Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Ahkam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Vokasi
Yusi Amdani, Yusi
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implikasi Penyampingan Hukum Pidana Atas Kekerasan Dan Pembunuhan Dalam Bingkai Memorendum Of Understanding Helsinki Di Aceh Amdani, Yusi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.368 KB)

Abstract

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai sejarah pertentangan konflik dan politik yang panjang. Konflik yang terjadi di Aceh diidentifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga pemerintah membuat kebijakan penentuan status Darurat Militer untuk Aceh. Konflik tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Aceh. Namun penyelesaian konflik tersebut telah dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan damai (MoU) Helsinki pada tahun 2005, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konflik yang terjadi sebelum kesepakatan damai, khususnya dalam bentuk tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur non ligitasi. Dasar penyelesaian tersebut yaitu melalui MoU Helsinki yang merupakan ikrar perdamaian antara republik Indonesia dengan Aceh.
Ruler of Interests, Political Interests, or Law Enforcement: Case Study of Amnesty Plan for Din Minimi Group in East Aceh Amdani, Yusi
Al-Ahkam Volume 28, Nomor 2, Oktober 2018
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.072 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2018.18.2.2420

Abstract

The aim of this paper is the concept of the settlement of criminal cases committed Din Minimi Group. The amnesty is the prerogative of the President specified in the Constitution of 1945. Amnesty NRI is a form of pardon to political prisoners to be free from legal sanctions. The legal basis for amnesty stipulated in the Emergency Law No. 11 of 1954 on Amnesty and Abolition. The method used in this paper is a conceptual approach. Related to peace efforts in Aceh, the President has issued Presidential Decree No. 22 of 2005 on Amnesty and Abolition against GAM members. Once that happens again insurgency by Din Minimi caused dissatisfaction with the policy of the Governing of Aceh. Counterinsurgency is done by giving amnesty to the group Din Minimi so willing to surrender. When viewed in this aspect of the law, amnesty if forced to give to Din Minimi, it is destructive to the prevailing laws in Indonesia. Do not rule out the possibility of regulation will hit Indonesia polemic, so the solution had to pay attention to various aspects of both of the victim, the offender, and the community by not disregard the rule of law and justice.
Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia Rachmad, Andi; Ulya, Zaki; Amdani, Yusi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.732

Abstract

Corruption is a special crime that is very detrimental to the country. Corruption management has been upheld by law enforcement in the framework of guaranteeing the state’s stability. Changes to the regulation on corruption eradication does not reduce the number of corruption penalties and compensation for assistance that is free from the snares of the law. This is what drives the government to make an extradition treaty with Singapore and ensnare corruption protection that can be done in Indonesia. This study discusses and examines the level of urgency of the extradition treaty in efforts to commit corruption between Indonesia and Singapore. And, challenges and efforts in realizing the extradition agreement between Indonesia and Singapore in the approval of the implementation of corruption
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN SIMPANG KIRI DI DESA SELAMAT, KECAMATAN TENGGULUN, KABUPATEN ACEH TAMIANG Setianingsih, Dias; Amdani, Yusi; Utrisno, Imam Hadi
Jurnal Vokasi Vol 1, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.584 KB) | DOI: 10.30811/vokasi.v1i2.683

Abstract

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh memiliki beberapa lokasi air terjun yang sangat alami dan bersih, salah satunya obyek wisata adalah Air Terjun Simpang Kiri yang berlokasi di desa Selamat kecamatan Tenggulun. Namun aksesibilitas yang jauh, infrastruktur yang belum optimal dan fasilitas penunjang yang belum memadai di lokasi ini menyebabkan para wisatawan masih kurang minat untuk mengunjungi lokasi ini. Universitas Samudra, sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki kepedulian dalam masalah lingkungan, telah melakukan pengabdian masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu, untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan perancangan kawasan wisata alam air terjun Simpang Kiri dengan dibentuk kelompok sadar wisata, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam hal manajemen keuangan akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam merancang kawasan wisata alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan untuk menangani beberapa masalah prioritas yang dilakukan dengan tahapan diantaranya : (1) Penyuluhan dan (2) Pelatihan. Target luaran yang dicapai pada pemberdayaan masyarakat desa Selamat adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengunjung/wisatawan dengan memberdayakan masyarakat sadar wisata sebagai destinasi pariwisata yang berimplikasi meningkatkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Selamat, diharapkan menjadi penggerak atau motivator bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam pengembangan kawasan-kawasan wisata air terjun sebagai objek wisata alam yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dan menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, air terjun, kelompok sadar wisata, Aceh Tamiang.
Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh Amdani, Yusi
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1130

Abstract

Abstract: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to Islamic law and customary law. The legal basis of restorative justice within the positive law is regulated in Child Criminal Justice Act number 11/ 2012. The purpose is to  seek a fair settlement for children in conflict with law emphasizing on restoring back the original condition, not retaliation. This study finds out  that the concept of restorative justice are also known in Customary law of Aceh,  In the resolution of cases of child theft, restorative justice is carried out by customary justice at the village level through a negotiation forum to achieve a win-win solution. Abstrak: Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan restorative justice pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan hukum islam dan hukum adat. Dasar hukum restorative justice dalam hukum [positif] diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasarannya adalah  anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam hukum Adat Aceh, konsep restorative justice juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan win-win solution. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak,   restorative justice dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. 
Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa) Amdani, Yusi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 48 No 1 (2014)
Publisher : UINSunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v48i1.86

Abstract

Customary and Adat law is one of the “directional tool” in determining attitudes and behavior within the limits that have been justified by customary law. The aim in this paper is to examine the legal basic, the principles and objectives Indigenous justice, structure and scope of responsibilities of Indigenous leaders, and enforcement of Indigenous justice. The methode used in this paper are normative and empirical legal research. Legal dispute settlement arrangements in the Aceh Indigenous Judiciary 4th sila Pancasila and this has been recognized by the National Law of Indonesia. Customary justice aims to create balance and peace in society, protecting the rights of victims of crime and people can live in harmony back disputing. The device consists of a village justice element of village government, scholars, intellectuals and other traditional leaders. The implementation of the decision by Keuchik done in a ceremony set at a time mutually agreed.
Co-Authors Rachmad, Andi Setianingsih, Dias Utrisno, Imam Hadi Zaki Ulya, Zaki