Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Jurnal Litbang Polri
Moch Nurhasim, Moch
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018 Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3132.56 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.760

Abstract

 Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi, Pilkada Serentak, Pendekatan Kartel
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.423 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766

Abstract

AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi
Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4783.259 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.819

Abstract

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu
Strategi Pengembangan SDM Polisi Siber (Cyber Police) di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Mewujudkan Polri 4.0.: Strategi Pengembangan SDM Polisi Siber (Cyber Police) di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Mewujudkan Polri 4.0. Tjahyono, Frans; Nurhasim, Moch; Bintang, Bintang; Irawan, Dhanny
Jurnal Litbang Polri Vol 28 No 1 (2025): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v28i1.299

Abstract

Current advances in information technology have helped humans carry out various activities and influenced people's lives globally. However, some parties use information technology to commit crimes known as cyber crimes. This increasingly diverse cyber crime requires the National Police to quickly adapt to this condition. This research was conducted to get a general picture of the condition of cyber police in regional units and the development of cyber police human resources in realizing police 4.0. The research was carried out using a mixed method research approach quantitatively and qualitatively with data collection techniques through distributing questionnaires to all personnel at the Sub-Directorate for Cyber ​​Crime and Criminal Investigation of the Regional Police and all personnel at the Tipiter Satreskrim Polres unit in the 11 sample Regional Police. Focus Group Discussions were carried out through interviews with informants at the Polda level such as Karo HR Polda, Dirreskrimsus Polda, Dirreskrimsus Polda, Kasubdit Cyber, Head of Cyber ​​Unit, Cyber ​​Investigators, while at the Polres level these were Kapolres/Waka, Head of HR, Kasatreskrim, Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, Kanittipiter, Tipiter Investigator as well as a review of supporting documents. From the research, it is clear that there are still several obstacles that influence this. The lack of personnel and the uneven quality of Polri's human resources in the cyber sector are influencing factors in handling cyber crimes. Limited supporting equipment as well as adequate internet networks and software are also problems encountered. Apart from that, there are still fundamental obstacles such as the lack of budget support and the urgency of establishing a cyber police organizational structure in all regional units, considering the potential for cyber crime to threaten various levels of society in the midst of globalization.
Co-Authors Aisah Putri Budiatri, Aisah Putri Bintang Bintang Devi Darmawan Irawan, Dhanny Lili Romli, Lili Luky Sandra Amalia, Luky Sandra Ridho Imawan Hanafi, Ridho Imawan Sri Nuryanti, Sri Sri Yanuarti, Sri Syamsuddin Haris Tjahyono, Frans