Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Andry Setiawan
Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL BAGI PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANDUNGAN Rindia Fanny Kusumaningtyas; Sang Ayu Putu Rahayu; Andry Setiawan; Dina Ristanti; Bryan Rois Putra Adyaksa
ABDIMAS Vol 2 No 05 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kekayaan dibagi menjadi dua yakni Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan personal, dan Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan komunal. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kecamatan Bandungan yang berada di Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang kaya akan obyek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah, sejarah teknologinya, maupun keanekaragam sumber daya alamnya, salah satunya ialah kesenian budaya di Kelurahan Bandungan berupa tarian dan alat musik, sedangkan di Desa Jetis mempunyai potensi dan inovasi produk berupa sabun mandi dan shampoo, begitu juga dengan desa lain di Kecamatan Bandungan yang mempunyai potensi KIK yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta hasil Ekspresi Budaya Tradisionalnya. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya perlindungan dan pemahaman lebih lanjut bagi Perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Bandungan terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di wilayahnya, agar ke depannya Perangkat Desa dapat lebih tanggap dalam melakukan identifikasi serta inventarisasi untuk setiap Kekayaan Intelektual Komunal demi menghindari terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat desa/daerah lain yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal. Hasil penyuluhan serta pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi kebudayaan yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para masyarakat serta perangkat desa di Kecamatan Bandungan dalam kaitannya dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal.
Consumer Protection of After-Sales Service for Discontinued Motor Vehicle Brands in Indonesia Safira Maharani; Andry Setiawan
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.26971

Abstract

One of the important components of consumer rights protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is after-sales service, such as the availability of spare parts and repair services. Consumers can suffer losses due to the loss of access to these services when the manufacturer or official distributor ceases operations. Consumer rights that should be obtained often cannot be fully implemented and fulfilled. Consumers are often the most disadvantaged parties due to the negligent practices of companies. By examining case studies of car manufacturers that have ceased operations in Indonesia, this study uses a juridical-empirical methodology. Based on the research findings, consumers are in a weak position to obtain protection or compensation due to the legal vacuum. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and long-term responsibility mechanisms from business actors to ensure the continuity of after-sales services even though the business entity has ceased operations.
Legal Protection for Customers Regarding Interest on Digital Bank Deposits Exceeding the Limits Set by the Deposit Insurance Agency Muhamad Fajar Irfandi; Andry Setiawan
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.31429

Abstract

The presence of digital banks in Indonesia has also raised issues related to high-interest deposits that exceed the limits stipulated by the Deposit Insurance Corporation (LPS). This risks harming customers if the bank defaults, goes bankrupt, or goes into liquidation. Therefore, it is important to examine the legal provisions of digital banks and legal protection for customers for these deposits. This research is normative with a qualitative approach, using secondary data analyzed through literature studies. The results of the study show that the provisions regarding digital banks have been regulated in POJK Number 12/POJK.03/2018 and POJK Number 12/POJK.03/2021, but are still limited to the POJK level which has lower legal force, so strengthening is needed through special laws. Legal protection for customers is regulated preventively through Law Number 8 of 1999 and POJK Number 6/POJK.07/2022, as well as repressively through complaint and compensation mechanisms. However, this protection is not yet optimal because there are no specific regulations requiring digital banks to provide clear information regarding deposits that are not guaranteed by LPS and the absence of effective sanctions for transparency violations.
Co-Authors Bryan Rois Putra Adyaksa Dina Ristanti Muhamad Fajar Irfandi Rahayu, Sang Ayu Putu Rindia Fanny Kusumaningtyas Safira Maharani