<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi KHES di Pengadilan Agama (PA) yang ada di Provinsi Riau, kendala penerapannya, serta strategi PA dalam mengimplementasikan KHES dalam perkara ekonomi syari’ah. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, perkara ekonomi syari’ah yang digelar di PA se provinsi Riau sejak tahun 2013 s/d 2017 terdapat enam perkara, dan hanya ditemukan di PA Pekanbaru.Sedikitnya perkara yang diajukan disebabkan adanya alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi. Tata cara persidangan sengketa ekonomi syari’ah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara perdatayang berlaku di peradilan umum, karena KHES belum mengatur tata cara persidangan sendiri. Dalam penyelesaian sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar’i yang bersumber pada Alquran dan hadis. Sejauh ini, belum ditemukan putusan hakim berdasarkan jurisprudensi, penilaian maupun ijtihad hakim. Kendala PA dalam menghadapi perkara ekonomi syari’ah adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syari’ah, kurangnya kualifikasi pengacara tentang ekonomi syari’ah, mutasi hakim ekonomi syari’ah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya trustlembaga keuangan syari’ah terhadap lembaga PA. Strategi PA menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan mempersiapkanSDM maupun infrastruktur secara maksimal.]]>
