Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
sofia hardani
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ADAT KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Desma Royana; Sofia Hardani; Mohd. Yunus
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 2 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v3i2.19869

Abstract

Indigenous Kampar communities, such as those in Bangkinang Sub-district, basically adhere to the principle of matrilineal kinship, therefore each individual draws their lineage FROM the mother's side. The majority of the Kampar indigenous people of Bangkinang sub-district are Muslims. They have the principle of "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah", it can be seen that the law that applies to adat Kampar is customary law that cannot be separated from Islamic teachings. can be seen in the practice of inheritance of grandchildren as a substitute for their parents who prioritize benefit and justice. The formulation of this THESIS problem is how to solve the replacement heirs in the Kampar district community in Bangkinang District. How is the existence of substitute heirs according to the Compilation of Islamic Law and Kampar Customs in Bangkinang District. What are the values of justice and benefit when giving inheritance to grandchildren whose parents died before them. This research is qualitative. The first step in this research is field observations by observing the implementation of the law on the inheritance of grandchildren whose parents died earlier than their in the Bangkinang District community. This research uses Rawls' theory of justice, in analyzing the data of this research. This research shows that the spirit of implementing customary law in Kampar on Islamic law, especially in the field of inheritance, is the spirit of benefit and justice. The interesting thing about this research is that the granddaughter who replaces the position of her parents who died first will definitely get her share even though she is legally veiled and is not entitled to inherit property. However, the Kampar indigenous people of Bangkinang Sub-district continue to give grandchildren whose parents died from them first.
IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU Sofia Hardani; Nur Hasanah
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.14930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi KHES di Pengadilan Agama (PA) yang ada di Provinsi Riau, kendala penerapannya, serta strategi PA dalam mengimplementasikan KHES dalam perkara ekonomi syari’ah. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, perkara ekonomi syari’ah yang digelar di PA se provinsi Riau sejak tahun 2013 s/d 2017 terdapat enam perkara, dan hanya ditemukan di PA Pekanbaru.Sedikitnya perkara yang diajukan disebabkan adanya alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi. Tata cara persidangan sengketa ekonomi syari’ah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara perdatayang berlaku di peradilan umum, karena KHES belum mengatur tata cara persidangan sendiri. Dalam penyelesaian sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar’i yang bersumber pada Alquran dan hadis. Sejauh ini, belum ditemukan putusan hakim berdasarkan jurisprudensi, penilaian maupun ijtihad hakim. Kendala PA dalam menghadapi perkara ekonomi syari’ah adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syari’ah, kurangnya kualifikasi pengacara tentang ekonomi syari’ah, mutasi hakim ekonomi syari’ah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya trustlembaga keuangan syari’ah terhadap lembaga PA. Strategi PA menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan mempersiapkanSDM maupun infrastruktur secara maksimal.
Co-Authors Desma Royana Mohd. Yunus Nur Hasanah