Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Studies and Justice Journal
Muhenri Sihotang
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Ibnu Dwi Putra; Mardiman Sane; Muhenri Sihotang
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/5nv74n15

Abstract

Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.
AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATKANNYA AKTE KEMATIAN BERDAMPAK TERHADAP PENETAPAN WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN (Studi kasus Nomor 726/pdt.p/2024/PN.JKT TIM) Armando Agustinus Belle; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/vda2yd39

Abstract

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pembentukan data otentik tentang peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, serta kematian. Salah satu dokumen yang memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi kependudukan adalah akta kematian, yang menjadi alat bukti pertama dan utama untuk menegaskan berakhirnya status keperdataan seseorang di hadapan hukum.Pencatatan kematian merupakan bagian esensial dari sistem administrasi kependudukan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara, khususnya dalam konteks pewarisan. Akta kematian berfungsi tidak hanya sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang menentukan saat terbukanya warisan dan keabsahan penetapan ahli waris, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur. Dalam perkara Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh izin pencatatan kematian ayah kandungnya yang terjadi pada tahun 2000, namun tidak pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil).
Co-Authors Armando Agustinus Belle Ibnu Dwi Putra Mardiman Sane Muh. Amin Saleh