<![CDATA[Badan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Atas dasar kekhususannya, membuat badan otorita sebagai pusat tunggal kekuasaaan yang tidak mencerminkan prinsip trias politica. Tidak terciptanya check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berpotensi menciptakan rezim executive heavy. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif sehingga mampu mempreskriptifkan apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara lahir dengan semangat presidensial atau executive heavy karena tidak terwujudnya check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara memiliki kesamaan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru. Mulai dari tidak adanya batas kepala dan wakil kepala otorita dapat memegang jabatan yang sama hingga tidak adanya badan legislatif yang akan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu adanya rekonstruksi kewenangan badan otorita, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah dipegang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibarengi dengan hadirnya DPRD. Badan otorita hanya berwenang sebagai pelaksana kegiatan persiapan hingga pemindahan Ibu Kota Negara saja. Kata Kunci: Badan Otorita; Check and Balances; Executive Heavy; Pemerintahan Daerah; Trias Politica.]]>
