Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMNESTI : Jurnal Hukum Syura: Journal of Law
Nadia Carolina Weley
Universitas Internasional Batam
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi Nadia Carolina Weley; Hari Sutra Disemadi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2151

Abstract

Alat pemroses atau pengolah data visual merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kehadiran APDV salah satunya CCTV menunjukkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dan ikut andil dalam kehadiran instalasi yang akan menjadi bagian dari masa depan. Kehadiran CCTV menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pengguna berikut individu yang hanya sekadar menghampiri area yang dilengkapi dengan alat tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kecanggungan dalam hal perlindungan data pribadi, yang menyangkut kewarganegaraan, nama lengkap, informasi genetik dan informasi yang bersifat khusus dan diatur oleh UU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal diikuti pendekatan secara kualitatif yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis seperti UU, dokumen-dokumen dan bahan tertulis lainnya. Pengaturan mengenai pemasangan APDV di tempat tersembunyi belum secara resmi diatur di dalam UU yang telah diterbitkan, melainkan diatur pada RUU PDP yang sedang menjadi pertimbangan perangkat pemerintahan, pengaturannya tersendiri diatur pada pasal 22 yang terdiri atas 3 ayat, pasal 52, dan 53, serta Pasal 62, dan pasal 63 yang mengatur mengenai sanksi dari pelanggar yang melanggar terkait pemasangan APDV secara tersembunyi. Maka dari itu, pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemasangan APDV secara tersembunyi ini, untuk menciptakan lingkungan hukum yang aman dan perlindungan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.
Regulatory Gaps in Data Protection and Proportionality in Digital Banking: Legal Issues in ASEAN Agustianto Agustianto; Michael T. Sacramed; Winda Fitri; Nadia Carolina Weley; Hari Sutra Disemadi
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.811

Abstract

This study examines the legal gaps in regulating data proportionality in ASEAN digital banking, particularly in Indonesia, the Philippines, and Malaysia. The main legal issue lies in the absence of clear standards governing the limitation, justification, and classification of personal data, which leads to excessive and potentially invasive data processing practices in digital banking systems. This research aims to examine the concept of data proportionality in digital banking and to assess the adequacy of legal frameworks governing data proportionality in Indonesia, the Philippines, and Malaysia in order to identify existing regulatory gaps. This study employs a normative legal research method with a comparative approach. The findings reveal that although all three countries have established data protection frameworks, none comprehensively integrate data proportionality into digital banking regulations, resulting in fragmented and ineffective legal protection. Indonesia lacks detailed standards and risk-based mechanisms, while the Philippines and Malaysia show regulatory gaps in governing conventional digital banking services. These weaknesses contribute to increased risks of privacy violations and legal uncertainty. Therefore, this study suggests the need for regulatory reform, including clearer data classification, proportionality standards, and mandatory risk assessments, to ensure a balance between digital banking innovation and the protection of consumer privacy rights.
Co-Authors Agustianto Agustianto, Agustianto Disemadi, Hari Sutra Fitri, Winda Michael T. Sacramed