Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Diana Mahmuda
Padjadjaran University
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Diana Mahmuda; Wawan Budi Darmawan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
Resistensi Politik Masyarakat Di Desa Adat Intaran Provinsi Bali Terhadap Proyek LNG Sidakarya Diana Mahmuda; Rafif Aryatha Wisesa; Ardhivan Haikal Maulidito
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.406-413

Abstract

The state of Indonesia as a country that upholds democratic values provides space for local communities to express an attitude toward the existence of economic and political interests towards the government and corporations in the form of resistance on behalf of the interests of the affected communities. In general, the discussion on the emergence of resistance in local communities was born due to a conflict of interest. One of the resistance issues currently being discussed in Indonesia is the rejection of the construction site for the Sidakarya Bali LNG Project by the Intaran Traditional Village. The conflict occurred due to the transfer of the construction site from Benoa Harbor to the Sanur area near the Tahura Ngurah Rai mangrove area (part of the Intaran Traditional Village) which was originally intended as a protected area. The focus of the author in this study is an effort to review the factors causing the rejection and resistance carried out by the Intaran Bali Traditional Village, the form of resistance carried out, who the main actors involved, the problems of differences in interests that occur, and the discussion of political economy through the policies of the Bali Provincial government. . This study uses descriptive qualitative research methods using data collection through interviews and literature study. The results of this study indicate that the LNG Project so far has not been ascertained whether the policy is considered elitist or not because the final decision of the Bali Provincial Government on the location of the LNG Project development has not been inaugurated.
Co-Authors Ardhivan Haikal Maulidito Rafif Aryatha Wisesa Wawan Budi Darmawan