Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kerta Dyatmika Vyavahara Duta
Agus Surya Manika
Universitas Dwijendra
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN STUDI KASUS DI KOPI MADE DENPASAR I Wayan Partama Putra; Agus Surya Manika; A.A.Ayu Rati Diah Utami Santosa
Kerta Dyatmika Vol 19 No 2 (2022): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.19.2.1287.16-24

Abstract

Tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Faktanya para pekerja di Kopi Made tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tunjangan hari raya keagamaan, berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakan mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan Kopi Made Denpasar dan apakah akibat hukum apabila dalam pemberian tunjangan hari raya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made dan apakah akibat hukum apabila dalam pemberian tunjangan hari raya keagamaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made sudah terlaksana dengan pemberian 2 (dua) kali dalam setahun yaitu menjelang haru raya Galungan, namun jika melihat peraturan yang berlaku maka dengan pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Akibat hukum jika dalam pemberiannya tidak sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan adalah adanya sanksi dan denda administratif sebesar 5% dari total jumlah tunjangan hari raya yang harus di bayarkan oleh pengusaha kepada . jika terjadi permasalahan yang tidak bisa terselesaikan oleh para pihak yang bermasalah maka dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri masing-masing wilayah hukum. The religious feast of the allowance provided for in the regulation of the Minister of Employment number 6 of 2016 On a religious feast day Allowance for workers/Workers in the company. In fact workers in Kopi Made is not aware of any rules that govern about a religious feast day allowances, based on the outline of the issues raised was how the mechanism the granting of allowances for the workers of the religious holy days/labor in Kopi Made Denpasar companies Are legal consequences if the granting of alimony the feasts are not in accordance with the regulations of the Minister of Employment. The purpose of this research is to know how the mechanism of granting allowances religious feast day in Kopi Made and whether the legal consequences when in granting religious feast day allowance is not in accordance with the regulations. This type of research using empirical research. Conclusions in this study is the mechanism of granting allowances religious feast day in Kopi Made already concluded with the grant of 2 (two) times a year, namely towards the Galungan day fair, but if you look at the regulations thus the grant of the allowance in the religious feast of Kopi Made is not fully in accordance with the Regulations of the Minister of Employment. Legal consequences if in his deed incompatible with the regulation of the Minister of employment is the existence of administrative fines and sanctions amounting to 5% of the total amount of alimony the feasts that must be paid by the employers to the. If there is a problem that cannot be resolved by the parties then can complete the troubled industrial relations disputes through the alternative dispute resolution outside of court or by the Court of industrial relations in the District Court of each jurisdiction
PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG Ni Made Trisna Dewi; Agus Surya Manika
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1427.36-47

Abstract

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatanyang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (the statue approach) pendekatan fakta (fact approach), dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical conceptual approach). Hasil penelitian ini sebagai berikut: Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : adanya loopholes di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh ekskutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan money laundering, misalnya tidak adanya financial intelligent unit. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menetapkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Ketentuan Bank Indonesia. The establishment of a special institution that handles money laundering in Indonesia in Article 18 of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradicating Money Laundering. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is also an independent institution that has the duty and authority to prevent and eradicate money laundering, and the task of assisting law enforcement related to money laundering that is directly responsible to the President. The formulation of the problem in this research is: how is the financial service provider (Bank) in an effort to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent the occurrence of money laundering crimes and what obstacles and how the efforts of financial service providers in an effort to assist the Reporting and Analysis Center Financial Transactions (PPATK) prevent money laundering. The research method used in this study is normative legal research, namely by describing existing problems which are subsequently discussed and studied based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. So the problems that occur and emerge are assessed based on the applicable legal rules. The types of approaches used in normative legal research are the statutory approach (the statue approach) fact approach, and the analytical conceptual approach. The conclusions in this study are as follows: Financial service providers (Banks) in an effort to assist the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent the occurrence of money laundering crimes has the main task of helping law enforcement agencies in preventing and overcoming money laundering crimes by providing intelligence information resulting from the analysis of reports submitted to the PPATK. Barriers to financial service providers in efforts to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent money laundering include: the presence of loopholes in financial service industry regulations, barriers from other laws and regulations, barriers in good international cooperation by executives or the judiciary and inadequate resources to prevent and find out about money laundering activities, for example the absence of a financial intelligent unit. The efforts carried out include setting Narcotics, Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Act Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the Exchange Rate System and Bank Indonesia Regulations.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Linda Cantika; Agus Surya Manika
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immigration becomes part of the embodiment in implementing the upholding sovereignty over Indonesian Territory with its duty to maintain order in the life of the nation and state towards prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Indonesian Republic. Legal development must receive top priority in order to reduce the occurrence of violations and crimes, especially foreigners who are in the territory of Indonesia. Based on this fact, the formulation of the problem in this thesis is how to regulate and legal certainty for foreigners in the territory of the Indonesian Republic who violate Article 75 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The research method used was a normative research method by studying written law from various sources contained in historical theory, philosophy, comparison, structure, composition, scope and subject, articles explanations, formality and the strength of a binding law. This study used a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data that has been obtained from the results of this study were compiled and analysed qualitatively, then the data was described descriptively The results of this study indicate that the legal certainty for foreigners who are subject to Immigration Administrative Actions based on Article 75 paragraph (1) of Law number 6 of 2011 concerning Immigration refers to the application of clear, permanent, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective state of circumstances. The form of immigration administrative action imposed is in accordance to Article 75 paragraph (2) of Law number 6 of 2011 concerning Immigration.
Co-Authors A.A.Ayu Rati Diah Utami Santosa Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Linda Cantika I Wayan Partama Putra Ni Made Trisna Dewi