Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Legislatif
Habib Ferian Fajar
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Abdhy Siagian; Habib Ferian Fajar; Rozin Falih Alify
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 2 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v5i2.21026

Abstract

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya wacana penundaan Pemilu ini sesungguhnya akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan maka akan berimplikasi pada otoriternya pemerintah dan abuse of power. Penelitian ini akan membahas persoalan yang muncul jika pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap konstitusi. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelarkan, jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan yang pelaksanaanya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kata Kunci: demokrasi; konstitusionalitas; pemilihan umum.  
Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat Habib Ferian Fajar; Julfahmi Syahputra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 4 (2023): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i4.370

Abstract

The existence of mediation in settlement of civil cases in court is regulated by the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is considered a humane and fair way to resolve disputes through a win-win solution stage. However, mediation is currently considered ineffective because it is only a formality, causing a low success rate of mediation in civil cases within the Religious Courts. The results of this study indicate that the implementation of mediation in the religious court environment in West Sumatra is expected to run optimally and have high success.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Abdhy Walid Siagian; Habib Ferian Fajar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 3 (2023): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i3.299

Abstract

The fulfillment and recognition of indigenous peoples are in line with the human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 11 of 2020 concerning Job Creation seems to be a legal umbrella for the legitimacy of indigenous peoples' rights by basing it on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and TAP MPR RI Number IX/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management. The government's responsibility is to provide certainty on the recognition, protection, and fulfillment of the rights of indigenous peoples until now have not been fulfilled by the state. This is contrary to the constitutional mandate as stated in Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia.
Co-Authors Abdhy Siagian Abdhy Walid Siagian Julfahmi Syahputra Muhammad Syammakh Daffa Alghazali Rozin Falih Alify