Rahma Sarita
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia human trafficking di perbatasan kepulauan Riau - Singapura tahun 2019-2020 Arief Wisnu Pratama; Indri Yohana Hutabarat; Rahma Sarita
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 8 (2022): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja dari Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2000-an; dan pada tahun 2020 telah meningkat menjadi lebih dari 300.000 migran. Sejumlah besar perempuan Indonesia yang secara sukarela bermigrasi untuk bekerja diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Malaysia dan Singapura. Artikel ini mengupas masalah dan situasi perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan. Definisi internasional tentang perdagangan manusia mengakui spektrum pelanggaran yang lebih luas. Di Indonesia, sektor yang paling umum dikenal di mana perempuan dan anak diperdagangkan di Indonesia meliputi: pekerjaan migran, pekerjaan rumah tangga, pekerja seks dan pernikahan budak dalam bentuk pengantin pesanan. Orang-orang dari beberapa daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang secara sukarela bermigrasi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian dipaksa masuk ke dalam kondisi yang kejam. Di antara mereka adalah perempuan Indonesia yang direkrut dengan janji pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa menjadi pelacur atau kerja paksa. Kasus lain menunjukkan bahwa perempuan etnis Tionghoa dan gadis remaja di kepri direkrut sebagai jembatan pesanan untuk laki-laki di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk menerapkan kerangka kerja untuk mengatasi pelanggaran perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia. Seiring dengan tindakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil Indonesia (termasuk LSM dan universitas) juga meningkatkan perhatian mereka pada isu perdagangan orang. Organisasi masyarakat sipil sekarang lebih efektif melakukan penelitian tentang isu-isu terkait perdagangan manusia, melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kesadaran di komunitas berisiko tinggi, menyediakan layanan perlindungan korban seperti penanganan kasus bantuan hukum dan dukungan reintegrasi, dan mengadvokasi peningkatan penegakan hukum.
Perilaku Konsumtif Fandom ARMY Bangtan Boys (BTS) Melalui Akun Influencer Indonesia di Aplikasi Instagram dengan Perspektif Analisis Teori Adorno Camelia Syapitri; Uchi Erma Safira; Rahma Sarita; Marisa Elsera
Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development Vol 8 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia (AP3SI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52483/wwb5h727

Abstract

Fenomena konsumsi dalam fandom K-Pop, khususnya ARMY (penggemar BTS), menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar bentuk apresiasi menjadi praktik konsumtif yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumtif tersebut melalui perspektif teori industri budaya Theodor W. Adorno, dengan fokus pada peran influencer di Instagram sebagai mediator dalam membentuk pola konsumsi penggemar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research) yang mengkaji berbagai literatur ilmiah terkait fandom, media sosial, dan perilaku konsumtif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dalam fandom ARMY tidak muncul secara alami, melainkan hasil konstruksi industri budaya yang memanfaatkan loyalitas emosional penggemar sebagai sumber keuntungan ekonomi. Influencer di Instagram berperan penting dalam membentuk standar konsumsi melalui visualisasi gaya hidup fandom, sehingga mendorong terjadinya imitasi dan tekanan sosial dalam komunitas. Selain itu, konsep pseudo-individualitas menunjukkan bahwa kebebasan dalam memilih produk sebenarnya bersifat semu, karena pilihan tersebut telah distandarisasi oleh industri.