Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Prinsip- Prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Desinta Leba; Muhammad Taufiq Hidayat
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Barat. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemanfaatan Data, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Data juga diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat secara umum telah berjalan dengan baik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah diterapkan melalui penggunaan otorisasi elektronik, penerapan prosedur pelayanan yang terstandar, serta layanan jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, prinsip partisipasi dan kesetaraan masih perlu ditingkatkan karena rendahnya migrasi masyarakat menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPIP berperan penting dalam mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta edukasi literasi digital agar implementasi SPIP dapat berlangsung lebih optimal, dan berkelanjutan.
Analisis Tata Kelola Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance di BUMDes Ngepeh Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Febri Risnandia Wibowo Putri; Muhammad Taufiq Hidayat
Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce Vol. 5 No. 3 (2026): September : Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/digital.v5i3.7622

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in driving village economic growth and improving community welfare, particularly in rural areas. However, the success of a BUMDes is greatly influenced by the quality of its financial governance. This study aims to analyze the financial governance of Ngepeh BUMDes based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality. It also identifies factors influencing its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the financial governance of Ngepeh BUMDes has been implemented through the stages of planning, implementation, recording, reporting, and financial oversight. The principles of Good Corporate Governance have generally been implemented quite well. Supporting factors for GCG implementation include village government support, cooperation among administrators, management commitment, and the existence of clear rules and division of duties. Aspects that still need improvement include human resource competency, the use of information technology, financial administration systems, and community involvement in BUMDes oversight.