Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)
Hanik Susilawati Muamarah
Politeknik Keuangan Negara STAN
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu Dhian Adhetiya Safitra; Hanik Susilawati Muamarah; Adhipradana Prabu Swasito
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 4 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i4.6992

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim pengabdi kepada Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara dituangkan dalam dokumen Identifikasi Prosedur dan Kendala Penatausahaan PBB-P2 Kabupaten Kaur serta dokumen Peta Fungsi Penatausahaan PBB-P2. Kedua dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Kaur dalam melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, pengembangan sistem informasi, maupun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, agar siklus penatausahaan PBB dapat tetap dilaksanakan dengan baik.
Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Fardan Ma'ruf Zainudin; Rahadi Nugroho; Hanik Susilawati Muamarah
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1616

Abstract

This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is WPOP Non Karyawan in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Marsono Marsono; Hanik Susilawati Muamarah
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1683

Abstract

Transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean merupakan transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Transaksi ini berbeda dengan transaksi pemungutan PPN dengan mekanisme umum karena pelunasannya dengan penyetoran sendiri, bukan melalui pemungutan pihak lain, sehingga pencatatannya seharusnya juga berbeda. Sayangnya, sangat sedikit referensi yang membahas secara detail mengenai pencatatan transaksi ini. Agar tujuan akuntansi perpajakan terpenuhi, salah satunya untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, harus dipilih metode pencatatan yang paling tepat. Tulisan ini menyajikan sekaligus merekomendasikan metode pencatatan yang bisa meminimalkan terjadinya kesalahan informasi dan risiko pengenaan sanksi. Pemilihan ini berdasarkan telaah atas literatur akuntansi perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil telaah, penulis berkesimpulan bahwa transaksi pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean akan lebih tepat jika dicatat dengan metode yang berbeda dengan transaksi objek PPN dengan mekanisme umum. Pencatatan yang direkomendasikan ialah dengan akun PPN Masukan Belum Dibayar di sisi debit dan akun Utang PPN-Pemanfaatan BKPTB/JKP dari Luar Daerah Pabean di sisi kredit. Metode ini meminimalkan risiko kesalahan penafsiran dari catatan akuntansi dibanding metode pencatatan yang lain.  
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MENTAL ACCOUNTING DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM Rahadi Nugroho; Qisthon Ad; Hanik Susilawati Muamarah
SUBSTANSI Vol 5 No 2 (2021): JURNAL SUBSTANSI
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.145 KB) | DOI: 10.35837/subs.v5i2.1378

Abstract

Tax collection of SME in Indonesia have not been as enormous as their contribution in national economy. Their unsatisfactory contribution is appointed to some factors. This research aims to investigate the effect of knowledge of taxation, mental accounting, and distributive equity to tax compliance. Employing primary data taken from quessionnare distributed to SME in Pondok Aren Tax Office, this research found that knowledge of taxation, mental accounting and distributive equity have significant impact on tax compliance
Co-Authors Adhipradana Prabu Swasito Dhian Adhetiya Safitra Fardan Ma'ruf Zainudin Marsono Marsono Qisthon Ad Rahadi Nugroho Rahadi Nugroho