Tarsan Umarama
STAI Babusslama Sula Maluku Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Ketatanegaraan Dan Pemilu Di Indonesia Tarsan Umarama
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-MIzan Vol.7 No. 01 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah sejarah perubahan Undang-Undang (UU) dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1955 sampai sekarang dan beberapa kali telah diselenggarakan. Pencarian politik hukum yang mengesankan bahwa UU pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” dan Tujuan pemilu tentu untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, melalui Metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan, dapat memudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan pemilu-pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan rel-rel konstitusi, dengan harapan pemilu-pemilu kedepannya dilaksanakan dengan sebuah sistem yang mampu  menciptakan pemilu yang efektif dan akuntabel.
Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tarsan Umarama
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan. Vol 10. No 01. ( 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59115/almizan.vi.157

Abstract

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan pada masanya pernah memiliki otonomi yang asli dalam mengatur kehidupannya sendiri, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa preseden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Perpanjangan jabatan kepala desa di Indonesia akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, dan Tujuan penolakan tentu untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, melalui Metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan, dapat memudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan untuk membatasi masa jabatan kepala desa