Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Dasar Penilaian Kinerja Manajer Pusat Biaya Pada PT. Bank Sulut Go Cabang Utama Regina Seren Indri Lengkong; Treesje Runtu; Priscillia Weku
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akuntansi pertanggungjawaban menjadi salah satu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban sesuai informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengaplikasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Maka dari itu, akuntansi pertanggung jawaban menjadi sarana yang penting untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Di dalam penelitian ini, pembahasan dipusatkan pada manajemen pusat biaya (anggaran). Menjadikan PT. Bank Sulut Go Cabang utama sebagai objek penelitian. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai salah satu penilaian kinerja manajer pusat biaya pada PT Bank Sulut Go Cabang Utama. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan kuantitatif, dan metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif. Hasil yang diteliti menunjukkan, perananan akuntansi pertanggungjawaban sudah berjalan dengan cukup baik karena tidak ditemukannya penyimpangan dalam pusat pertanggungjawaban pusat biaya (anggaran). Manajemen PT Bank Sulut Go pun sudah menerapkan sistem reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) dalam menilai kinerja manajer sehingga dapat memotivasi karyawan untuk tercapainya tujuan bersama di dalam perusahaan.

Analisis Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Gilbert Matthew Kudaling; Treesje Runtu; Lady Diana Latjandu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa telah sesuai dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2014. Kata kunci: Pelaksanaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Analisis Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Gilbert Matthew Kudaling; Treesje Runtu; Lady Diana Latjandu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa telah sesuai dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2014. Kata kunci: Pelaksanaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Abstract: Land and Building Tax is a state tax imposed on land and/or buildings that are owned, controlled and/or utilized by individuals or entities, except for areas used for plantation, forestry, and mining business activities. This research was conducted in Mokupa Village, Tombariri District, Minahasa Regency with the time of conducting the research starting from June 2022 to August 2022. The purpose of this study was to determine the implementation of registration, determination, payment, billing and supervision activities in the collection of PBB-P2 in Mokupa Village, Tombariri District, Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of registration, determination, payment, billing and supervision of PBB-P2 collection activities in Mokupa Village, Tombariri District, Minahasa Regency was in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) of the Directorate General of Fiscal Balance. The conclusion of this study is that the implementation of PBB-P2 in Mokupa Village, Tombariri District, Minahasa Regency has been in accordance with and following the procedures established by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance in 2014. Keyword : Implementation, Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2)

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Arifin Muksin; Treesje Runtu; Christian V. Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa pada Desa Arumamang dalam pengelolaan ADD mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif tujuannya mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Arumamang yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa serta berdasarkan pengamatan selama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Transparan dan belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini karena pemerintah desa tidak terbuka kepada masyarakat desa juga laporan pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan kepada masyarakat desa. Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

EVALUASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MUKARIKARINGAN PADA DESA PANGU 2 KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Feylardi Ngongoloy; Treesje Runtu; Victorina Z. Tirayoh
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 02 (2023): JE. Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendirian BUMDes bertujuan yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pangu Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dalam hal menghimpun informasi mengenai bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes, maka hasil penelitian yang di dapat yaitu dalam proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya kontribusi secara aktif dari semua pihak yakni pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas dan juga masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa unit usaha tersebut. Kata Kunci : BUMDes, perekonomian desa

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA Meliana Rawung; Treesje Runtu; Dhullo Afandi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 3 (2023): JE. VOL. 11 No. 3
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v11i3.48798

Menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting bagi lembaga pemerintah karena bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan serta memudahkan proses pengeluaran kas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji kesesuaian prosedur pengeluaran kas belanja Langsung (LS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prosedur pengeluaran kas belanja Langsung (LS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 dan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah dilakukan dengan baik. Kata Kunci: prosedur, pengeluaran kas, belanja

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Merry Prisilia Lihawa Lihawa; Treesje Runtu; Syermi S. E. Mintalangi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 4 (2023): JE. VOL. 11 No. 4
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v11i4.52114

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu terdapat kekeliruan dalam menghitung Pajak Penghasilan menurut Badan Pendapatan jika dibandingkan dengan PMK nomor 250/PMK.03/2008 yang menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto tidak dimasukkan ketika dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. Kata kunci: Penerapan Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2021 TENTANG PPnBM 0% PADA PT. HASJRAT ABADI TOYOTA Octria Christania Alena Wuisan; Treesje Runtu; Lady D. Latjandu
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 4 (2023): JE. VOL. 11 No. 4
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v11i4.52990

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak buruk pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perekonomian yang mengalami penurunan. Melemahnya sistem perekonomian ini menyebabkan pendapatan negara dari sektor perpajakan juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, diantaranya dengan memberikan insentif pajak PPnBM 0% bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Implementasi PMK-20/PMK.010/2021 tentang PPnBM 0% terhadap tingkat penjualan PT. Hasjrat Abadi Toyota. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Hasjrat Abadi Toyota telah menerapkan dengan baik segala peraturan yang berlaku didalam PMK-20/PMK.010/2021. Penerapan PMK-20/PMK.010/2021 pada PT. Hasjrat Abadi Toyota memberikan dampak terhadap tingkat penjualan, dimana untuk penjualan mobil jenis Avanza pada bulan April dan Mei mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 38.46% dan 30.79% dari total penjualan selama 5 bulan. Sedangkan untuk penjualan jenis mobil Rush pada bulan Maret, April, dan Mei pada tahun 2021 atau setelah diterapkannya insentif pajak PPnBM 0% mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 34.72%, 29.18%, dan 19,44% dari total penjualan kendaraan jenis Rush selama lima bulan. Hal ini juga menunjukan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat disektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dimasa pandemi tercapai. Kata Kunci: PMK 20/PMK.010/2021, PPnBM, Insentif Pajak

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI UNTUK PROSES PENGGAJIAN PADA PERUSAHAAN PENGALENGAN IKAN PT.DEHO CANNING COMPANY BITUNG Reynaldy. M. Rumengan; Inggriani Elim; Treesje Runtu
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 12 No. 01 (2024): JE. Vol. 12 No 1
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian pada PT. Deho Canning Company Bitung. Fokus masalah dalam kajian mengenai sistem akuntansi penggajian ini adalah: (1) Fungsi-fungsi apa sajakah yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pada PT PT. Deho Canning Company Bitung?, (2) Dokumen apa saja yang digunakan pada PT. Deho Canning Company Bitung? (3) Catatan akuntansi apa yang digunakan pada PT. Deho Canning Company Bitung? (4) Prosedur apa saja yang membentuk sistem akuntansi penggajian pada PT. Deho Canning Company Bitung? (5) Laporan apa saja yang dihasilkan pada PT. Deho Canning Company Bitung dalam sistem akuntansi penggajian ? Metode pengunpulan data menggunakan 1) dokumentasi, 2) Observasi, 3) Wawancara, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode Diskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah pemaparan tentang unsur-unsur yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang diterapkan pada PT. Deho Canning Company Bitung. Saran yang dapat diambil yaitu sistem akuntansi penggajian pada PT. Deho Canning Company Bitung sudah cukup baik dengan memperhatikan pembahasan dan penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain tidak tepatnya pembagian gaji, PT. Deho Canning Company Bitung sebaiknya menambah fungsi dalam menangani sistem akuntansi penggajian, PT. Deho Canning Company Bitung sebaiknya mengikut sertakan kartu biaya dalam catatan akuntansi dalam menangani sistem akuntansi penggajian, PT. Deho Canning Company Bitung sebaiknya melakukan pengecekan ulang sebelum menyerahkan gaji karyawan supaya tidak terjadi kesalahan. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Penggajian

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search