Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Padjadjaran Law Research and Debate Society Legislatif
Rozin Falih Alify
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Abdhy Siagian; Habib Ferian Fajar; Rozin Falih Alify
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 2 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v5i2.21026

Abstract

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya wacana penundaan Pemilu ini sesungguhnya akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan maka akan berimplikasi pada otoriternya pemerintah dan abuse of power. Penelitian ini akan membahas persoalan yang muncul jika pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap konstitusi. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelarkan, jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan yang pelaksanaanya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kata Kunci: demokrasi; konstitusionalitas; pemilihan umum.  
Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.471

Abstract

PLTU batu bara masih mendominasi bauran energi dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Padahal, pemanfaatan batu bara memiliki dampak negatif yang letal baik bagi manusia maupun lingkungan. Ketidakbaruan energi ini juga menjadi masalah untuk diatasi dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Oleh karenanya, transisi energi kepada energi baru dan terbarukan diperlukan. Tulisan ini akan menganalisis konsistensi kebijakan energi Indonesia dalam mencapai transisi energi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia belum konsisten untuk mencapai transisi energi dan masih bergantung pada batu bara.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify; Muhammad Alfian Kusnaldi
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1249

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah megembangkan sebuah skema yang bernama Deposite protection Scheme (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema Blanket Guarantee Scheme. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi stakeholder skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut.
Co-Authors Abdhy Siagian Abdhy Walid Siagian Habib Ferian Fajar Muhammad Alfian Kusnaldi Muhammad Syammakh Daffa Alghazali