Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Aris Maulana
Universitas Indonesia
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of Bureaucratic Reform Through Delayering of Government Institutions in Indonesia Aris Maulana; Fibria Indriati; Kemal Hidayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 18 No 2 (2022): August, 2022
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v18i2.1003

Abstract

The plan to simplify the bureaucratic structure by streamlining the echelon system is one of the strategies and breakthroughs of bureaucratic reform in Indonesia that was implemented in the first period (2010-2014) and the second period (2015-2019) of Bureaucratic Reform. However, on the other hand, a survey issued by the World Economic Forum shows that Indonesia is still experiencing some difficulties with implementing bureaucratic reforms and has not effectively used the delayering process in its implementation. The purpose of this study is to examine and analyze bureaucratic reforms through delayering of government institutions in Indonesia. This research uses a qualitative type of research with the method of literature review. Researchers have found 15 peer-reviewed journal articles within five years (2017-2021) that follow the research topic, which is then studied and analyzed to obtain comprehensive findings. The results showed that government agencies in Indonesia generally have undergone bureaucratic reforms but have not led to a specific delayering process. The Civil Service (ASN) Law passed in 2014 has also supported the spirit of administrative reform. This shows that delayering within government institutions in Indonesia can provide effective and efficient changes that occur within the governance management of government institutions in Indonesia.
KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI Aris Maulana; Fibria Indriati
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.378 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2601

Abstract

Makalah ini membahas fenomena privatisasi pendidikan di tengah era globalisasi. Dengan studi literatur yang sistematis, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji suatu perdebatan kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik di lapangan. Penelitian ini melihat bahwa pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai barang publik (public goods) kini mulai bergeser sifatnya menjadi barang privat (privat goods) yang dimungkinkan oleh globalisasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi pada era ini dengan cepat. Privatisasi pendidikan juga membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan hal-hal terkait privatisasi pendidikan berdasarkan jenis-jenis kegiatannya menurut para ahli. Privatisasi pendidikan juga dibahas dari berbagai sudut pandang yang menjelaskan alasan mengapa privatisasi perlu dilakukan. Hal tersebut memunculkan pendapat bahwa privatisasi sengaja dirancang dan didesain, bukan karena kebetulan dan serampangan, dan bahwa implementasinya telah dilakukan dengan sengaja, serius dan penuh semangat di seluruh dunia untuk mencapai tujuan globalisasi modal (kapitalisme).
Co-Authors Fibria Indriati Kemal Hidayah