnya jumlah unit usaha yang terlibat. dikatakan UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi. (PSG) baru bagi PAD di Kabupaten Sumbawa. Adanya UMKM dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAD di suatu daerah. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013.Bahwa pajak bagi UMKM dikenakan pajak final 1%. Terdapat peraturan lain yang merevisi PP No 46 tahun 2013 di atas ialah Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang UMKM. Pada PP No 23 tahun 2018 menerangkan bahwa pajak final bagi UMKM diturunkan menjadi 0,5% .Dengan Demikian secara Keseluruhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan. atas Kontribusi dan Peran UMKM tersebut penting bagi Pemerintah untuk terus mendukung UMKM sehingga melalui perannya dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi kabupaten Sumbawa.