<![CDATA[Alat pemroses atau pengolah data visual merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kehadiran APDV salah satunya CCTV menunjukkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dan ikut andil dalam kehadiran instalasi yang akan menjadi bagian dari masa depan. Kehadiran CCTV menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pengguna berikut individu yang hanya sekadar menghampiri area yang dilengkapi dengan alat tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kecanggungan dalam hal perlindungan data pribadi, yang menyangkut kewarganegaraan, nama lengkap, informasi genetik dan informasi yang bersifat khusus dan diatur oleh UU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal diikuti pendekatan secara kualitatif yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis seperti UU, dokumen-dokumen dan bahan tertulis lainnya. Pengaturan mengenai pemasangan APDV di tempat tersembunyi belum secara resmi diatur di dalam UU yang telah diterbitkan, melainkan diatur pada RUU PDP yang sedang menjadi pertimbangan perangkat pemerintahan, pengaturannya tersendiri diatur pada pasal 22 yang terdiri atas 3 ayat, pasal 52, dan 53, serta Pasal 62, dan pasal 63 yang mengatur mengenai sanksi dari pelanggar yang melanggar terkait pemasangan APDV secara tersembunyi. Maka dari itu, pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemasangan APDV secara tersembunyi ini, untuk menciptakan lingkungan hukum yang aman dan perlindungan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.]]>
