Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Marsono Marsono; Hanik Susilawati Muamarah
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1683

Abstract

Transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean merupakan transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Transaksi ini berbeda dengan transaksi pemungutan PPN dengan mekanisme umum karena pelunasannya dengan penyetoran sendiri, bukan melalui pemungutan pihak lain, sehingga pencatatannya seharusnya juga berbeda. Sayangnya, sangat sedikit referensi yang membahas secara detail mengenai pencatatan transaksi ini. Agar tujuan akuntansi perpajakan terpenuhi, salah satunya untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, harus dipilih metode pencatatan yang paling tepat. Tulisan ini menyajikan sekaligus merekomendasikan metode pencatatan yang bisa meminimalkan terjadinya kesalahan informasi dan risiko pengenaan sanksi. Pemilihan ini berdasarkan telaah atas literatur akuntansi perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil telaah, penulis berkesimpulan bahwa transaksi pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean akan lebih tepat jika dicatat dengan metode yang berbeda dengan transaksi objek PPN dengan mekanisme umum. Pencatatan yang direkomendasikan ialah dengan akun PPN Masukan Belum Dibayar di sisi debit dan akun Utang PPN-Pemanfaatan BKPTB/JKP dari Luar Daerah Pabean di sisi kredit. Metode ini meminimalkan risiko kesalahan penafsiran dari catatan akuntansi dibanding metode pencatatan yang lain.  
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sektor Manufaktur Marsono Marsono; Siswanto Siswanto; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.847 KB) | DOI: 10.30653/jppm.v8i1.230

Abstract

Desa Sukaraharja memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri sejak akhir 2020. Sebagai BUMDes yang relatif baru, salah satu masalah yang dihadapi ialah terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang mengelola dalam pengelolaan transaksi keuangan. Faktor lain yang dihadapi oleh BUMDes tersebut ialah lokasi/letak geografisnya yang berada di dataran yang berkontur perbukitan dengan jalan yang kurang nyaman untuk dilewati kendaraan roda empat. Kondisi tersebut membuat akses pengelola BUMDes untuk mendapatkan peningkatan kapasitas menjadi terbatas. Sejak berdiri, BUMDes belum menyelenggarakan pencatatan sesuai kaidah akuntansi, melainkan hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran saja sehingga belum dapat diketahui dan disajikan kinerja BUMDes yang sebenarnya. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN memberikan pelatihan dengan materi akuntansi dasar, perhitungan harga pokok produksi dan penggunaan aplikasi laporan keuangan menggunakan Ms. Excel. Setelah itu, dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan tahap demi tahap dengan menginput ke aplikasi Ms. Excel. Pelatihan dan pendampingan dilakukan secara luring dan daring. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan pengelola BUMDes mengenai akuntansi dasar dan penghitungan harga pokok, dan pada akhirnya BUMDes berhasil menyusun laporan keuangan periode 2021 sesuai standar akuntansi yang berlaku. Sukaraharja Village has a Village Owned Enterprise (BUMDes) in the manufacturing sector which was set up at the end of 2020. As a relatively new BUMDes, one of the problems faced is the limited ability and skills of human resources who manage financial transactions. Another factor faced is its geographical location which is on a plain with hilly contours with roads that are less comfortable for four-wheeled vehicles to pass. This condition limits the access of BUMDes managers to increase their ability. Since its establishment, BUMDes has not kept records according to accounting rules, but only revenues and expenses so that the actual performance of BUMDes cannot be known. The Community Service Team of the PKN STAN provides training with basic accounting materials, calculation of the cost of production and the use of financial statement applications using Ms. Excel. After that, aid in the preparation of financial reports is conducted step by step by inputting into the Ms. Excel. Training and mentoring are conducted offline and online. The results were increasing the understanding and skills of BUMDes managers about basic accounting and calculating cost of production, and succeeded in compiling financial statements for the 2021 according to accounting standards.
INTERNAL CONTROL IN THE PUBLIC SECTOR IN INDONESIA: A CASE STUDY OF STATE TAX RECEIVABLES MANAGEMENT Asqolani Asqolani; Rahmat Taufik Hidayat; Marsono Marsono; Bayu Kalpikotomo
Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 15 No 2 (2023): Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi 
Publisher : Universitas Multimedia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31937/akuntansi.v15i2.3360

Abstract

Abstract— This research focuses on the Internal Control System (SPI) in managing tax collection at the Directorate General of Taxes (DGT). This study is concerned with the effectiveness of internal control in the public sector, especially on the revenue administration of the central government, which is also stated in the Audit Agency (BPK) report. Internal control is vital to maintain the reliability of financial information in an organization. The method used is qualitative, using The DGT as a case study. The novelty of this research lies in its focus on the tax receivable from both internal and the auditor's points of view. Interviews were conducted with the DGT, the Financial Audit Agency (BPK), and the Inspectorate General (Inspektorat Jenderal/Itjen). Data comes from the Central Government Financial Statements (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP) and Audit Reports (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP). The results of this study show that the SPI in managing tax collection is good, but there is still room for improvement. It is expected that some recommendations for improving the SPI, such as improving the issuance of letters for the implementation of tax receivables to be entirely through the system, limiting the materiality of collecting tax receivables, maximizing tax collections, especially those that will expire, adding an early warning system to detect overdue collections, faster solving suspend data, and data integration, especially with the tax court for appeal decisions and commercial courts for registration of tax receivables to curators. Keywords: Audit Report; Central Government Financial Report (LKPP); Internal Control System; Tax Receivables.