Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLUASAN MAKNA PASAL 45 KUHAP TERKAIT PELELANGAN SEGERA BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK Laa Tansa Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laa Tansa Amalia, Bambang Sugiri, Ladito Risang Bagaskoro Falkultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: laatansaamalia@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini mengangkat tentang permasalahan pada Pasal 45 KUHAP Pidana terkait pelelangan segera penyitaan barang bergerak hasil tindak pidana yang mudah rusak dan memiliki biaya perawatan yang tinggi sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah. Dalam kasus korupsi seringkali barang yang disita adalah barang bergerak seperti mobil-mobil mewah, kapal laut, bus, dsb. Dalam hal ini mobil ataupun kapal laut menurut penulis tidaklah tergolong dalam keadaan barang yang mudah rusak. Tetapi mobil maupun kapal laut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP tidak adanya satupun frasa yang menyebutkan bahwa “barang tersebut memiliki nilai ekonomis”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan Konsep dan pendekatan sejarah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif dan penafsiran deskriptif. Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap pelelangan harta benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi misalkan seperti mobil mewah, kapal, bus akan terjadi berbagai penghambat apabila harus menunggu putusan pengadilan inkrah, seperti akan jatuhnya nilai ekonomis dari barang tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut adalah perlu ditambahkannya suatu frasa dalam Pasal 45 KUHAP yang menjelaskan bahwa barang bergerak seperti mobil-mobil mewah, bus, kapal laut, dan barang yang sejenis memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai adanya putusan pengadilan inkrah. Kata Kunci: perluasan makna, pelelangan, barang sitaan, nilai ekonomis ABSTRACT This research aims to study the issue of Article 45 of Penal Code Procedure regarding the immediate auction of the confiscated, moveable, and fragile items requiring a high maintenance cost before a court decision with permanent legal force. It is common to find luxurious items to be confiscated following corruption cases such as cars, vessels, buses, and many mor
Dumping Practices on Market Balance: A Review of Business Competition in E-Commerce Laa Tansa Amalia; Rachel Luna Widyawati; Anintyas Kusuma; Amalia Nurwachidah Rosyadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.330

Abstract

The practice of dumping is an increasing phenomenon in international trade. Dumping is a practice where exporters sell commodities on the international market at prices below fair value or lower than the price in the country of origin or the general price on the international market. This practice is considered unfair because it can damage the market and harm competitors in the importing country. The government can adopt policies and regulations that protect local producers from dumping practices. Industry players can work together to monitor and report suspicious dumping practices. International institutions such as the World Trade Organization (WTO) can play an important role in addressing dumping practices by providing an international legal framework that regulates this practice. This research uses a normative juridical approach with analysis of various relevant laws, regulations and policies. It is hoped that the results of this research will provide a clearer understanding of the practice of dumping and the legal consequences it causes in the perspective of Law No. 5 of 1999 concerning Business Competition in Indonesia.