Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Dhody AR Widjajaatmadja
Universitas Jayabaya Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Oleh Kantor Pertanahan Yang Menimbulkan Sertifikat Ganda Adhi Kurniawan; Wira Franciska; Dhody AR Widjajaatmadja
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i3.27547

Abstract

In the first land registration, the phrase cadastral registration, a technical term for recording records, land registration, ownership of rights, rechkadastral, and legal cadastral, is governed by government regulation 10 of 1961. In occasional land registration, BPN does not employ competent administration, resulting in administrative flaws that might lead to duplicate certificates for land parcel owners. To obtain legal certainty over the physical and legal ownership of land parcels in the ownership of the certificate of title and to apply the muthakir principle, the ownership of the certificate is doubled because Bpn's registration does not use the most recent principle in sporadic land registration for the first time. This study employs normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as interviews with district-city measurements. Land registration must have a foundation, namely a land book, so that the landowner's ownership has legal certainty that stays valid on the land's physical surface with a legal certificate of ownership, namely a certificate. The conclusion is that in the issuance of double certificates, legal remedies may be settled through non-litigation, mediation between the aggrieved party, the land owner, and the National Land Agency (Non Litigation), and if this is not possible, through court (litigation) peace and tax restitution.
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Selaku Pembeli Beritikad Baik Terhadap Pembelian Properti Jenis Apartemen Yang Pembangunan Tidak Terealisasi Agung Suria Darma; Dhody AR Widjajaatmadja; Basuki Basuki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30497

Abstract

Pengembang selaku pelaku usaha bidang Real Estat jenis apartemen, hubungan hukum antara pengembang dan pembeli berdasarkan perjanjian Surat Pesanan unit apartemen, pengembang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yaitu tidak realisasi pembangunan apartemen sesuai waktu yang dijanjikan, hal tersebut sudah menjadi fenomena hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam penulisan ini, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah 1) bagaimana akibat hukum dari perjanjian Surat Pesanan unit apartemen bagi para pihak terhadap pengembang yang melakukan wanprestasi? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pembeli atas tidak terealisasinya pembangunan apartemen. Dari hasil penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif ini dapat diperoleh bentuk akibat hukum atas tindakan wanprestasi oleh pengembang dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Solusi kongkrit dari pengembang saat ini untuk penyelesaian permasalahan adalah relokasi unit, maka harus mencarikan solusi terkait tuntutan pengembalian uang, denda dan ganti rugi kepada pembeli yang tidak memiliki kejelasan pembayaran kepada pembeli dan belum ada upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang, karena kurang edukasi dan literasi pembeli sehingga sangat diperlukan peran dan perhatian pemerintah, agar eksistensi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam penyelesaian masalah bagi pembeli yang dirugikan.
Co-Authors Adhi Kurniawan Agung Suria Darma Basuki Basuki Wira Franciska