Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA STUDI KASUS IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH Rery Lasinta Virgy; M. Nandafa Putra Rahman; Devina Gladystia Ivana; Safira Maharani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.328-338

Abstract

Peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan beberapa cara, salah satunya dijabarkan dalam ketentuan sanksi. Dalam pengimplementasian atau penerapan hukum administrasi negara, sanksi administrasif merupakan hal yang dipergunakan dalam penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang sumbernya berasal pada peraturan hukum administrasi tertulis dan juga tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara dapat dioptimalkan melalui implementasi sanksi administrasi pada pelanggaran peraturan pemerintah.Implementasi sanksi administrative terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa terkecuali. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa sanksi administratif tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien
Consumer Protection of After-Sales Service for Discontinued Motor Vehicle Brands in Indonesia Safira Maharani; Andry Setiawan
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.26971

Abstract

One of the important components of consumer rights protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is after-sales service, such as the availability of spare parts and repair services. Consumers can suffer losses due to the loss of access to these services when the manufacturer or official distributor ceases operations. Consumer rights that should be obtained often cannot be fully implemented and fulfilled. Consumers are often the most disadvantaged parties due to the negligent practices of companies. By examining case studies of car manufacturers that have ceased operations in Indonesia, this study uses a juridical-empirical methodology. Based on the research findings, consumers are in a weak position to obtain protection or compensation due to the legal vacuum. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and long-term responsibility mechanisms from business actors to ensure the continuity of after-sales services even though the business entity has ceased operations.